Hari Senin ini (05/07) merupakan hari ketiga sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo untuk penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali berlaku mulai 3-20 Juli 2021. Pembatasan mobilitas penduduk adalah kunci utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dalam pengendalian situasi pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, saya selalu penasaran bagaimana Pemerintah melakukan analisis dan pemetaan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Semoga dalam setiap perumusan kebijakannya, Pemerintah telah memanfaatkan data dan informasi geospasial melalui analisis berbasis peta.

Mengingat karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk tinggi dan karakteristik wilayah urban (perkotaan) dan rural (pedesaan) yang unik dan berbeda.

Telisik Data

Berdasarkan data per 27 Juni 2021 yang dipaparkan Satgas Penanganan COVID-19 dan disajikan pada situs https://covid19.go.id/, menunjukkan terdapat 60 kabupaten/kota yang kini masuk dalam kategori zona merah atau zona berisiko tinggi infeksi COVID-19.

Saat ini, informasi publik yang disajikan dalam bentuk peta hanyalah Peta Sebaran dan Risiko COVID-19 melalui situs https://covid19.go.id/ sehingga kita tidak terinfokan sejauh mana Pemerintah telah menggunakan pendekatan atau analisis berbasis peta.

Mencermati peta yang ditayangkan pada situs tersebut, dapat dilihat bahwa informasinya belum detail hingga level desa, atau bahkan tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT).

Padahal, semestinya implementasi PPKM Mikro maupun sekarang PPKM Darurat memerlukan Peta. Peta dengan informasi sebaran dan zonasi COVID-19 hingga level desa. Hal ini sepertinya, memerlukan dukungan ketersediaan peta dasar skala besar yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Mobilitas Penduduk dan COVID-19 : Data Geolokasi dan CItra Satelit

Saking penasaran dengan pilihan pembatasan mobilitas penduduk, saya sempat berdiskusi dengan sejumlah kawan sesama geograf(er) dan pemerhati peta.

Kemudian, kami pun membaca jurnal yang diterbitkan dan berisi berbagai pendekatan geografi dan penggunaan peta dalam mempelajari fenomena geografi pandemi COVID-19.

Beberapa penelitian di negara lain membahas isu mobilitas penduduk dari kacamata analisis dan pendekatan geografi. Salah satunya adalah peneliti di Eropa yang menggali variabel geografis yang paling berkontribusi mempercepat penyebaran COVID-19.

Berdasarkan hasil penelitiannya, ternyata faktor yang berpengaruh adalah kepadatan penduduk dan tempat yang memungkinkan orang berkumpul banyak. Di Eropa, misalnya tempat kumpul seperti kafe dan bar.

Mendalami hasil penelitian tersebut dan aturan PPKM darurat, saya pun penasaran mengenai tren mobilitas penduduk di Indonesia. Nah, salah satu data yang tersedia untuk diakses adalah data mobilitas dari Google.

Saat itu saya sempat langsung menggali data laporan mobilitas masyarakat selama Pandemi COVID-19 per tanggal 27 Juli 2021. Kumpulan data pengguna yang mengaktifkan GPS untuk geolokasi pada gawainya dan mengizinkan Google untuk mengakses histori perjalanan geolokasi kita.

Data yang diolah melindungi privasi pengguna dan kumpulan data ini bertujuan untuk membantu proses pemulihan akibat dampak COVID-19. Setidaknya, saya melihat data ini dapat memberikan gambaran besar sederhana mengenai tren mobilitas penduduk.

Apabila mencermati data tersebut, sebenarnya telah terjadi tren penurunan mobilitas penduduk di sejumlah ruang publik (taman, pusat transportasi umum, dan retail & rekreasi) untuk sejumlah Provinsi di Pulau Jawa, terutama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Data tren mobilitas tersebut menggunakan dasar pengukurannya adalah nilai median untuk hari yang sesuai selama periode 5 minggu, yaitu 3 Jan–6 Feb 2020.

Data DKI Jakarta menunjukkan terjadi tren penurunan kegiatan -64% untuk kegiatan di Taman, dan -38% untuk retail & rekreasi, kemudian -42% untuk pusat transportasi umum. Sedangkan untuk tempat kerja penurunan yang terjadi pada kisaran -19%.

Artinya, apabila PPKM Darurat terlaksana dengan baik maka diharapkan kegiatan di tempat kerja akan menurun drastis dengan konsep Working from Home (WfH) 100%.

Kemudian, kegiatan di tempat perbelanjaan maupun ruang publik lainnya semestinya semakin dapat ditekan. Tentunya, perlu kedisplinan dan pengawasan ketat dari pemerintah dalam penegakan PPKM Darurat ini.

Selain melihat data Google tersebut, saya penasaran dengan kegiatan atau keramaian di malam hari Pulau Jawa. Kebetulan beberapa waktu lalu saya melihat Instagram ESRI (salah satu pengembang perangkat lunak Sistem Informasi Geografis).

Postingan Instagramnya menampilkan data yang dikumpulkan oleh instrumen VIIRS pada satelit gabungan Suomi-NPP NASA/NOAA. Beberapa tahun silam, saya dan sejumlah kawan geograf(er) juga telah menggunakan citra satelit tersebut untuk mengidentifikasi perkembangan wilayah perkotaan di Pulau Jawa.

Citra satelit tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran identifikasi lampu malam hari dari kota, kejadian kebakaran, keberadaan kapal, dan fenomena lainnya. Salah satu yang tampak pada postingan Instagram tersebut adalah Pulau Jawa di slide foto terakhir.

Kawasan Jabodetabekpunjur tampak paling dominan bercahaya diikuti jejaring jalur transportasi dari dan ke arah kota-kota lainnya di Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Kesimpulan sederhananya adalah kegiatan mobilitas penduduk masih berlangsung cukup ramai di sejumlah kota di Pulau Jawa, terutama di wilayah DKI Jakarta dan wilayah penyangga sekitarnya atau yang dikenal dengan Jabodetabekpunjur.

Telisik data sederhana di atas, semoga dapat memberikan gambaran bahwa langkah yang diambil Pemerintah sangatlah perlu disegerakan. Semoga penerapan PPKM Darurat Jawa -Bali selama 3 minggu ini dapat mengurangi laju mobilitas penduduk dan menekan penyebaran COVID-19.

Pandemi COVID-19 merupakan fenomena penyakit menular yang tak kenal batas geografi, namun penanganannya memerlukan pemahaman geografi dan kedisiplinan berbagai pihak.

Aji Putra Perdana, Geograf(er) dan Pemerhati Peta