3 bulan lalu · 91 view · 3 menit baca · Hukum 30350_43603.jpg
google.com

Mengapa Kasus Hoax Ratna Sarumpaet dan Prabowo CS Tidak Bisa Didakwa dengan UU ITE?

Sempat disangka bahwa kasus Hoax (penyebaran berita bohong) Ratna Sarampaet (RS) dan yang juga menyeret nama Prabowo, Amin Rais, Fadli Zon dan yang lainnya (Prabowo CS) merupakan kasus yang melanggar Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1) Jo. Ps 45A ayat (1) terkait menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun ternyata perkembangan kasus tersebut sampai detik ini tidak mengarah kesana.

Hal ini dikarenakan Kasus Hoax Ratna Sarumpaet dan Prabowo CS tidak dapat dikategorikan sebagai Penyebaran Informasi Elektronik (Ps 1 ayat (1) UU ITE) dan Transaksi Elektronik (Ps 1 ayat (2) UU ITE) yang mana dalam pengertiannya merupakan data elektronik dan perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik. Faktanya bahwa informasi kebohongan ini disebarkan RS melalui mulut ke mulut kepada Prabowo CS secara langsung dan tidak menggunakan media elektronik yang kemudian dibenarkan oleh RS sebagai sebuah kebenaran hingga akhirnya kebohongan itu diungkap oleh RS sendiri.

Apabila kita melihat isi dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mana menyatakan :

Pasal 28 ayat (1) 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Bahwa apabila kita urai unsurnya dan analisa pasalnya, maka dapat dinyatakan bahwa delik tersebut adalah delik materil atau delik yang baru dapat terpenuhi perbuatan pidananya apabila akibat yang ditimbulkan (mengakibatkan kerugian terhadap konsumen) dapat dibuktikan. Apabila pasal ini dipaksakan untuk di dakwakan kepada RS dan Prabowo CS maka unsur yang tidak terpenuhi sama sekali adalah unsur ‘sengaja’ dan unsur ‘menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik’.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa Pasal 28 ayat (1) ini unsurnya tidak dapat terpenuhi apabila dipaksa didakwakan terhadap RS dan Prabowo CS. Pertama, mungkin RS dapat memenuhi unsur sengaja namun Prabowo CS tidak dapat dikatakan sengaja menyebarkan berita bohong karena mereka hanya terjebak oleh kebohongan RS.

Kedua, tidak ada konsumen yang dirugikan. Alasannya, karena dalam deklarasi norma UU ITE tidak di uraikan pengertian konsumen, maka kemudian kita dapat merujuk pada pengertian Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2), UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa menurut pasal tersebut ‘Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.’.

Secara ringkas konsumen juga dapat diartikan sebagai setiap orang yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha. Maka, jelas tidak ada konsumen yang dirugikan oleh RS dan Prabowo karena memang tidak ada hubungan hukum konsumendan pelaku usaha dalam kasus ini. Ketiga, tidakada transaksi elektronik. Jangankan transaksi elektronik, bahkan transaksikovensional pun juga tidak ada sama sekali ada dalam kasus ini, apalagitransaksi yang menggunakan media elektronik. Karena memang penyebaran beritanyadilakukan melalui mulut ke mulut dan tidak menggunakan media elektronik. 

Berdasarkan fakta-fakta danalasan-alasan tersebut diatas maka Kasus Hoax RS yang juga menyeret namaPrabowo CS tidak dapat didakwakan menggunakan UU ITE karena banyak unsur yangtidak dapat terpenuhi dan sulit untuk di konstruksi sebagai kasus yangmelanggar UU ITE.

Dalam hukum pidana, unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan sangatlah penting untuk diperhatikan dan dipenuhi. Hal ini dikarenakan apabila unsur-unsur dalam pasal tersebut salah satunya saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Kemudian pun apabila suatu perbuatan pidana (actus reus) tidak diiringi dengan sikap batin yang jahat (mens rea) atau sikap dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, maka sebuah perbuatan pidana tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Konsekuensinya adalah apabila tidak memenuhi unsur perbuatan pidana dan sikap batin yang jahat maka terdakwa dapat dibebaskan. Oleh karena itu dalam kasus ini sangatlah penting untuk tidak hanya mencari undang-undang dan pasal mana yang paling tepat untuk di dakwakan kepada terdakwa tetapi Polisi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga perlu menyelami secara mendalam apakah unsur-unsur dari pasal tersebut dapat dibuktikan.