Tampaknya memproduksi kegaduhan sudah menjadi hobi baru para penyelenggara negara dewasa ini. Secara sederhana, hal ini barang tentu sudah pasti bertolak belakang dengan esensi dasar dari eksistensi negara, yakni untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam tubuh masyarakat. Jika tidak, maka kegaduhan yang terjadi di dalam negara tak ubahnya dengan situasi anarkis yang menegasikan eksistensi negara

Dalam struktur sosial, kegaduhan menjadi suatu kewajaran apabila itu terjadi karena faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat. Namun, dalam hal ini negara justru seolah mengambil alih itu, sehingga banyak konflik vertikal maupun horizontal justru lahir dari kebijakan, tindakan, hingga ucapan yang diproduksi oleh para penyelenggara negara. 

Bukan hanya itu, kegaduhan ini juga tak jarang terjadi karena ketidakmampuan penyelenggara negara dalam menarasikan berbagai hal kepada masyarakat. Sehingga seolah tak ada lagi alasan untuk membela negara dalam hal ini.

Kegaduhan baru yang masih berlangsung saat ini adalah mengenai ide penambahan masa jabatan presiden. Ada beberapa ucapan yang menyeruak seperti penambahan periode jabatan Presiden menjadi tiga periode dan penundaan pelaksanaan Pemilu yang linear juga dengan penambahan masa jabatan Presiden. 

Sebabnya tak jauh dari alasan-alasan mainstream yang sudah sangat klasik saat ini, yakni karena Covid-19. Sebagai pengembangan dari alasan itu, maka alasan stabilitas ekonomi dan politik juga dijadikan tameng untuk melancarkan pelaksanaan ide tersebut. Gagasan ini tidak dapat diterima secara mentah-mentah. Dalam konteks konstitusi, hal itu sudah pasti tidak dapat diimplementasikan, karena konstitusi sudah secara tegas mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu sekali dalam lima tahun. 

Konsep negara hukum dan sistem perundang-undangan Indonesia seyogyanya sudah mengunci hal itu sebagai close legal policy, sehingga ketentuan norma tersebut berlaku dan mengikat bahkan tidak boleh satupun ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang menyimpanginya. Hal ini sejalan dengan konsep jenjang norma yang menempatkan konstitusi sebagai grundnorm atau the supreme law of the land.

Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi itu sendiri. Namun, amandemen konstitusi ini adalah sesuatu rigid yang tidak mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan suara yang cukup besar di MPR untuk melakukannya. 

Jika ditilik ke belakang, wacana amandemen konstitusi sebetulnya mengapung ke permukaan bukan hanya kali ini saja. Diskursus mengenai hal tersebut sudah dimulai bertahun-tahun silam, akan tetapi wacana itu tak pernah beranjak menuju tahap rencana, sehingga hanya menjadi sebatas isu yang mewarnai kolom pemberitaan di berbagai media.

Hal demikian menandakan bahwa amandemen konstitusi adalah suatu hal yang bahkan tidak pernah mampu dilaksanakan sekalipun sudah banyak kajian ilmiah yang menjabarkan perihal urgensinya. Jika peluang amandemen itu terbuka saat ini, maka hal itu hanya karena kedudukan politik dari penguasa yang nyaris satu warna saat ini, karena hampir semua partai politik berada di dalam kubu pemerintahan. 

Namun, sebagai partai politik yang lahir dari perbedaan warna, maka sekalipun berada di dalam satu barisan dengan pemerintah, bukan berarti seluruh partai politik ini harus satu suara dengan pemerintah. 

Dengan demikian, sudah menjadi suatu keharusan bagi fraksi-fraksi dewan rakyat plus dewan daerah untuk melahirkan berbagai antitesis terhadap gagasan tersebut. Hal ini perlu agar stabilitas demokrasi di negeri ini dapat terjaga. Jika tidak, maka itu menandakan bahwa demokrasi sudah kehilangan nyawanya di negeri ini, sehingga oligarki sudah dipertontonkan secara telanjang.

Alasan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik juga merupakan pemikiran yang sangat dangkal. Secara paradoksial, stabilitas ekonomi dan politik tidak akan mampu dijaga dengan penambahan masa jabatan Presiden. Gagasan tersebut jika dilaksanakan akan menciptakan polarisasi yang masif, sehingga akan menciptakan friksi baru di dalam tubuh masyarakat. 

Implikasi dari hal ini adalah lahirnya konflik vertikal dan horizontal yang kemudian akan menciptakan distabilitas di negara ini. Apalagi jika dihitung-hitung secara politis, hampir setengah masyarakat Indonesia sudah pasti menentang kebijakan ini karena posisi Presiden Jokowi masih dapat dikatakan hampir fifty-fifty jika dilihat dari hasil Pemilu 2014 dan 2019.

Apabila gagasan ini terus dilanjutkan, maka dapat dikatakan bahwa menciptakan kegaduhan sudah naik satu level di atas hobi, yakni menjadi candu yang menyenangkan bagi para penyelenggara negara. Dalam hal ini negara justru menjadi motor utama yang menstimulasi friksi di tubuh masyarakat. Hal ini sudah pasti linear dengan disintegrasi yang berakibat pada distabilitas politik dan ekonomi. 

Jika ditarik lagi ke belakang, alasan penundaan pemilu demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi dengan sendirinya akan kehilangan eksistensinya, karena di sisi lain kebijakan ini justru menciptakan distabilitas yang masif di berbagai sektor kehidupan bernegara. Wacana itu juga tak lebih dari sekadar pembodohan kepada masyarakat dan hanya ketamakan yang akan menyertainya.