Aktivis
1 minggu lalu · 292 view · 7 min baca · Politik 53299_63508.jpg
Tirto

Mengabaikan Larangan Presiden

Bukan cuma rindu, setiap kemenangan pun harus dibayar tuntas.

Sebagai Calon Presiden yang telah dinyatakan memenangkan pada pemilihan umum 17 April 2019, Jokowi berhak dan bertanggung jawab mengatur setiap sisi kehidupan, terutama kehidupan di dalam pemerintahan birokrasi, menuju Indonesia menang.

Jokowi tidak perlu menunggu dirinya dilantik dulu baru menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang presiden. Hari ini pun bisa. Dan, saya pikir seorang Jokowi tidak akan membiarkan waktu terbuang sia-sia.

Presiden Jokowi pun kemudian melarang semua menteri, tanpa terkecuali, untuk tidak mengambil atau membuat keputusan-keputusan strategis sebelum pelantikannya sebagai Presiden dilaksanakan. 

Begitulah demikiannya. Bukan cuma rindu, kemenangan pun juga harus dibayar tuntas.

Larangan tersebut disampaikan oleh Moeldoko di depan istana Kepresidenan pekan lalu. "Para Menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau pergantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu," demikian perkataan Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko, sebagaimana terlansir di berbagai media nasional tentang hal ini.

Meski sudah begitu, menyatakan larangan dengan lisan secara tegas dan tegas tak disangka masih ada lima perusahaan milik negara yang nekat menjadwalkan pelaksanaan RUPSLB dalam beberapa hari ke depan.

Tindakan ini jelas-jelas mendahului waktu pelantikan presiden dan parahnya mengabaikan larangan yang telah dikeluarkan oleh pejabat tertinggi di negeri ini: Presiden.


Ada lima perusahaan pelat merah, BUMN, yang menyampaikan Rapat Umum Pemegang Sahat Luar Biasa (RUPSLB) melalui keterbukaan informasi Efek Bursa Indonesia.

Perusahaan itu di antaranya adalah: PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI).

Kabarnya, hal ini sebagai tindak lanjut surat permintaan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno, pada bulan Juli lalu. Tapi bagaimanapun juga, tindakan jelas-jelas menunjukkan fakta bahwa banyak orang keras kepala di samping Jokowi. Atau jangan-jangan yang terjadi adalah sebaliknya: Jokowi-lah yang gagal menjalankan sistem presidensialisme secara optimal? Entahlah.

Dengan sangat kompak, kelima perusahaan pelat merah itu menyegerakan perombakan susunan perseroan di belakang waktu yang diinginkan presiden terpilih, Joko Widodo. Seperti yang disampaikan oleh pihak Bank Mandiri lewat Keterbukaan Informasi yang diunggah tanggal 6 Agustus 2019.

"Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Sahat Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Agustus 2019, pukul 14:00 WIB di Assembly Hall menara Mandiri," dikutip dari unggahan Keterbukaan Informasi Bank Mandiri.

Dari masing-masing unggahan, RUSPLB bakal digelar secara berurutan mulai 28 Agustus hingga 2 September 2019. Pada 28 Agustus adalah Bank Mandiri, 29 Agustus adalah Bank BTN, 30 Agustus adalah Bank BNI dan PGAS, serta 2 September adalah BRI.

Mustahil pihak-pihak perusahaan ini tidak memahami larangan Jokowi? Saya saja rakyat biasa yang jauh dari singgasana kuasa tahu bahwa maksud larangan itu adalah supaya tidak ada beban di kemudian hari. Tersandera secara politik itu tidaklah enak. Sebisa mungkin kemenangan di tahun 2024 diperbesar sejak dini mungkin.

***

Saya pikir, apa yang diputus oleh lima perusahaan ini sangat tidak elok. Pasalnya, mengurus suatu biroksasi membutuhkan tindakan seirama, bukan kacau balau dan mau bergerak sendiri. Organisasi setingkat mahasiswa saja keras kepala pengurusnya tidak begini-begini amat.

