PENGANTAR

Konfusius atau Kongfutzu merupakan salah satu filsuf yang berpengaruh di Cina. Ia lahir pada zaman Dinasti Zhou pada 27 September 551 SM di Negeri Lu, Kota Zou Yi, Desa Chang Ping, lembah Kong Song. Pada umur 15 tahun, ia mempelajar beragam pengetahuan dan empat tahun kemudian ia menikah dengan seorang perempuan bernama Yuan Guan dari negara bagian Song. 

Semasa hidupnya, Konfusius hidup pada masa pemerintahan yang sulit dan kacau di mana terjadi banyak penyimpangan dalam pemerintahan sehingga terjadi ketidakaturan dan disintegrasi moral dan anarki intelektual. Ia kemudian bekerja dalam pemerintahan. Setelah mengundurkan diri, ia banyak berkeliling berbagai daerah dan mengajar para murid. Pada usia 73 tahun, Konfusius meninggal dunia. Ia meninggalkan kurang lebih 3000 pengikutnya.

Maka dari itu, dalam tulisan kali ini, penulis hendak mendalami ajaran Konfusius terutama pandangannya mengenai pemerintahan. Alasan penulis mengangkat tema ini ialah karena penulis ingin mendalami bagaimana situasi pemerintahan yang seharusnya menurut berbagai sudut pandang terkhusus menurut Konfusius yang penulis angkat kali ini. Dan untuk mendalami pemikiran Konfusius ini, penulis mengangkat salah satu tema yang selalu menjadi topik pembicaraan di Indonesia saat ini, yakni korupsi.

Penulis menyadari bahwa pembahasan korupsi memang tidak pernah usai karena kasus korupsi yang kerap bertumbuh subur di negeri Indonesia ini. Tetapi melalui tulisan ini, penulis berharap agar penulis tidak hanya menambah wawasan terkait pemikiran Konfusius saja tetapi juga penulis dapat menumbuhkan kepedulian terhadap situasi negara Indonesia terutama dalam menanggapi permasalahan korupsi yang bertumbuh subur melalui berbagai sudut pandang yang dapat memperkaya penulis dalam menanggapi masalah terkait.  

FENOMENA KORUPSI

Korupsi yang meluas

Mahfud MD selaku Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhumkam) dalam situs berita daring kompas.com menyatakan bahwa kasus korupsi saat ini jauh lebih buruk daripada pada masa Orde Baru. 

Baginya, sekalipun korupsi pada Orde Baru terjadi dalam lingkungan pemerintahan Soeharto (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) cukup meluas namun seperti halnya anggota DPR, penjabat, dan aparat penegak hukum tidak melakukan korupsi atau bisa dibilang jika korupsi pada masa Orde Baru itu terkoordinasi, sedangkan saat ini korupsi dilakukan sendiri-sendiri dan baginya hal tersebut dikarenakan demokrasi. 

“Sekarang bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri, MA korupsi sendiri, MK hakimnya korupsi, kepala daerah, DPRD ini semua korupsi sendiri-sendiri,” ungkap Mahfud. “Karena apa? Atas nama demokrasi. Sesudah demokrasi maka bebas melakukan apa saja. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Jadi demokrasinya (juga) semakin meluas,” tambahnya. 

Salah satu kasus korupsi

Masih dalam kasus korupsi, situs kompas.com juga kembali mengangkat berita mengenai rekam jejak korupsi yang terjadi di lingkungan PT Garuda Indonesia Tbk (persero) dari masa Orde Baru hingga saat ini. Dalam berita ini disebutkan bahwa selain kerugian Garuda Indonesia yang memiliki utang hingga 70 triliun rupiah, situasi pandemi corona menyebabkan penurunan keuangan Garuda Indonesia. 

Erick Thohir selaku Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bahwa selain kesepakatan harga sewa pesawat dengan para lessor, beliau juga mengindikasikan adanya korupsi yang terjadi antara perusahaan penyewa dan para lessor (pemberi sewa), sehingga sekitar 36 lessor harus segera diperiksa guna menemukan indikasi tersebut. 

Kemudian kompas.com mulai memuat berita-berita terkait kasus korupsi pada Garuda Indonesia dari zaman Orde Baru hingga saat ini dan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa korupsi pada masa ini terkoordinasi serta mengandung KKN karena kasus-kasus tersebut hanya berada dalam lingkaran pengaruh keluarga Soeharto.

