Dewasa ini, tepatnya pada masa pandemi, ada dua istilah yang populer dalam proses rekrutmen di dunia pekerjaan. Kepopuleran itu akibat dari sebab orang-orang yang setiap mengobrol tentang dunia pekerjaan selalu terselip dua istilah itu.

Saya amati lebih jauh, ternyata ada hal yang menarik dari dua istilah itu. Karena terkadang di sisi lain bisa menjadi obat paling manjur namun sisi lainnya bisa menjadi racun yang mematikan. Istilah itu adalah “orang dalam” (nepotisme) dan “calo kerja”.

Iklim pada masa pandemi ini khususnya tentang lika-liku sulitnya mencari pekerjaan. Begitu terasa bagi para job seeker (pencari kerja) atau dan mereka yang terkena “PHK” (Pemutusan Hubungan Kerja). Acap kali banyak keluhan, misalnya dari kawan saya yang terdekat hingga terjauh atau dari orang-orang di luar sana yang juga merasakannya.

Mereka yang sudah melamar pekerjaan ke sana-kemari, namun masih belum diterima bekerja, membuat hidup itu seolah-olah sedang berada di ujung tanduk. Pusing, perih, dan siklus agenda kehidupan menjadi random. Mereka begitu karena soalnya hanya satu, yaitu soal memenuhi kebutuhan ekonomi. Hidup ini realistis saja, kan?

Setelah saya melihat realitas yang ada lalu sampai kepada titik kulminasi kesadaran penuh bahwa pernyataan manusia sebagai homo economicus (makhluk ekonomi) dan homo faber (makhluk pekerja) adalah benar adanya.

Antara homo economicus dan homo faber ini bersifat “resiprokal” hubungan kesalingan. Maksudnya manusia sebagai makhluk ekonomi adalah orang yang melakukan pekerjaan. Tujuan utama dari manusia bekerja yaitu mendapatkan ekonomi yang cukup demi memenuhi kebutuhannya, baik yang primer atau sekunder.

Mari kita mulai menerawang bagaimana dua istilah itu bisa menjadi obat yang paling manjur dan bisa juga menjadi racun yang mematikan.

Dunia pekerjaan akhir-akhir ini makin sulit ditembus dengan prosedur yang normal dan tertib administrasi. Walaupun demikian, memang pada kenyataannya dan terlepas daripada hal itu, dunia pekerjaan (dalam hal mencari kerja) dari tahun ke tahun begitu kompleks.

Dari persyaratannya yang cukup banyak, ditambah jumlah job seeker makin “membeludak” sehingga saingan yang ketat adalah sebuah keniscayaan. Wajar saja, Indonesia sedang akan dihadapkan oleh persoalan bonus demografi.

Bukan hanya persyaratan dan jumlah pelamar, lapangan pekerjaan yang terbatas dengan kapasitas pekerja terbatas pun akan melahirkan konsekuensi: bahwa tidak semuanya yang melamar pekerjaan dapat diterima.

Maksudnya di sana ada yang diterima dan ada yang tidak diterima dalam bekerja. Jadi, sulitnya mencari pekerjaan adalah suatu kesimpulan yang valid khususnya pada masa pandemi ini. Begitu, kan?

Bagi mereka yang diterima bekerja, ada satu pertanyaan yang saya ajukan: Apakah mereka diterima dengan normal dan tertib administrasi? Kalau saya biasa menyebut hal ini dengan: Apakah mereka diterima bekerja melalui jalur depan?

Jika diterima bekerja melalui jalur depan, mereka adalah orang orang yang memiliki skill, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan yang lebih dari cukup. Kalaupun tidak lebih dari cukup, “mungkin” saja mereka masuk dalam kategori ‘orang-orang yang beruntung’.

Namun, bagi mereka yang diterima bekerja melalui jalur belakang (tidak tertib administrasi), dua istilah itu menjadi jawabannya, karena bisa berfungsi menjadi obat paling manjur agar sembuh dari penyakit “menganggur”.

Tentu tidak semua yang melamar pekerjaan orang yang berduit, justru orang yang ingin melamar pekerjaan itu yang sedang membutuhkan duit. Menggunakan: misalnya calo kerja. Di sana ada biaya administrasi tersendiri yang harus dibayar oleh kita (pelamar) yang menggunakan jasanya.

Jika orang yang memiliki duit cukup, ya tidak begitu masalah. Namun sebaliknya? Mau tidak mau mengharuskannya untuk menggunakan sistem “gali lubang tutup lubang”.

