1 minggu lalu · 107 view · 4 min baca menit baca · Ekonomi 80249_31104.jpg
Ilustrasi: coe.int

Mengapa Indonesia Mengalami Brain Drain?

Hari ini, jagat maya kembali dihebohkan oleh sebuah kabar dari keluarga Audrey Yu Jia Hui. Ternyata, keluarga mengklarifikasi bahwa caption pemberitaan Audrey Yu adalah hoaks. 

Putri kelahiran Surabaya itu tidak bekerja di NASA atau bertemu Presiden Jokowi di G-20. Ia juga tidak diminta oleh Presiden untuk bekerja di BPPT. Hati penulis mengatakan “Sayang, ya” saat mendengar kabar ini.

Sayang karena ternyata pemberitaan bernada positif ini tidak benar. Sayang juga ada pihak yang menyebarkan hoaks yang sudah begitu meracuni media sosial kita. 

Tetapi, kabar ini juga kembali menyadarkan penulis akan sebuah penyakit. Penyakit yang sudah lama menjangkiti negara kita. Bahkan berbagai upaya rezim ini belum menyembuhkannya secara total.

Apa penyakit itu? Ia bernama Brain Drain. Istilah ini adalah sebuah slang yang menggambarkan emigrasi skala besar dari penduduk terdidik/profesional di suatu negara. Umumnya, mereka melakukan emigrasi untuk mencari penghidupan yang lebih layak, Khususnya di negara-negara maju yang lebih menghargai talenta mereka secara finansial.

Mengapa bisa demikian? Negara-negara maju memiliki perekonomian yang padat modal. Padat modal di sini tidak hanya financial capital intensive, tapi juga human capital intensive. Perusahaan-perusahaan mereka bersaing sengit untuk mendapatkan the most brilliant mind for the business, mulai dengan tinggi-tinggian gaji pokok sampai menawarkan jaminan hidup yang menyeluruh.


Melihat penjelasan di atas, kita bisa mengetahui mengapa Indonesia mengalami Brain Drain. Indonesia mengalami penyakit ini karena kerangka kerja perekonomiannya belum capital-intensive. Ia belum memberikan ruang yang cukup bagi individu terdidik untuk memaksimalkan talenta mereka. Khususnya, memaksimalkan talenta mereka untuk keuntungan ekonomi pribadi.

Isn’t your research marvelous? Isn’t your inventive genius terrific? And I say, aren’t your profits good?” tandas Margaret Thatcher saat membuka suatu pameran teknologi. Pernyataan ini menekankan suatu hal yang selama ini banyak kita lupakan. Percuma saja suatu negara mempunyai sosok-sosok inovatif dan terdidik kalau mereka tidak mampu memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut.

Maka dari itu, perekonomian Indonesia harus segera berbenah. Perekonomian kita perlu menyesuaikan diri untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para inovator. Ini perlu dilakukan agar manusia-manusia Indonesia yang inovatif bisa bertumbuh di negaranya sendiri, tidak lagi diambil oleh negara-negara lain dan menciptakan Brain Drain.

Bagaimana cara membenahinya? Pertama, pemerintah harus membuat satu agensi khusus untuk mempercepat waktu pembukaan bisnis. Kedua, para penegak hukum harus lebih serius dalam menangani plagiarisme dalam dunia bisnis. Ketiga, pemerintah harus melakukan lelang jabatan dalam membentuk Lembaga Pengelola Dana Riset.

Mari kita mulai dari usulan pertama. Bisnis adalah satu wadah di mana para inovator menyebarkan inovasinya kepada masyarakat. Makin mudah membuka bisnis di suatu negara, makin banyak pula inovator yang muncul ke muka. Masalahnya, membuka bisnis di Indonesia bukanlah proses yang mudah. Butuh 10 prosedur dengan waktu 20 hari.

Sepuluh prosedur ini melibatkan tujuh agensi, mulai dari notaris sampai Kementerian Hukum dan HAM. Ini jelas terlalu rumit, lama, dan tidak efisien. Proses ini harus dirombak total. Cukup satu lembaga saja yang mengurusi pembukaan bisnis. Lembaga ini harus beroperasi secara online untuk mempermudah pendaftaran bisnis, seperti Companies Office di New Zealand atau ACRA di Singapura.

Ketika proses membuka bisnis makin singkat dan mudah, akan makin banyak bisnis yang bermunculan, termasuk startup yang ingin menciptakan disrupsi dalam perekonomian. Mereka pasti memerlukan para inovator untuk menciptakan produk maupun jasa yang inovatif bagi konsumen, sehingga fenomena Brain Drain bisa diminimalisasi.

Usulan yang kedua berhubungan dengan penegakan payung hukum hak paten. Selama ini, banyak inovator yang ‘takut’ berinovasi di Indonesia karena banyak plagiarisme. Kepolisian dan Kemenkumham harus lebih proaktif dalam menyintas plagiarisme di Indonesia. Ia sama daruratnya seperti korupsi di negeri ini.

Adanya upaya penegakan hak paten yang lebih proaktif akan menumbuhkan kepercayaan dalam diri para inovator. Mereka percaya bahwa negara hadir untuk melindungi kekayaan intelektual mereka. Juga menghargai betapa berharganya kekayaan tersebut bagi pembangunan bangsa. Sehingga, para inovator Indonesia makin semangat untuk mengembangkan inovasi di negeri ini.


Usulan yang ketiga berhubungan dengan pengelolaan Lembaga Pengelola Dana Riset (LPDR) yang diusulkan Presiden Jokowi. Lembaga ini harus dikelola oleh PNS-PNS yang ahli dalam bidang riset. Jika tidak, percuma saja lembaga ini dibentuk. Ia bisa menjadi sebuah bureaucratic monolith yang justru menghambat inovasi dan inovator di Indonesia

Di sinilah sistem Lelang Jabatan menjawab masalah rekrutmen di atas. Lelang Jabatan adalah sebuah model rekrutmen yang membandingkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan sebuah jabatan dengan pegawai. Sederhananya, sistem ini adalah sebuah ability-based recruitment yang memastikan bahwa PNS yang paling mampu menempati posisi yang layak.

Sehingga, LPDR pun bisa mengelola dana riset secara efisien. Selain itu, ia juga lebih responsif dan memperhatikan kebutuhan para inovator dan pengembangan inovasi di Indonesia. Sebab setiap PNS yang kinerjanya tidak bagus, langsung pecat! Lelang kembali saja jabatan tersebut untuk mendapatkan pegawai yang lebih baik. Sehingga, dinamisme LPDR sebagai institusi tetap terjaga.

Ketiga usulan ini hanyalah sebagian kecil solusi untuk menghentikan Brain Drain. Ia tidak akan mampu menyudahi Brain Drain dalam waktu semalam. Tetapi, ketiganya pasti memberikan ruang yang lebih luas bagi para inovator dalam perekonomian Indonesia. Sebab berinovasi di Indonesia menjadi lebih menguntungkan, aman, dan disokong oleh pemerintah yang pro-inovator.

Artikel Terkait