Berita mengenai KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)

Dalam situs cnnindonesia.com, Mahfud MD menyatakan bahwa KPK memang hendak dirobohkan dan hal tersebut sudah terjadi sebanyak dua belas kali melalui peraturan perundang-undangan dari saat beliau menjabat sebagai ketua MK namun tetap dimenangkan oleh beliau. 

Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak hanya terletak pada pemerintah saja melainkan juga ada di DPR, Parpol, dan civil society.  Seperti halnya dalam kompas.com, Mahfud MD menyatakan bahwa korupsi masa Orde Baru sangat luar biasa namun hanya dalam lingkup KKN sedangkan saat ini korupsi dilakukan sendiri-sendiri karena demokrasi.

MANUSIA YANG BERKEUTAMAAN

Filsafat Konfusius disebut sebagai filsafat humanistik sebab selain ia melihat segala macam keburukan yang disebabkan oleh manusia, ia juga menilai bahwa manusia adalah sumber dari nilai-nilai manusiawi dan sosial sehingga sosok humanisme adalah keyakinan bahwa manusia adalah sumber tertinggi dari nilai-nilai. 

Maka dalam setiap ajarannya terutama dalam Kitab Su Si dan Hau King, Konfusius senantiasa menekankan etika yang menjelaskan bagaimana seharusnya manusia hidup entah terhadap dirinya, pemerintah, orang tua, maupun dalam masyarakat – untuk menghindari perseteruan antara pihak-pihak terkait. 

Kemanusiaan (Jen)

Jen adalah apa yang membuat manusia sebagai manusia dengan ciri khasnya yang manusiawi. Banyak arti yang menggambarkan makna kata Jen seperti halnya, kebajikan, kemanusiaan, kemurahan hati dan lain sebagainya namun dalam kata Inggris (heartedness) bahwa hal yang membuat manusia adalah manusia terletak pada bagaimana manusia mengolah rasa dan pikiran sebagai dasar hidup manusia. 

Dikutip dari Lun-yu, Konfusius menyatakan bahwa kemanusiaan memiliki sifat yang personal yang terletak pada relasi antara manusia dan sesamanya yang mewujudkan pribadi seorang tersebut di mana dalam hidupnya manusia perlu mengembangkan dirinya (self-cultivation) sedemikian rupa. Baginya, Jen adalah keutamaan tertinggi bagi manusia dan lebih dari itu, jen lebih penting daripada kehidupan itu sendiri.

Jika demikian, hal yang kemudian hendak ditekankan oleh Konfusius adalah bagaimana manusia dapat berjalan dengan pendasaran pada prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk mencapai Jen tersebut. Baginya, manusia yang hidup tanpa Jen, hidupnya tidak bernilai sehingga untuk mencapai Jen tidaklah mudah dan membutuhkan perngorbanan diri. 

Demi mencapai Jen manusia harus memahami cinta kasih dan bagaimana menerapkan cinta kasih tersebut dalam kehidupan nyata atau dengan kata lain manusia harus sadar akan hati nurani (chung) dan senantiasa mengembangkan altruisme (shu) dalam dirinya. 

Tata cara hidup yang baik (Li)

Jen memang berbicara mengenai kemanusiaan yang harus dicapai oleh manusia dalam hidupnya, namun Konfusius juga menyadari bahwa harus ada pula pendoman-pedoman hidup yang dapat mengantar manusia menjadi baik dalam hidup sehari-hari maka ia pun menemukan tata cara hidup yang konkret (Li) yang mana tata cara hidup ini meliputi ritual dan perayaan seremonial yang telah berkembang di masyarakat selama berabad-abad. 

Dalam penghayatan akan Li, Konfusius menekankan setiap orang harus melaksanakan pengembangan diri dalam mengolah rasa dan pikiran (self-cultivation) yang merujuk pada kejujuran dan ketulusan hati pribadi yang dapat dilihat dalam kehidupan sosial. Seperti yang dikutip, Konfusius menambahkan,

Jika seorang (pemimpin) dapat menguasai diri pada satu hari dan berpaling kepada tata cara hidup, maka segala sesuatu di bawah langit akan beralih pada kemanusiaan (jen). Mempraktikkan kemanusiaan bergantung pada diri sendiri.” 

