Pada era rezim ini. Keadaan kita benar-benar dibungkam, dibelenggu, dan diberangus. Ciri-ciri pembungkaman itu tidak lagi memakai apa yang ditempuh pada era orde lama, orde baru, melainkan menebalnya dengan payung hukum.

Di kekuasaan rezim ini, hukum, penegak hukum, dan mahkamah konstitusi tidak lagi dibungkus untuk melayani kepentingan rakyat, melainkan kebutuhan oligarki. Terbitnya UU minerbal, UU ITE, dan UU KPK. Itu semuanya mengarah pada kepentingan politik, dan kekuasaan semata. Tidak ada payung hukum lain, untuk menyatu antara kepentingan rakyat dengan kebijakan publik.

Sayangnya lembaga seperti DPR, dan mahkamah konstitusi (MK) itu yang seharusnya berfungsi sebagai kekuatan rakyat, kini telah berubah menjadi "kartel dan stempel kekuasaan".

Ini 'pertanda buruk' bahwa lembaga Eksekutif, dan Legislasi kita tidak lagi diberangai sebagai produk hukum, dan dinamit negara. Melainkan hanya kepentingan antek kekuasaan. Buktinya semua ulama, aktivis, dan kontra politik dibungkam dan diasingkan pencekalan terselubung.

Apa ini, yang saya katakan; negara hukum?

Dengan karena dalil, dan pertikaian politik saja selalu kita menjadi penghambat atas kemajuan negara, dan demokrasi. Padahal kita tahu, konsekuensi dari demokrasi itu mengeksekusi kebijakan, hukum, jaksa dan lembaga mahkamah konstitusi (MK). Bukan memenjarakan orang.

Dalam diskursus demokrasi. Bebas negara itu menuai konflik, dan perseteruan. Asalkan percakapan politik bisa dipertanggungjawabkan kembali. Jangan karena sedikit pergulatan rakyat, lalu kemudian dibentuk, penghukuman, pembataian, dan pencekalan terselubung. Tidak bisa begitu! Sebab, yang kita telisik, extensinya suatu "negara dan kekuasaan itu difungsikan oleh rakyat untuk memenuhi hajat orang banyak".

Itulah yang kemudian saya namai dalam 'sistem dan kamus hukum kita' itu, sebagai Equality For the Law. Dengan hukum tanpa membedakan golongan, suku, ras maupun agama.

Hal yang serupa juga disebutkan dalam pasal 28 d ayat (1), tertulis secara jelas, bahwa hukum itu, sifatnya "kepastian hukum yang adil, kesamaan kedudukan di muka hukum". Dan itu pula—belum berjalan semaksimal mungkin.

Kenapa?

Karena, hukum kita melagengkan 'pendekatan kekuasaan' untuk mematahkan lawan dan penindas. Bukan mengadili pikiran rakyat. Memang hukum itu membutuhkan kekuasaan. Tanpa ada "hukum" kekuasaan itu adalah larangan. Tetapi, apabila kekuasaan tanpa hukum, itu kezoliman. Tidak bisa diterima!

Apa ini yang namanya negara hukum? Saya kira, tidak!

Sebab, setiap ada kasus kecil saja, yang dianggap berseberangan, dan melawan kebijakan politik. Itu di bungkam, dan dieksekusi oleh kekuasaan. Belum lagi, yang pro pada kebijakan dan lembaga eksekutif.  Itu prosesnya diterima, sudah selesai SP3. Namun apa yang kian—terjadi? Setelah sampai ke pengandilan (MK), langsung di tolak oleh MK. Sungguh hukum, dan politik itu  'mengenaskan hati'.

Ini yang saya maksud; hukum kita itu sebagai bentuk "penjajahan demokrasi" dalam tubuh politik, dan kekuasaan. Semua lembaga, dan petinggi negara. Tidak ada yang bisa dipercaya.

Lalu, kemudian kenapa 'Negara Gagal'?

"Apa yang saya pikir, itu yang akan menjadi soal bagi kita". Tetapi dari sekian banyak yang saya ketahui, belum tentu, di amini oleh semua pihak".

Kita semua, lebih khususnya intens, dan harus melihat kedepan. Karena kalau kita menolak, kemungkinan kita akan di pastikan gugur, dan tidak kunjung berubah pula.

Namun, kenapa Negara Gagal pula?

Saya kira, diskusi dan pembacaan kita tentang negara. Sejauh yang saya analisa, hanya berputar pada soal-soal ideologi, demokrasi, teologi, hukum, agama, dan ekonomi. Tidak ada soal lain. Kalaupun ada bidang lain, mungkin yang saya kira itu sekedar pembacaan. Namun belum sampai pada titik pelaksanaan.

Kalau begitu, gagal negara kita. Kalau orientasinya hanya menyedot soal-soal sederhana, tanpa pembacaan secara besar, global. Sudut pandang kita sangat lokal sekali! Tidak ada ruang, dan pergerakan bebas untuk menelisik, dan mendalami lebih jauh ke dunia, dan alam yang lebih sadar.

Dunia itu hukum sifatnya, lebih dekat pada pemeliharaan, bukan penghancuran. Karena secara fisika, dan hukum alam "memberikan penghidupan, dan pengharapan dalam menyentuh kebahagiaan.

Hanya satu yang membuat tubuh dunia, dan alam tidak terlepas dari rohnya, yakni "menjaga dan melindungi alam kembali" dengan baik (pelestarian). Sebab filosofi Stoa bahwa kesejukan, dan kedamaian tertinggi terletak pada jiwa yang hidup. Dia meniti, bahwa alam itu sesuatu yang sifatnya kompleks dan tidak akan mati.

Namun cara kita berbeda untuk melihatnya. Alam yang biasanya determinan pada penghidupan dunia, negara dan manusia. Kini dimatikan dan dibabak liar, abis oleh manusia yang tidak karuan.

"Demi pungutan, dan kantung para investor asing. Negara siap membuka lahan,  dan pembebasan pertanian".

Karena negara akan takut pada kemiskinan, kalau pengelolaan lahan, pajak, dan penghasilan petani tidak di kelola dengan baik.

Namun satu lagi yang negara, dan manusia harus genggam lebih jauh lagi, yakni; proses, sebab-sebab penghancuran habitat, pengundulan hutan, dan masalah erosi, serta komposisi tanah terkuras, suhu udara meningkat, dan intensitas hujan menaik. Itu semuanya pertanda—iklim, alam,  manusia, ekonomi, dan negara kita berada diambang pintu penghancuran.