Buku ini saya ketahui saat menyaksikan debat kandidat pemilihan presiden 2019 yang ditayangkan salah satu channel TV terkemuka di Indonesia. Salah satu kandidat presiden saat debat itu menggunakan buku ini sebagai pijakan analisisnya.

Ternyata memang menarik, kaya akan data, contoh, teori, dan hipotesis serta komparasi teori dan hipotesis. Semuanya tersebar ke dalam 582 halaman. Tebal, bukan?

Saya pikir tak perlu khawatir dengan ketebalannya, apalagi sampai mengurungkan niat untuk turut membacanya. Sebab, bahasa yang digunakannya dalam setiap kalimat terbilang sederhana.

Penulisnya adalah Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Edisi bahasa Indonesia-nya pertama kali terbit pada tahun 2014 dan dicetak terakhir pada tahun 2018. Dalam kurun waktu 4 tahun itu, buku ini telah dicetak sebanyak 5 kali oleh Elex Media Komputindo.

Resensi ini saya mulai dari pertanyaan dasar yang mungkin membuat Anda juga resah, “Mengapa sampai saat ini masih ada negara kaya dan negara miskin?" Di benua Asia, misalnya Korea Selatan dan Korea Utara juga Singapura dan Indonesia, di benua Afrika; Botswana dan Zimbabwe, Kongo, Sierra Leone, di jazirah Arab misalnya; Qatar dan Suriah.

Tak hanya itu, Uni Soviet pada dekade 1960 sampai 1970-an begitu digdaya tapi runtuh saat memasuki dekade 90-an. Mengapa?

Buku ini hendak mengantarkan pembacanya untuk memahami awal mula kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan dengan pendekatan sejarah masing-masing negara untuk menelaah sebab jatuh bangunnya sebuah negara. Menurutnya, banyak negara dirundung kemiskinan bukan karena faktor geografi, budaya, iklim, sumber daya alam, dan kebodohan pemimpinnya, melainkan karena institusi politik dan ekonomi dari masing-masing negara.

Jika institusi politik dan ekonominya ekstraktif (tertutup dan menggunakan nalar politik rente), maka negara tersebut berpotensi gagal. Sebaliknya, jika institusi politik dan ekonominya inklusif (terbuka dan demokratis), maka negara tersebut berpotensi makmur.

Inti dari teori institusi politik dan ekonomi inklusif yang diusung oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson lebih kepada bagaimana negara menjamin kepemilikan pribadi (Property) dan mendorong kewiraswastaan (Market), serta peran aktif anggota masyarakat (Civil Society) dalam penentuan kebijakan pemerintahan (Goverment). Dengan begitu, singkatnya, dalam jangka waktu yang panjang akan mendatangkan kemakmuran bagi negeri tersebut.

Dalam buku ini, teori institusi politik dan ekonomi inklusif diusung untuk menegasikan hipotesis yang sering digunakan banyak ahli dan pakar untuk mengidentifikasi penyebab miskin dan gagal nya suatu negara, yakni (a) Hipotesis Geografis, (b) Hipotesis Kebudayaan, dan (c) Hipotesis Kebodohan.

Hipotesis Geografis

Konsekuensi logis perbedaan letak geografis pada setiap negara adalah berbedanya iklim pada setiap negara. Misalnya, negara miskin yang terdapat di kawasan Afrika, Amerika Tengah, dan Asia Tengah. Mereka, secara geografis, terletak di sekitar Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan yang beriklim tropis. Sementara negara-negara kaya terletak di geografis beriklim sedang.

Sering kali manusia-manusia yang hidup di iklim tropis diasosiasikan dengan karakter malas, enggan untuk belajar; akibatnya adalah kebodohan. Sebaliknya, manusia-manusia yang hidup di iklim sedang diasosiasikan dengan ketekunan dan rajin; akibatnya pandai dan cerdas.

Saya pikir argumen itu adalah wujud ketidakadilan sejak dalam pikiran serta wujud riil dari bentuk logika overgeneral (Rekayasa Sosial: Jalaluddin Rakhmat). Sebab, setiap manusia memiliki potensi yang sama, yakni baik dan buruk serta cerdas dan bodoh.

Di samping itu, setiap manusia memiliki alat pengetahuan yang sama, yakni akal, pancaindra dan hati (Pengantar Epistemologi Islam: Murtadha Muthahari) serta setiap manusia memilik modal waktu yang sama dalam sehari, yakni dua puluh empat jam. Tak ada satu pun manusia yang hidup di iklim sedang yang memiliki kelebihan alat pengetahuan dan waktu dalam sehari.

Sebagai contoh empirik, coba Anda amati negara Botswana, Singapura, dan Malaysia yang dalam dekade ini berhasil menumbuhkan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal ketiga negara tersebut adalah negara yang letak geografisnya persis di iklim tropis. Itu adalah bukti bahwa hipotesis ini tak menjawab akar soal kemiskinan dan kemakmuran negara.

