Tiga hari lalu, Jenderal pasukan Iran Quds, Qasem Soleimani, dibunuh oleh Amerika Serikat (AS). Setelah eksekusi, Presiden AS Donald Trump pun memberi keterangan soal alasan pembunuhan ini.

"Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him," tandas Presiden Trump (Whitehouse.gov, 2020).

Artinya, Soleimani sebagai pemimpin pasukan elite Quds dianggap menyerang warga AS duluan. Sehingga, pemerintah AS merasa berhak untuk membunuhnya.

Sebagai negara adidaya, AS memang terkenal akan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan tiap warga negaranya. Every American life is precious and should be defended at all cost menjadi premis yang berlaku.

Selain itu, AS juga menganut prinsip yang disebut orang Betawi sebagai, "Elu jual, gua beli!" Masih ingat dengan pernyataan Presiden Bush Jr. setelah 9/11? "None of us would forget this day, yet we go forward to defend freedom," kata Beliau (nbcnews.com, 2019). Lantas, War on Terror pun dimulai.

Upaya aktif untuk menjaga American Values inilah yang memancing tindakan AS menjadi polisi dunia (world policemen). Sebagai negara, AS mengintervensi urusan politik negara lain agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Tindakan yang diambil pun berbagai macam. Mulai dari mendanai politisi pro-AS, membantu upaya penggulingan rezim anti-AS, sampai membunuh tokoh-tokoh yang melawan AS. Qasem Soleimani adalah salah satunya.

Melalui tindakan tersebut, AS berharap bahwa dunia dapat menjadi tempat yang lebih bebas. Mengapa? Sebab American Values memiliki nilai kemerdekaan (liberty) dan demokrasi sebagai akarnya. Sehingga, nilai-nilai tersebut bisa disebarkan dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa lain.

Persetan dengan cara yang ditempuh! Bahkan, Irak saja "dipaksa" menjadi sebuah negara demokrasi setelah Saddam Hussein dibunuh.

Ironisnya, para Bapak Bangsa Amerika Serikat justru menginginkan peranan yang berbeda. Mereka tidak menginginkan sebuah kebijakan luar negeri yang intervensionis dan polisional. Justru, mereka menginginkan sebuah pendirian yang isolasionis. Simak saja pernyataan dari George Washington berikut ini (avalon.law.yale.edu, 2008):

It is our true policy to steer clear of permanent alliances with any portion of the foreign world... I repeat it, therefore, let those engagements be observed in their genuine sense. But, in my opinion, it is unnecessary and would be unwise to extend them.

Menurutnya, AS akan lebih diuntungkan jika mengadopsi netralitas pasif dalam kebijakan luar negeri. Hubungan dengan negara lain memang harus dibentuk. Namun, jangan sampai hubungan tersebut berkembang menjadi aliansi permanen. 

Jika aliansi sampai terbentuk, maka AS akan kehilangan kemerdekaan dan kesempatan untuk menonjolkan idealismenya sebagai bangsa bebas (Macmillan dalam history.com, 2019).

Lantas, mengapa Bapak Bangsa AS menginginkan isolasionisme dan netralitas pasif? Jawabannya terletak pada latar belakang Revolusi Amerika itu sendiri. Ketika 13 koloni Amerika memberontak terhadap kekuasaan Britania Raya, mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah yang imperialistik dan ekspansioner. Selain itu, Britania Raya juga sering membentuk aliansi militer untuk memenuhi tujuan Pax Britannica.

Singkatnya, AS tidak ingin menjadikan Eropa sebagai contoh. Bagi mereka, kebijakan luar negeri kerajaan-kerajaan di Eropa yang kolonial-imperialistik dan ambisius terhadap perluasan wilayah adalah resep menuju kehancuran. After all, mereka terkena imbas negatif dari ambisi tersebut. Maka dari itu, sikap kebijakan luar negeri AS pun menjadi antitesis dari the European way. Netral, anti-kolonialis, dan isolasionis.

Sikap ini terbukti dengan munculnya Monroe Doctrine pada tahun 1823. Intinya, AS menolak kolonialisme Eropa di bagian Barat Bumi. Lebih jauh lagi, negara-negara Eropa juga dilarang untuk mengintervensi nasib bangsa-bangsa di wilayah tersebut. Sehingga, kepentingan AS sebagai negara yang (masih) berkonflik dengan Eropa bisa dijaga.

Akan tetapi, doktrin ini pula yang memunculkan tindakan polisional AS di awal abad ke 20. Pada tahun 1904, kreditor Eropa mengancam invasi terhadap berbagai negara Amerika Selatan untuk menagih hutang. 

Mendengar ancaman ini, Presiden Theodore Roosevelt langsung memerintahkan intervensi militer untuk mencegah invasi Eropa. Tentara AS pun dikirimkan ke Haiti, Santo Domingo, dan negara-negara Amerika Latin lain. Namun, negara-negara tersebut malah menganggap AS sebagai penjajah.

Singkat cerita, Depresi Besar di era 30an membuat AS kembali menuju isolasionisme. Mengurus ekonominya saja sulit, apalagi bertindak menjadi polisi dunia? Di era tersebut, berbagai tarif perdagangan dikenakan dan imigrasi dibatasi. Era ini pun diakhiri dengan meletusnya Perang Dunia 2. Sebuah perang yang menjadi titik balik dari kebijakan luar negeri AS.

Perang ini mendorong AS untuk bergabung dengan aliansi militer The Allies. Bahkan, setelah perang dimenangkan, AS justru mengikatkan diri dalam aliansi militer permanen bernama North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada tahun 1949. Sejak bergabung dalam NATO, AS resmi menjadi polisi dunia yang membela kepentingan diri dan negara sahabatnya secara aktif.

Aktivisme ini didasari pada premis bahwa, "AS tidak mampu melindungi diri dalam diam dan netralitas. The US should face down their enemies." Pada era Perang Dingin, Uni Soviet menjadi musuh utama. Pasca Perang-Dingin, diktator-diktator di negara berkembang seperti Manuel Noriega dan Saddam Hussein menjadi sasaran. Kini, rezim teokratik Iran menjadi target utama.

Jadi, sejarah menunjukkan dengan jelas mengapa AS menjadi polisi dunia. Pertama, sebagai medium penyebaran American Values di seluruh dunia. Kedua, menggebuk pihak-pihak yang kontra terhadap kepentingan AS. Ketiga, menjaga superioritas AS sebagai negara adidaya tunggal.

Semoga The Shining City on a Hill tidak menjadi The Burning City on a Hill karena terlalu sering melaksanakan aksi polisional.