Berdinamika boleh, bertikai diam-diam jangan. Pemerintahan yang solid harus diusahakan kehadirannya. Jangan pemerintahan yang compang-camping.

Kalau mereka, lima perusahaan pelat merah itu, tidak mau mendengarkan perintah Jokowi, lantas siapa yang mereka mau dengar? Saya? Tidak mungkin. Saya ini, kan, cuma rakyat biasa, yang kerjanya hanya tukang meminta perhatian pemerintah saja untuk diperlakukan seadil-adilnya, selain terlibat setengah hati dalam pemilihan umum.


Saya sarankan sebaiknya Jokowi secepatnya melakukan reshuffle untuk menggantikan orang-orang tidak bisa bekerja berbarengan dan disiplin sesuai prosedur yang berlaku. Jangan menanunggu pelantikan usai.

Conflict of interest dalam kabinet pemerintahan, dan terutama di antara pihak-pihak yang merasa diri paling berjasa atas kemenangan Jokowi, tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Karena pemilihan telah usah, koalisi pemenangan sudah bubar, dan kehidupan kebangsaan pun terus berjalan. Jika tidak, orang-orang ini akan menghambat progresivitas kerja jilid II kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Kalau konflik internal saja tidak bisa dibereskan. Bagaimana mau menyukseskan pekerjaan di luar, yang di antaranya ialah:

Janji Jilid I

Tahun 2014 Jokowi berjanji akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Jokowi juga berjanji bila terpilih sebagai Presiden dirinya akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Jokowi pun berjanji akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Jokowi pun mengatakan dirinya menolak negara lemah. Dirinya akan memperkuat negara Indonesia dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Jokowi juga berjanji akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektare, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.

Di tahun yang sama, 2014, pria yang bernama Joko Widodo juga berjanji akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Pria itu juga berjanji akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.


Dia juga berjanji akan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Dia juga berjanji bila terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, dirinya akan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Dan alhamdulillah, berkat janji-janji itu dia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.

Janji Jilid II

Tahun 2018 dan untuk yang kedua kalinya, Jokowi kembali maju mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesai periode 2019-2024.

Jokowi berjanji bila dirinya kembali dipilih, ia akan meningkatan kualitas manusia Indonesia dengan cara dirinya akan mengembangkan sistem jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak; Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan; Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan; Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; Menumbuhkan Kewirausahaan; dan menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Juga juga berjanji akan menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Akan dia wujudkan dengan cara: Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila; Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastuktur; Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0; Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru; Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal; Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan.

Jokowi juga berjanji akan melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan cara: Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan; Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi; Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan; Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial; Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di pedesaan; Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga; Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antawilayah.

Juga berjanji akan menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan cara: Penggembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi; Mitigasi Perubahan Iklim; Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.

Dia juga berjanji akan menghadirkan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa dengan cara: Pembinaan Ideologi Pancasila; Revitalisasi Revolusi Mental; Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial; Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya; Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan; Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi.

Sang tuan petahana juga berjanji akan menghadirkan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, melalui upaya: Melanjutkan Penataan Regulasi; Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum; Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Penghormatan,Perlindungan, dan Pemenuhan HAM; Mengembangkan Budaya Sadar Hukum.

Jokowi pun berjanji akan memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui: Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif; Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional; Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen yang Profesional dan Terpercaya

Juga berjanji menghadirkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui: Aktualisasi Demokrasi Pancasila; Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional; Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi; Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang Efektif dan Efisien; Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Reformasi Pelayanan Publik

Dia pun berjanji bila terpilih untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden dirinya akan mengupayakan sinergitas Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, melalui: Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis; Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah; dan mengembangkan Kerjasama Antardaerah Otonom dalam Peningkatan Pelanyanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

***

Tuh, kan, janjinya banyak? Jadi, Presiden harus tegas menindaki bawahan yang keras kepala dan tak mau diarahkan. Jika tidak, mau jadi apa bangsa ini jikalau dipimpin oleh orang yang jiwa raganya terombang-ambing? 

Saya raya, segenap bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat, tapi tidak beku; yang tegas, tapi tidak kasar, apalagi jahat. Sekian.

Artikel Terkait