Di Indonesia istilah sekularisme telah bermakna peyoratif. Apalagi ketika didengar, dibaca dan diproduksi oleh orang-orang yang memiliki paham keagamaan yang kaku dan rigit-- melihat segala  persoalan dengan kacamata agama. Kalau dalam pemahaman Islam pelbagai masalah prototypenya adalah fiqihisme.

Salah satu penyebab sekularisme bermakna peyoratif adalah fatwa MUI tahun 2005--yang mengharamkan sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Tiga pandangan filosofis tersebut diakronimkan menjadi “Sipilis”. Akronim Sipilis bukan tanpa makna, ia menunjukan sekularisme, pluralisme dan liberalisme seperti salah satu penyakit seksual yang menular (sifilis) yang begitu berbahaya-- mengancam masa depan manusia.

Bagi MUI sekularisme adalah pemahaman yang memisahkan antara persoalan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sementara hubungan manusia diatur berdasarkan kesepakatan sosial. Oleh sebab itu sekularisme diharamkan.

Penafsiran MUI mereduksi makna sekularisme dari kompleksitas definisi yang dimiliki sekularisme. Inilah yang membuat sekularisme menjadi tabu bahkan mendengar istilah sekularisme, orang langsung membayangkan istilah: Kafir, thagut, haram, ancaman dan berbahaya bagi agama. Apalagi ketika didengar oleh mereka yang terlalu over dalam beragama.

Ibaratnya, urusan yang bisa diselesaikan di warung kopi, justru di bawah ke rumah ibadah.  Entah definisi ini diambil dari mana. Tetapi fatwa MUI ini sangat berbahaya bagi  pengembangan intelektualisme serta kelangsungan kehidupan demokrasi Indonesia.

Sekularisme adalah ideologi yang lahir dari rahim Barat. Istilah sekularisme pertama kali digunakan oleh George Holyoake pada 1846. (Budhy Munawar Rachman, 2011; 224). Sekularisme atau sekularisasi berasal dari bahasa Saeculum ­artinya ruang dan waktu. Ruang merujuk pada duniawi. Sedangkan waktu berarti sekarang, saat ini atau zaman kini. Jadi, maksud dari istilah tersebut adalah sekularisme berarti zaman sekarang, modernitas, dan saat ini. 

Bagi Holyoake Sekularisme merupakan sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alami—terlepas pada urusan transendensi atau agama-wahyu. Pemahaman sekularisme Holyoake bisa diterjemahkan secara lebih luas bahwa sekularisme relevan dengan kebebasan beragama dan kebebasan untuk memilih  keyakinan dan kepercayaan.

Barry Kosmin membagi sekularisme menjadi dua jenis, yakni: Sekularisme keras dan sekularisme lunak. Sekularisme keras menganggap agama tidak memiliki legitimasi secara epistemik dan tidak dijamin oleh pengalaman atau akal. Sedangkan sekularisme lunak mencapai kebenaran mutlak adalah sesuatu yang tidak mungkin. Oleh sebab itu toleransi dan skeptisme yang sehat--bahkan agnotis bisa menjadi nilai dan prinsip yang dijunjung antara ilmu pengetahuan dan agama. (Budhy Munawar-Rachman, 2011; 225).

Sebagai produk Barat (Eropa), pada abad 19 pemisahan antara agama dan non-agama dikenal dengan sekularisme. Sekularisme yang berkembang waktu itu menunjukan dua proses, yaitu: Pertama, Proses undang-undang Gereja. Di mana undang-undang ini memerintahkan para pendeta yang tinggal di biara agar kembali ke dunia; Kedua, proses sejarah—pengambilalihan kekayaan gereja yang diikuti dengan reformasi Protestan dan peperangan agama. Sejalan dengan Berger yang mengungkapkan bahwa akar sekularisme dari masyarakat Barat tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Protestan. Bahkan, protestanisme sebagai pintu berkembangnya sekularisasi di Barat.

Meski lahir dan berkembang di Barat sekularisme juga bisa masuk dan tumbuh di alam Timur atau muslim. Seturut dengan modernisasi sekularisme tumbuh dan menjalar pada setiap ruang.  

Ia bukan sebagai pandangan filosofis dan ideologi politik yang tertutup pada wilayah tertentu tetapi terbuka untuk diterapkan dan ditafsirkan oleh individu, kelompok atau negara yang ingin menerapkan sekularisme sebagai falsafah politiknya.

Di ruang Barat dan Timur istilah sekularisme dan sekularisasi sering dipertukarkan. Dua istilah ini juga mempunyai kait kelindan. Sekularisme tidak akan menjadi paham jika tanpa melalui sekularisasi. Sebaliknya, sekularisasi menjadi jalan tempuh untuk menuju sekularisme.