Dalam hal ini, Konfusius menekankan bahwa pengembangan diri akan membawa manusia pada pemahaman yang lebih religius, saleh dan dekat dengan iman karena tata cara yang dilaksanakan adalah tata cara yang pantas dan dapat mengantar manusia pada Jen

Dan perbuatan yang pantas itu sendiri sesuai dengan arti kata Li, yakni pada ritual keagamaan sebagai pengertian pertama. Pada pengertian kedua, Li kemudian diartikan sebagai pengatur tingkah laku manusia dan biasanya peraturan ini tertulis dan pada pengertian ketiga, Li diartikan sebagai kewajaran sebagai sesuatu yang selaras dengan kemanusiaan itu sendiri.

Jika merenungkan kembali makna Jen dan Li, tujuan hidup yang dirujuk dalam Konfusianisme adalah mencapai chun tzu (manusia sempurna dalam hal moral) di mana chun tzu hanya bisa dicapai manusia menerapkan Jen dalam hidup bermasyarakat (Li). 

Manusia mesti melaksanakan perbuatan yang pantas, yakni yang menunjukkan manusia sebagai manusa yang manusiawi dan hal tersebut dapat terlaksana jika manusia memiliki hati nurani dan altruisme di mana manusia mampu menunjukkan cintanya kepada orang lain. 

Sebab hati nurani menekankan kesadaran (consciousness) manusia akan pengetahuan tentang perbuatan moral (baik-buruk) sehingga dengan hati nurani manusia diharapkan memahami mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk dan jika menyangkut altruisme tersebut maka perbuatan yang pantas ialah perbuatan menunjukkan cinta kasih pada sesama secara sadar. 

Memerintah dengan kebajikan

Dalam pemerintahan, Konfusius yakin (ideal) bahwa kesejahteraan masyarakat tergantung pada pemimpin yang dapat menghayati Jen dalam hidupnya. Baginya, seorang pemimpin mesti memiliki keutamaan Jen dalam mengatur rakyatnya, menjadi teladan bagi masyarakatnya dan mampu membawa masyarakatnya pada kebaikan yang menyeluruh. 

Kembali pada permenungan Jen dan Li, jika seorang pemimpin mampu menghidupi Jen dalam dirinya sebagai seorang pemimpin tentu ia mampu menghayati tindakan-tindakan berdasarkan Li untuk membawa masyarakatnya menuju pada kebaikan bersama dan mencapai kebahagiaan apalagi bagi Konfusius pemerintahan yang ideal adalah konsep tentang satu komunitas moral. 

Jika demikian, maka Jen dan Li akan terus dihidupi secara terus menerus dengan menekankan hati nurani dan berusaha menujukkan cinta kasih kepada setiap orang – Jen sebagai keutamaan yang dihidupi dan Li sebagai tata cara yang dihayati dalam hidup sehari-hari. Selain itu, tiga hal pokok Konfusius yang seharusnya berdiam dalam diri orang besar yang dikutip oleh Konrad Kebung, antara lain: tidak memiliki kecemasan, keraguan atau kedegilan atau kekacauan pikiran, dan  ketakutan

Sejenak pandangan Konfusius mengenai Jen sebagai keutamaan membawa pada pemahaman Aristoteles mengenai keutamaan itu sendiri. Bagi Aristoteles, keutamaan terdiri dari dua jenis, yakni keutamaan intelektual yang berasal dan berkembang melalui pengajaran dan keutamaan moral yang terbentuk dan berkembang melalui kebiasaan, etos, dan istilah etik, sehingga untuk memahami kebajikan moral itu sendiri tidak bisa hanya dilihat dan didengar dalam pengajaran melainkan dengan melakukan kebijakan tersebut. 

Selain itu, Aristoteles menambahkan bahwa pemahaman seperti ini dapat dipahami lebih jauh jika berada dalam lingkup negara di mana penegak hukum akan mengarahkan masyarakat untuk melakukan kebajikan moral tersebut dan jikalau tidak dilakukan maka hukum tak dapat ditegakkan. 

Sebab tanpa hukum, moral tidak mampu mendarat dan tersentuh oleh masyarakat. Keberadaan hukum membuat manusia mampu menerapkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam setiap perbuatan di tengah masyarakat – hukum mengatur pertanggung jawaban yang lebih jelas dari prinsip-prinsip moral agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Jika demikian, maka hukum yang berlaku mewujudkan bagaimana pemimpin yang hidup dalam Jen kemudian melaksanakan tindakan-tindakan dalam Li hendak menunjukkan bahwa pemimpin tersebut dapat mengantar masyarakat dalam kebaikan bersama dan mencapai kebahagiaan tersebut. 