Contoh lain, misalnya, antara Nogales di Arizona Amerika Serikat dan Nogales di Sonora Mexico. Antara Korea Utara dan Korea Selatan. Antara Jerman Barat dan Jerman Timur (sebelum runtuhnya tembok Berlin). Atau yang begitu mengejutkan, yakni BJ. Habibi? Ia adalah seorang anak manusia yang lahir di negeri yang letaknya persis di area di Garis Balik Utara dan Selatan, namun mengapa ia begitu cerdas?

Hipotesis Kebudayaan

Teori ini kerap kali dijadikan dasar untuk mengidentifikasi kemiskinan suatu negara. Hemat saya, budaya adalah konstruktif; atau dengan bahasa lain, ia terbangun dari kebiasaan masyarakat yang bertumpu pada akal budi dan dayanya. Oleh karena itu, bisa baik sekaligus bisa juga buruk, semua bergantung pada pengetahuan manusianya saat ia memulai kebiasaannya.

Misalnya perbedaan budaya masyarakat purba dan masyarakat modern. Perkembangan pengetahuannya menjadi dasar pembedaannya. Atau, kesenjangan ekonomi-politik antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat.

Dalam buku ini, contoh yang disajikan antara lainnya, yakni Nogales di Arizona Amerika Serikat dan Nogales di Sonora Mexico. Mengapa sampai saat ini ketimpangan ekonomi masih mereka rasakan? Padahal keduanya memiliki ras, suku, dan budaya yang persis sama.

Atau, antara Korea Selatan dan Korea Utara? Yang juga memiliki ras, suku, dan budaya yang persis sama. Kebudayaan tak selamanya menjadi faktor dasar makmur dan miskinnya suatu negara.

Hipotesis Kebodohan

Kebodohan adalah akumulasi dari ketidakpedulian, sementara ketidakpedulian adalah akumulasi dari kemalasan dan kemalasan adalah akumulasi dari pola pikir seseorang. Dengan demikian, semua orang berpotensi menjadi bodoh sekaligus berpotensi menjadi pintar.

Hal ini sejalan dengan manusia sebagai makhluk dimensional yang memiliki dua aspek, yakni kemanusiaan dan kebinatangan. Aspek kebinatangan setiap manusia: makan, tidur, dan seks. Aspek kemanusiaan manusia: berpengetahuan dan beradab (Insan Kamil: Murtadha Muthahari) dan juga sejalan dengan ungkapan Plato bahwa manusia adalah hewan yang berpikir.

Oleh karena itu, hendaklah yang menjadi pemimpin dalam sebuah negara adalah manusia sebagaimana manusia. Sebab jika tidak, sebaik apa pun sistemnya dan sebaik apa pun sumber daya alamnya, pemimpin yang demikian akan salah mengambil kebijakan yang membawa serta kemelaratan untuk masyarakatnya. Syukur-syukur jika tak mengikuti nafsu kebinatangannya sebab, yang terjadi, ia akan memperkaya diri sendiri.

Perbedaan antara pemimpin di Afrika dan Eropa Barat, yakni pemimpin di Afrika minim informasi perkembangan dunia sementara pemimpin di Eropa Barat sangat kaya akan informasi tersebut. Sebagai bukti, persebaran temuan revolusi industri pertama tak langsung sampai dan tak langsung diterima oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia termasuk Afrika.

Institusi Ekonomi-Politik Inklusif

Ekstraktif adalah lawan kata inklusif. Daron Acemoglu dan James A. Robinson, selain menantang dengan berani ketiga teori di atas, juga menantang sistem yang ekstraktif. Sebab, menurutnya, dewasa ini, penyebab gagalnya suatu negara menyejahterakan masyarakatnya karena adanya sistem ekonomi dan politik yang ekstraktif.

Negara yang ekonomi dan politiknya ekstraktif menerapkan peraturan yang tak berkeadilan, mempersulit pasar berkembang dan pada akhirnya membawa kemiskinan bagi negara terkait. Biasanya, dalam kondisi demikian, elitenya berperilaku otoriter, koruptif, nepotisme dan kolusi, yang di mana semua hal itu membawa serta negara menjadi gagal.

Jadi, prasyarat majunya satu negara adalah membuat sistem ekonomi dan politiknya menjadi inklusif. Sebaliknya, prasyarat dari runtuhnya suatu negara adalah ekstraktifnya politik dan ekonomi negara terkait.

Contoh negara ekstraktif yang mandek dan yang telah runtuh dalam buku ini adalah Korea Utara dan Uni Soviet. Menurut hasil penelitian dari kedua penulis buku ini, penyebab utama dari mandeknya pertumbuhan ekonomi Korea Utara dan runtuhnya Uni Soviet, yakni sistem politiknya sangatlah ekstraktif. Hal itu ditandai dengan adanya satu partai politik saja.

