Belum lama ini muncul pemberitaan yang membuat semua warga yang mengikuti kasus reklamasi teluk Jakarta menjadi ramai. Saat masa kampanye Pilgub 2017, Anies Baswedan menegaskan sikapnya soal reklamasi. Dari panggung debat, Anies mengatakan akan menolak reklamasi.

Tetapi kemarin Anies membuat Keputusan menerbitkan IMB sebanyak 932 di Pulau D. Padahal pulau itu sempat disegel olehnya pada 2018 silam, Rencananya, setelah menyegel beberapa bangunan di pulau reklamasi, Anies akan memanfaatkan pulau itu untuk kepentingan publik. Sedangkan pulau yang belum dibangun dicabut izinnya.

Menambah polemik itu juga, Anies yang ditemui di Hotel Sahid pada Minggu (23/6) mengeluarkan pernyataan yang ingin meluruskan bahwa reklamasi itu pantai, bukan pulau. 

Namun, Anies menyayangkan selama ini masyarakat telanjur menyebut kawasan reklamasi sebagai pulau. Selain itu, Anies menjelaskan penataan reklamasi juga diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Anies juga menyebut bahwa Pergub Nomor 206 tentang Panduan Rancangan Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang diterbitkan oleh mantan Guberbur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang membuatnya kesal karena harus menerbitkan IMB di pulau D reklamasi.

HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dan HGB ( Hak Guna Bangunan) sudah terbit sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies juga mengatakan dirinya tidak bisa membongkar bangunan tersebut dengan alasan sebagai ketaatan pada prinsip hukum tata ruang dan kepastian atas aturan dan pengembang menaati semua aturan dengan mengikuti persidangan dan membayar denda. 

Setelah semua ketentuan ditaati dan pengembang mengajukan IMB, Pemprov DKI harus menerbitkan IMB tersebut.

Respons Pemerhati Lingkungan & Masyarakat Nelayan Pesisir

Masyarakat nelayan yang menggantungkan nafkahnya dari melaut menjadi sengsara karena mereka harus kehilangan mata pencaharian mereka, termasuk wanita-wanita istri nelayan. 

Keruhnya air dari proses reklamasi ini membuat ikan-ikan menjauhi pesisir. Telur-telur ikan dan rajungan yang biasanya mudah didapat menjadi susah karena dasar laut yang disedot untuk reklamasi. 

Perempuan nelayan yang biasa membantu suaminya mengelola hasil tangkapannya juga terkena imbasnya. Akibatnya, mereka terpaksa beralih profesi sebagai buruh cuci dan pembantu rumah tangga.

Pasang-surut kabar baik membuat masyarakat nelayan merasa terus waswas. Sempat bersyukur karena dihentikannya reklamasi waktu itu membuat panen kerang hijau kembali normal dan bagus karena besar-besar. 

Sehubungan dengan itu, Walhi juga berkomentar terkait proyek reklamasi. Proyek tersebut dinilai ambisius, merusak lingkungan dan masyarakat sekitar.

Menurut Walhi, pembangunan di atas reklamasi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan. Jadi agak aneh apabila Anies kembali menerbitkan IMB di pulau D tersebut hanya karena ketelanjuran-ketelanjuran dan ketaatan juga pada good governance.

Tubagus sebagai DPP Walhi bilang, reklamasi sejatinya bukan program pemerintah. Ia inisiatif bisnis yang difasilitasi pemerintah.

“Seolah-olah ini agenda pemerintah. Padahal berangkat dari agenda bisnis yang merusak pantai utara Jakarta. Reklamasi hadir di tengah situasi pantai utara Jakarta sedang dan terus memburuk.”

Tubagus menyebut, sejarah dan fase kebijakan reklamasi hingga IMB keluar cenderung dipaksakan. Sejak terbit Kepres 52/1995, terlihat muatan ekonomi lebih dominan dalam proyek itu.

Soal lingkungan baru disebut setelah banyak protes muncul. Reklamasi, katanya, dianggap solusi merevitalisasi teluk Jakarta. Padahal, dampak yang timbul justru merugikan masyarakat.

Tidak Transparan

Tidak dilibatkannya masyarakat, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di pesisir ini, jelas sangat aneh. Seharusnya masyarakat pesisir sebagai stakeholder utama dilibatkan, justru mereka hanya menjadi korban dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Tentang alasan Anies mengeluarkan IMB berdasarkan Pergub No.206/2016 tentang Panduan Rancang Kota, menurut Ayu Eza Tiara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, juga salah kaprah. Karena Pergub tersebut sejatinya bukan tentang aturan tata ruang di DKI Jakarta.

Aturan tentang tata ruang seharusnya merupakan kebijakan publik yang semestinya ditetapkan dalam peraturan daerah dan pembahasannya dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. 

Misteri keberadaan dokumen Amdal dan izin lingkungan juga diungkapkan Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino. Menurutnya, dokumen prinsip yang diperlukan untuk pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta memang hingga saat ini seolah sengaja disembunyikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Marino, Pemprov DKI tidak transparan kepada masyarakat terkait penerbitan izin lingkungan di pulau C dan D. Padahal, masyarakat yang tinggal di sekitar Teluk Jakarta harus dilibatkan dalam penyusunan AMDAL dan izin lingkungan. Jika tidak ada keduanya, maka dokumen IMB tidak boleh diterbitkan.