Menurut Harvey Cox ada tiga aspek sekularisasi. Pertama, pembebasan alam dari pengaruhi ilahi yang mencakup kepercayaan animistis, dewa-dewa serta kepercayaan magis lainnya yang dipercayai dari alam; Kedua, dihapusnya legitimasi wewenang  politik dari agama; Ketiga, nilai-nilai bahkan nilai-nilai agama terbuka bagi perubahan—di dalamnya manusia bebas untuk menjadi agen yang melakukan perubahan. (Budhy Munawar Rachman, 2011; 228) Sedangkan bagi Nurcholis Madjid, Sekularisasi adalah menduniakan nilai-nilai yang sebenarnya bersifat dunia dan melepaskan umat beragama (Islam) dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.

Dari ulasan di atas tidak ditemukan kalau sekularisme sendiri anti terhadap paham agama.  Sekularisme tidak menghapus agama dalam kehidupan, tapi menjadikan benar-benar berada pada tempatnya. Agama berada pada wilayah yang paling dasar, dalam dan person.

Maka pemahaman yang salah jika sekularisme dipandang sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap paham dan nilai agama. Apalagi jika sekularisme diharamkan. Penafsiran sekularisme begitu kompleks. Tidak tunggal, bahkan ia terbagi menjadi beberapa jenis dan aspek. 

Secara sosiologis juga sekularisme bukan sebuah pemahaman yang kaku dan mapan (tidak bisa ditafsirkan), negara-negara tertentu mempunyai pengalamannya masing-masing dalam memilih sekularisme sebagai jalan politik.

Sekularisme sangat penting dalam peradaban manusia bahkan bagi negara Indonesia. Sekularisme akan menjadi berkah bagi umat beragama. Apalagi agama di Indonesia sangat beragam. Karena sekularisme menempatkan agama secara proporsional. Orang akan memilih agama apa saja yang akan ia percayai dan yakini, tanpa ada intervensi dari negara.

Sekularisme menunjang demokrasi. Sebagai bagian dari cara pandang politik, sekularisme adalah barang istimewa bagi negara yang memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Nilai-nilai dalam demokrasi: Kebebasan, keadilan, egalitarian dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, anti otoritarian dan anti terhadap dominasi satu agama ke agama yang lain. Karena paham ini tidak terikat pada unsur-unsur agama.  Sekularisme akan menunjang kemajuan dari demokrasi.

Sekularisme akan menjadikan agama kembali menjadi sesuatu yang sakral, agama bukan soal keyakinan yang terlembaga tetapi ia menjadi kehidupan yang privat dan bahkan spiritualistik Agama akan terhindar dari politisasi agama, seperti yang sering dilakukan oleh para politisi nakal di Indonesia. 

Memakai agama untuk mempersekusi kelompok minoritas. Membajak agama untuk kepentingan politik. Membuat agama hanya terkerangkeng menjadi simbol-simbol. Agama akan tetap hidup. Ia akan menjadi substansi dalam relung paling dalam untuk penganutnya.

Di bawah payung sekularisme negara akan menjadi independen. Dalam penerapan kebijakannya, negara bisa mengambil posisi netral dan berpegang pada nilai-nilai universal. Agama bisa dinegosiasikan asalkan nilainya menjadi universal dan berdasar pada diskursus rasional. 

Negara tidak lagi memikirkan adanya agama resmi dan non-resmi. Hingga membuat kelompok yang “non resmi”  mengalami persekusi dan intoleransi. Seperti di Indonesia, akibat dari negara yang tidak bisa bersikap independen, kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah dan penghayat kepercayaan masih mengalami intoleransi dan persekusi.

Ahmadiyah dipersekusi negara lewat kebijakan SKB 3 Menteri—yang memerintahkan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan aktivitas mereka.  Selain itu, di beberapa daerah negara masih menghalang-halangi pendirian rumah ibadah, seperti kasus penyegelan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor. Hal yang sama juga bagi penganut agama leluhur. Mereka dipaksa untuk mengkonversi keyakinan mereka untuk masuk dalam agama resmi yang diakui oleh negara.

Sekali lagi sebagai diskursus filosofis dan konsepsi politik, sekularisme adalah barang mewah bagi umat manusia, apalagi bagi Indonesia. Sekularisme tidak memusuhi agama.  Sekularisme akan menjadikan demokrasi berada pada jalur kemajuan. Sekularisme akan membuat negara menghargai hak warga negara untuk bebas memilih keyakinannya masing-masing. Tidak ada agama yang dianak-emaskan di negara yang sekuler.

Daftar Pustaka

Budhy Munawar-Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam; Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, Paradigma Baru Islam Indonesia, (Jakarta;Democracy Project dan Yayasan Abad Demokrasi, 2011)