Biaya administrasi yang ditawarkan oleh calo kerja pun relatif tidak kecil. Seakan-akan untuk menggunakan calo kerja agar diterima bekerja itu tidak jauh beda dengan kita memulai suatu bisnis atau seperti melakukan investasi kepada pemilik saham.

Toh ingin melamar pekerjaan kok terkesan paradoks begitu ya? Catatan yang sangat penting untuk pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan agar lebih diperhatikan kembali lika-liku dunia pekerjaan yang membebani masyarakat ini.

Belum lagi, yang menggunakan “orang dalam”. Cara ini pun sama, karena tidak semua yang melamar pekerjaan memiliki akses pertemanan, akses keluarga di perusahaan atau instansi yang dituju. Soal “akses” ini, yang pertama-tama harus dimiliki oleh para pelamar kerja jika hendak menggunakan “orang dalam”.

Setelah diterawang, dua istilah itu melahirkan apa yang semestinya kita punya agar diterima bekerja: yaitu soal uang dan akses. Permasalahan umat modern dalam dunia pekerjaan wabilkhusus pada masa pandemi ini.

Permasalahan klasik dahulu dalam dunia pekerjaan: saya akan menarik agak jauh waktunya yaitu sekitar abad 19. Saat dunia kerja dihadapkan oleh pembaruan berupa teknologi (mesin), fungsinya yaitu akan lebih efektif dan efisien. Namun ironi terjadi, hal itu tidak menjadikan efektif dan efisien.

Justru pekerja dieksploitasi oleh para pemodal, pemangku jabatan tinggi atau sejenisnya melalui tenaga dan waktu bekerja, namun upah yang diterima pekerja itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dikorbankan untuk pekerjaannnya. Padahal adanya teknologi tersebut untuk memudahkan membuat produk dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat.

Mengapa menjadi menyulitkan pekerja? Sama-sama menyulitkan, namun salah satu perbedaan dari permasalahan klasik dan modern dalam dunia pekerjaan adalah di sektor internal (sudah bekerja) dan eksternal (akan bekerja).

Lalu, bagaimana dua istilah itu berfungsi sebagai racun yang mematikan? Adakalanya kita harus bergabung dengan orang-orang yang sering tidak diterima bekerja untuk berdialog: mendengarkan keluhan dan mencari solusi yang jitu.

Secara skill, latar belakang pendidikan dan hal lainnya yang mendukung dalam persyaratan bekerja. Saya nilai cukup baik. Bahkan mereka ada yang melampaui secara kualitas dengan orang-orang yang notabenenya sudah diterima bekerja.

Hal itu menjadikan mereka berpikir dan bertanya tanya: Mengapa saya tidak diterima bekerja, sedangkan persyaratan sudah lengkap dan saat mengikuti test kerja sudah yakin benar? Lalu, apa saja yang dinilai dari HRD (Human Resource Development) agar diterima bekerja? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang membuat mereka bingung.

Kebingungan mereka sampai kepada pemikiran bahwa ada suatu permasalahan. Karena pada dasarnya masalah itu lahir saat fakta dan teori (dalam hal ini regulasi prosedur kerja) mengalami “inkoherensi".

Masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya orang-orang yang diterima bekerja melalui jalur belakang (tidak tertib administrasi). Yang menjadi racun bagi mereka (yang tidak diterima bekerja) adalah dua istilah itu.

Karena baginya dua istilah itu yang menghalangi mereka untuk diterima sebagai pegawai di sebuah perusahaan/instansi. Seperti yang sudah saya katakan di atas, yaitu kapasitas pekerja di perusahaan/instansi itu terbatas.

Mereka secara otomatis menenggak racun itu. Racun yang membuat mereka perlahan-lahan mengalami kemiskinan ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu musuh yang harus dilawan masyarakat khususnya pemerintah. Jika sudah begini, bagaimana letak keadilan dalam dunia pekerjaan di Indonesia?

Akankah terus larut dalam kecenderungan seperti ini: yaitu soal masyarakat saling mendominasi melalui siapa yang memiliki duit dan siapa yang memiliki akses? Ataukah pemerintah mencoba membuat formulasi baru mengenai khususnya rekrutmen kerja dan umumnya ihwal dunia pekerjaan demi menghadapi bonus demografi?

Kalau saya sih mengusulkan agar ada formulasi baru dengan regulasi baru di dunia pekerjaan ini. Iya, tidak?