Sehingga seorang pemimpin harus menghargai rakyatnya dengan menujukkan dirinya sebagai pemimpin yang berkarakter dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan seorang pemimpin yang berkarakter dan dapat dipercaya oleh masyarakat adalah mewujudkan Jen kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat pada tindakan-tindakan (Li) yang pantas yakni tindakan moral bagi seluruh masyarakat agar mencapai kebaikan bersama dan meraih kebahagiaan.

Refleksi Filosofis atas Manusia yang Berkeutamaan terkait Kasus Korupsi

Korupsi merupakan salah satu kasus yang kerap menjadi perbincangan hangat di Indonesia dan hal unik yang kerap ditemukan dalam kasus korupsi ini ialah selalu “berbuntut panjang”, yakni selalu melibatkan banyak oknum padahal dari sekian banyak oknum tersebut hanya satu tersangka yang berada di balik kasus-kasus korupsi yang kerap terjadi di Indonesia. 

Melalui berita yang penulis angkat sebagai fenomena tersebut, penulis meyakini bahwa tindakan-tindakan korupsi tersebut tidak terikat pada situasi yang sedang dialami melainkan di mana ada kesempatan untuk korupsi, korupsi tersebut dilaksanakan karena yang melaksanakan korupsi tidak lain dan tidak bukan adalah manusia.

Kasus korupsi dalam lingkungan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tersebut menjadi salah satu citra yang bisa dikatakan buruk dalam pemerintahan Indonesia karena korupsi dalam Garuda Indonesia masih bertahan dari zaman Orde Baru hingga saat ini. 

Terkadang dalam menanggapi kasus korupsi yang kerap terjadi, penulis pun bertanya-tanya, “apa yang dicari oleh mereka hingga melakukan korupsi? Apa dengan korupsi, mereka akan bahagia? Apakah kebahagiaan mereka sejauh mereka memiliki banyak penyimpanan di dalam brangkas perbendaharaan mereka? Apakah hanya uang menjadi indikator kebahagiaan mereka?

Permenungan kembali permasalahan tersebut melalui pandangan Konfusius dan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai ketika terjadi relasi antara orang yang satu dengan yang lain di mana dalam relasi tersebut, seseorang berupaya menerapkan Jen sebagai manusia yang manusiawi melalui tindakan-tindakan yang pantas (Li) dan manusia yang manusiawi bagi Konfusius sendiri ialah dengan hati nuraninya manusia mewujudkan sikap altruis kepada sesamanya maka tindakan-tindakan yang pantas dalam mencapai kebahagiaan tersebut adalah tindakan-tindakan yang beradasarkan moral yang saling menguntungkan. 

Jika demikian, bisa dikatakan bahwa tindakan korupsi sendiri bukanlah tindakan yang manusiawi karena selain tindakan tersebut tidaklah pantas, korupsi dalam relasinya merugikan orang lain karena uang yang seharusnya digunakan untuk menyewa pesawat, perawatan gedung dan berbagai manufaktur dihabiskan untuk kenikmatan sendiri – tidak menunjukkan belas kasih pada orang lain. 

Maka, sebagaimana hati nurani yang senantiasa terkait akan kesadaran moral manusia seperti halnya disampaikan oleh K. Bertens, seseorang yang melakukan tindakan korupsi tidaklah sadar – tidak sadar akan kerugian yang ia buat yang berdampak pada orang-orang di sekitarnya (moral).

Namun, seperti halnya Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia yang berkeutamaan merupakan hasil dari kebiasaan dalam melaksanakan keutamaan yang dimilikinya. Maka hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Konfusius bahwa seorang pemimpin atau orang besar harus mampu menghidupi kemanusiaan yang adalah keutamaan manusia dalam tindakan-tindakan yang pantas sehingga dapat memberikan teladan bagi orang-orang di sekitanya (pengikutnya). 

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hati nurani sebagai kesadaran moral yang merujuk prinsip-prinsip baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan bagaimana manusia menanggapi apa yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga penulis pun tidak heran jika korupsi tersebut sering terjadi jika memang para koruptor menyadari bahwa tindakan mereka adalah baik bagi dirinya. Tetapi apakah itu kebaikan yang ditawarkan oleh Aristoteles maupun Konfusius? Tentu saja tidak.