Padahal prasyarat konfigurasi politik demokratis adalah adanya pilihan partai politik dan tidak dalam kendali presiden (pemerintahan), sementara prasayarat kebijakan yang demokratis (inklusif) adalah dengan adanya konfigurasi partai politik yang demokratis (Politik Hukum: Mahfud MD), dan syarat terbentuknya konfigurasi institusi ekonomi inklusif adalah dengan didahului adanya konfigurasi institusi politik inklusif atau dengan kata lain adanya institusi ekonomi inklusif itu merupakan bagian dari kebijakan institusi politik inklusif.

Hemat saya, pembentukan institusi ekonomi inklusif tak melulu dengan produk kebijakan dari institusi politik inklusif saja, juga bisa datang dari gerakan protes masyarakat yang bisa jadi berujung pada revolusi radikal, sebagaimana yang terjadi di Inggris yang dikenal dengan istilah revolusi agung.

Di Inggris, setelah revolusi agung tersebut, barulah kedua institusi itu (politik dan ekonomi) itu menjadi inklusif. Begitu juga yang pernah terjadi di Indonesia saat reformasi (sayangnya bukan revolusi).

Sampai di sini dapat kita pahami bahwa faktor inklusifnya suatu negara, yakni sistem politik yang digunakan, yakni demokratis bukan otoriter. Selain itu, juga memiliki struktur insentif yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakatnya dan tidak cenderung bias pada kepentingan elite semata serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena mengikuti dan menjawab perkembangan zaman.

Sementara faktor ekstraktifnya suatu negara adalah hal yang sebaliknya dari yang saya tuliskan di atas.

Lantas bagaimana dengan Cina yang konfigurasi institusi politiknya sangatlah ekstraktif, tetapi pada saat yang sama konfigurasi institusi ekonominya sangatlah liberal?

Apakah hal ini adalah salah satu bentuk adaptifnya komunisme sebagaimana kapitalisme dengan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sustainable Development sebagai wujud adaptifnya kapitalisme untuk menjawab perkembangan zaman?

Betapa pun buku ini tak berkehendak menggiring pembacanya pada diskursus dan keberpihakan ideologis, namun pembahasannya sangat bias liberal-kapitalisme. Oleh karena itu, pemikir-pemikir kiri (Komunisme, Sosialisme, dan Anarkisme) mesti tampil menjelaskan kepada Daron Acemoglu dan James A. Robinson mengapa Cina bisa demikian; mengapa Korea Utara tertinggal jauh dari Korea Selatan; mengapa Uni Soviet runtuh; dan mengapa negeri yang pernah dipimpin oleh Che Guevara menjelma menjadi negara pengikut kapitalisme?

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, buku tersebut tidak secara eksplisit menyinggung Indonesia. Namun, Jared Diamond dalam tulisannya yang berjudul How Societies Choose to Fail or Succeed (2005) mengidentifikasi empat belas negara yang berpotensi gagal dan diprediksi bakal lenyap dari muka bumi, salah satunya adalah Indonesia.

Tiga belas negara lainnya adalah Haiti, Irak, Somalia, Rwanda, Burundi, Madagaskar, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Mongolia, Kepulauan Solomon, dan Filipina. Diamond menyebutkan faktor penghancur yang menjadikan negara-negara tersebut gagal membebaskan diri adalah kekacuan politik dan kerusakan lingkungan hidup.

Hemat saya, dengan kondisi oligarki yang menjangkiti partai politik (dari pusat sampai daerah) sangat berdampak pada terbentuknya oligarki di bidang ekonomi. Contoh yang sangat gamblang yang menggambarkan kaitan antara elite politik lokal dan nasional sangat jelas dalam Film Documenter Watch Dog yang berjudul Sexy Killer (sila di nonton).

Akhirnya, institusi politik dan ekonomi Indonesia setengah terbuka dan setengah tertutup. Akibatnya, betapapun kita telah melangsungkan reformasi, tetap saja kita tetap menjadi bagian negara dunia ketiga.

Dalam buku ini, kebanyakan negara yang mandek dan gagal yang dijadikan contoh adalah negara yang berhaluan ideologi komunisme. Saya pun tak bisa membatantah bahwa pada faktanya institusi politik-ekonomi negara-negara tersebut sangatlah ekstraktif (kecuali institusi ekonomi Cina). Namun, apakah ada jaminan bahwa gerak Kapitalisme dewasa ini tak akan menuju Ekonomi Ekstraktif?

Pertanyaan itu pernah saya lontarkan dalam kelas saat kuliah Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Kebetulan dosen pengampu mata kuliah itu adalah seorang yang pro terhadap kapitalisme yang juga ahli dalam hukum bisnis. Jawabannya sederhana saat itu, “sistem ekonomi itu mengenal istilah fluktuatif.“

Namun jawaban itu sama sekali tak memuaskan dahaga saya. Di penghujung resensi ini, terhadap pembaca yang budiman, mohon bantu jawab pertanyaan saya itu.