Wiraswasta
3 tahun lalu · 133 view · 3 menit baca · Ekonomi gojek.png

Mengamati Fenomena Go-Jek

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Kamis lalu (18/12/2015) melakukan jumpa pers yang menyatakan bahwa layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Go-Jek, GrabBike, Uber Taxi, Ladyjek dan sejenisnya dianggap ilegal.

Pemberitaan tentang layanan tersebut tentunya menjadi berita yang menghebohkan, khususnya bagi warga ibukota seperti Jakarta dan wilayah sekitar. Kehebohan ini disebabkan layanan tersebut yang sekarang menjadi salah satu solusi terbaik bagi warga Jakarta dan sekitarnya sebagai layanan transportasi sehari-hari di tengah buruknya transportasi publik dan kemacetan.

Sejak Kamis malam itu, berita terkait “pelarangan” Go-Jek dan layanan sejenis mulai ramai diberitakan di berbagai media, khususnya media elektronik (daring dan televisi). Perbincangan tentang persoalan ini pun mendadak menjadi hal paling ramai diperbincangkan, bahkan mencapai urutan kelima di seluruh dunia (worldwide trending topic).

Kicauan netizen yang begitu ramai, membuat Presiden Jokowi harus angkat bicara terkait masalah ini. Ia segera merespon dan mengklarifikasi hal tersebut kepada Menteri Perhubungan Ign. Jonan untuk segera mencari solusi untuk persoalan ini.

Awal Persoalan. Persoalan transportasi ini, berawal dari Surat Menteri Perhubungan pada 9 November 2015 kepada Kapolri yang inti dari surat tersebut adalah, meminta Kapolri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait hadirnya layanan transportasi untuk orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan pribadi dan memungut bayaran.

Hal tersebut tidak diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014. Karena fenomena ini, Kementerian Perhubungan memandang perlu untuk meminta Kepolisian menyikapi hal tersebut.

Harus diakui, hadirnya ojek sebagai transportasi alternatif telah hadir cukup lama. Bahkan, fenomena awal hadirnya ojek sudah ada sejak tahun 1997-1998 dan hadirnya ojek tidak pernah diakomodasi dalam UU dan peraturan yang ada.

Gelombang berikutnya terjadi pada 2015 ini. Hadirnya layanan ojek dengan basis aplikasi daring yang dapat melayani jasa transportasi orang bahkan barang (pengiriman barang/dokumen, jasa pembelian baik makanan atau berbagai barang kebutuhan lainnya) amat digandrungi warga Jakarta dengan berbagai kelebihan seperti harga yang terjangkau dan waktu yang relatif cepat.

Sejak UU terkait lalu lintas dan angkutan jalan disusun dan kemudian dibahas yang tentunya melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, pengusaha angkutan/transportasi, masyarakat sebagai pengguna serta DPR sebagai lembaga legislatif yang mengesahkannya, tidak dimasukkan ojek (kendaraan roda dua) sebagai moda transportasi yang diakui untuk dijadikan sebagai layanan transportasi yang bersifat komersial.

Hal tersebut juga berdampak pada pertaruran turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan sebagainya yang harus merujuk pada UU sebagai payung hukum.

Masalah dan Solusi. Hadirnya layanan transportasi baru seperti Go-Jek, Uber, Grab dan sebagainya yang marak pada akhir-akhir ini dan diminati warga karena layanannya yang dianggap baik, harus diakui terlebih dahulu bahwa layanan tersebut tidak pernah diakui dalam UU dan peraturan yang berlaku sebagai moda transportasi. Sehingga, layanan tersebut akan dianggap ilegal jika kita merujuk pada aturan tersebut.

Meski demikian, sistem transportasi khususnya pada wilayah Jabodetabek masih dirasa sangat buruk bagi masyarakat. Sehingga, layanan transportasi baru tersebut menjadi solusi bagi masyakarat.

Sikap Kementerian Perhubungan dalam menyikapi fenomena transportasi baru tentunya sangat mengusik kepentingan masyarakat yang sangat membutuhkan dan menuntut adanya transportasi kota yang aman, nyaman serta memberikan layanan yang prima. Sedangkan, hingga saat ini pemerintah masih dianggap belum dapat memberikan layanan transportasi yang memadai.

UU dan peraturan, sejatinya memberikan payung hukum yang dapat mengelola kepentingan publik dengan semangat memberikan kemaslahatan dengan sebaik-baiknya. Di tengah ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik terkait masalah layanan transportasi, apakah menjadi salah ketika masyarakat (pengusaha) berinovasi untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan warga dan ternyata mendapat respon sangat positif?

Perlu diakui pula, inovasi tersebut sebenarnya turut serta membantu pemerintah dalam berbagai aspek baik menjawab kebutuhan masyarakat terkait persoalan transportasi dan persoalan ekonomi warga di tengah lesunya ekonomi secara nasional.

Hadirnya layanan transportasi atas inisiasi masyarakat bukanlah hal yang terjadi kemarin sore. Layanan ini sudah hadir bahkan telah jalan kurang lebih satu tahun. Apabila hal tersebut dianggap tidak dapat dibenarkan oleh UU dan peraturan yang berlaku, seharusnya pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan segera menyikapi sejak awal, bukan setelah berjalan lama dan menjamur baru disikapi.

UU dan peraturan bukanlah kitab suci yang hadir tanpa cacat dan tidak membuka perubahan. Sejatinya, UU dan peraturan seharusnya dapat merespon zaman dan kebutuhan masyarakat serta selalu melakukan pembaruan dan penyesuaian dengan semangat pengelolaan kepentingan publik untuk kemaslahatan atas dasar keadilan tanpa mengesampingkan inovasi masyarakat.

Artikel Terkait