Peneliti
2 tahun lalu · 1188 view · 4 menit baca · Pendidikan sekolah.jpg
Foto : Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) Dinas Pendidikan Provinsi Banten (Dok. Pribadi)

Menengok Program Keahlian Ganda yang Terlupakan

Sebagaimana kita ketahui bahwa visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI tahun 2015-2019 adalah “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi di atas tidak akan sukses, jika tidak diiringi dengan aksi. Oleh karena itu, visi tersebut diimplementasikan dalam misi Kemdikbud tahun 2015-2019 melalui 5M, yakni:

Pertama, mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat (M1); Kedua, mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan (M2); Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang bermutu (M3); Keempat, mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa (M4); Kelima, mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik (M5).

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemdikbud berupaya meningkatkan kompetensi guru SMK berikut kuantitasnya.

Kemudian Ditjen GTK melakukan analisis kebutuhan guru produktif SMK. Pemerintah, selanjutnya, berusaha memenuhi kebutuhan guru produktif tersebut dengan cara memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kompetensi keahlian baru kepada mereka.

Usaha pemerintah di atas diberikan kepada guru-guru normatif, adaptif, dan produktif dengan tingkat jumlah yang lebih (banyak) melalui Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMK/SMA atau lebih dikenal dengan istilah "Program Keahlian Ganda".

Yang dimaksud program di atas tersebut adalah pemberian tambahan kewenangan mengajar bagi guru SMK/SMA yang mengajar mata pelajaran tertentu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK pada kompetensi keahlian tertentu yang berbeda dengan kompetensi keahlian sebelumnya.

Program tersebut salah satunya bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru produktif di SMK. Guru adaptif, normatif, dan produktif di SMA/SMK yang kelebihan guru diberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kompetensi (diklat) keahlian baru.

Diklat tersebut dilaksanakan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) terkait sesuai bidang tugasnya.

SMK sebagai sekolah yang lebih berorientasi pada keterampilan (skill) perlu membekali peserta didiknya dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia makin menegaskan bahwa SMK harus semakin lebih mendekatkan diri dengan kebutuhan dunia kerja.

Hasil analisis Ditjen GTK Kemdikbud diperoleh data bahwa beberapa program keahlian di SMK mengalami kekurangan guru produktif, sedangkan pada program keahlian dan peminatan mata pelajaran lainnya jumlah guru melebihi jumlah yang dibutuhkan.

Dari data di atas, diketahui bahwa kebutuhan guru produktif di SMK pada tahun 2016 mencapai 335.821 orang. Kini, guru produktif di SMK berjumlah 100.552 yang terdiri dari adalah 40.098 orang guru berstatus PNS dan 60.482 orang non-PNS.

Artinya, terjadi kekurangan guru produktif di SMK sejumlah 235.269. Kekurangan ini tersebar pada semua kompetensi keahlian.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Program revitalisasi pendidikan vokasi adalah amanah nawacita dan sustainable development goals (SDGs) 2030 dalam rangka pemenuhan 58 juta tenaga kerja terampil sampai tahun 2030.

Guru sasaran yang akan mengikuti Program Keahlian Ganda ini totalnya berjumlah 30.000 guru. Dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam 2 (dua) tahapan; untuk  tahap ke-1, 2016, sejumlah 15.000 orang dan tahap ke-2, tahun 2017, sisanya, yakni 15.000 orang.

Payung Hukum dan Operasional

Program Keahlian Ganda bagi Guru SMK/SMA ini tentu memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan (Lembaran  Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71);
7.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
8.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Kewenangan mengajar pada paket keahlian yang baru bagi guru SMK/SMA diberikan setelah guru mengikuti tahapan proses pendidikan dan pelatihan (diklat) melalui pola “On-1 In-1 On-2 dan In-2” (teori dan praktek) selama kurang lebih satu tahun.

Program keahlian ganda ini, sudah dimulai di awal bulan Januari tahun 2017. Sebelumnya, di bulan Desember 2016, seluruh peserta program keahlian ganda diberikan pembekalan mengenai seluk beluk program ini selama 5 hari, serentak di seluruh Indonesia. Program ini (tahap satu) akan berakhir di bulan Desember 2017 nanti.

Program keahlian ganda ini akan diakhiri dengan sertifikasi keahlian di lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk memperoleh sertifikat keahlian dan sertifikasi pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) di LPTK untuk memperoleh sertifikat pendidik.

Dalam pelaksanaan di lapangan, guru tersebut didampingi oleh guru pendamping, sebagai pembimbing, yang sudah ditunjuk oleh Dirjen GTK dengan kriteria tertentu.

Mari kita dukung dan sukseskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Program ini juga merupakan amanah dari visi nawacita Jokowi dan sustainable development goals (SDGs) 2030.

Semoga program ini berjalan sukses sesuai harapan dan cita-cita pendidikan kita. Tak lain, kesejahteraan rakyat adalah tujuan akhir dari segalanya. SMK, Bisa !  

Referensi Utama

- Inpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Pedoman Program  Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik Bagi Guru SMK/SMA (Keahlian Ganda), Jakarta : Penerbit Dirjen GTK,  2016

Artikel Terkait