Bagi K. Bertens, kebaikan moral maupun keutamaan moral pada dasarnya merupakan hal-hal idelis yang didambakan dalam suatu pemerintahan yang baik seperti halnya yang didambakan oleh Konfusius bahwa pemerintahan yang baik ialah sebagai satu komunitas moral di mana pemimpinnya mampu membimbing dan mengantar masyarakatnya menuju kebaikan bersama. 

Maka ketika keutamaan moral tersebut dapat dicapai dalam kehidupan manusia sehari-hari, K. Bertens menyatakan bahwa moral dapat dipahami melalui hukum sebab hukum pun meliputi prinsip-prisip moral. 

Maka seorang penegak hukum harus mengarahakan masyarakatnya pada kebajikan moral seperti yang disampaikan oleh Aristoteles tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang penegak hukum juga mewujudkan kebajikan moral tersebut karena upaya untuk mencapai kebaikan bersama.

Hal inilah yang kemudian patut disorot ialah terkait pernyataan dari Mahfud MD mengenai demokrasi sebagai alasan korupsi mencuat di mana-mana. Jika demikian, mungkin alasan masyarakat untuk membubarkan KPK melalui Undang-Undang bukan suatu hal yang mengherankan, karena hal yang mengherankan adalah terlepas dari demokrasi tersebut, mengapa korupsi tetap luput dan mencuat di mana-mana – yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana seorang pemimpin mengarahkan masyarakatnya melalui penegakkan hukum yang seharusnya dilaksanakan? 

Apakah pemimpin acuh tak acuh dengan situasi korupsi dan lebih mementingkan hal yang dirasa lebih genting? Padahal korupsi pun dapat memberikan dampak yang buruk bagi aspek-aspek kehidupan yang lain, apakah hal ini justru menggambarkan bahwa pemimpin saat ini merupakan pemimpin yang tidak berkeutamaan?

Penulis tidak memandang bahwa pemerintah berjalan pada arah yang keliru, namun melalui pandangan Konfusius mengenai manusia yang berkeutamaan sendiri, justru pemerintah sedang mengupayakan kebaikan bersama bagi masyarakat seperti halnya apa yang dilakukan oleh Erick Thohir dalam menyidak kasus korupsi dalam PT Garuda Indonesia Tbk (Persero). 

Dengan demikian, seperti yang diharapkan oleh Konfusius bahwa pemimpin merupakan pribadi yang berkeutamaan melalui pengembangan diri dan pengembangan diri seorang pemimpin adalah menunjukkan sisi altruis kepada masyarakatnya yang diwujudkan dalam program BUMN yang menyidak kasus korupsi tersebut karena selain situasi pandemi yang menyebabkan keuangan menurun, tindakan korupsi justru merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Jen karena para koruptor mencuri uang yang adalah sarana untuk mencapai kebaikan bersama terutama dalam lingkup PT Garuda Indonesia Tbk. 

Sehingga sebagai manusia yang berkeutamaan (chun tzu), Jen dan Li mesti dihidupi oleh seorang pemimpin tersebut dan bagaimana cara menghidupinya ialah melalui setiap kewajibannya sebagai pemimpin yang memimpin dan membina masyarakatnya untuk mencapai kebaikan bersama dan bahagia.

KESIMPULAN

Pada akhirnya, Konfusius menunjukkan jalan bagaimana manusia menjadi manusia yang berkeutamaan. Jen sebagai potensi dari manusia yang berkeutamaan mengaktualisasikannya dalam Li untuk mencapai chun tzu

Dalam fenomena tersebut, kesadaran bahwa pengembangan diri manusia entah sebagai seorang pemimpin ataupun tidak memang tidaklah mudah, sebab jika mudah tentu permasalahan terkhusus korupsi ini dapat diatasi dengan mudah karena manusia memiliki hati nurani yang mampu menyadari baik-buruknya suatu tindakan. 

Sehingga masalah besarnya kasus korupsi maupun upaya pembubaran KPK melalui Undang-Undang selain merujuk pada kinerja pemerintah saat ini, melalui pandangan Konfusius hal ini merupakan self-cultivation di mana relasi pemerintah dan masyarakat pun terjalin.

Maka dari itu, hal yang kemudian penulis dapatkan dari pandangan Konfusius terkait manusia yang berkeutamaan ialah bagaimana manusia mengusahakan kebaikan melalui tindakan yang baik yang tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri melainkan juga bagi sesama karena dengan mengusahakan kebaikan bersama, manusia dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, yakni menciptakan perdamaian dan menghindari konflik.