Suatu kali Gruocho Marx, seorang komedian Amerika, berujar, “Politik adalah seni mencari masalah, menemukannya di mana-mana, mendiagnosisnya secara salah, dan menerapkan secara salah.” Pernyataan Gruocho Marx tempo hari itu patut kita refleksikan kembali pada suasana politik dan tingkah para pejabat kita hari-hari ini maupun belakangan.

Mengenai peristiwa belakangan, misalnya saja, pertengahan Februari lalu, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan “sampah” usai menerima dokumen laporan dari aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman.

Pada kesempatan lain, data kekerasan yang memuat korban tewas akibat bentrok di Nduga, Papua, beserta sejumlah daftar tahanan politik itu juga dititipkan dan diserahkan langsung oleh BEM UI masih kepada Mahfud MD. Tetapi Mahfud menganggap dokumen itu berasal dari sumber yang tidak valid.

“Ini daftar nama orang-orang yang tidak jelas.” Begitu kata Mahfud MD saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan media, di hotel Bidakara, Jakarta, (17/02/2020).

Dalam hidup, memang ada banyak hal yang mengganggu akal, pernyataan Mahfud MD mungkin salah satunya. Sikap Menkopulhukam dalam urusan ini terkesan mencerminkan bagaimana cara negara menganggap sepele urusan kemanusiaan, urusan nyawa anak bangsa.

Bagi para pegiat kemanusiaan, pernyataan Mahfud MD tentu rawan secara politik dan bisa jadi mempertaruhkan segalanya: moral, nama baik, bahkan kepercayaan publik. Mahfud yang dulu bukanlah yang sekarang. Jejaknya sebagai intelektual publik, seorang akademisi yang dinilai cukup netral, kini sudah pudar tertutup baju kekuasaan.

Pertanyaan jahil dan nakal perlu kita ajukan untuk urusan beginian, apakah semua politisi bermazhab NKRI harga mati, selalu acuh terhadap tindak kekerasan dan persoalan HAM? Kita tahu, sebelum Mahfud MD Menteri yang mengurusi persoalan HAM jauh lebih tidak beresnya.

Bukan hanya di Nduga, Papua. Pendiaman juga hampir selalu terjadi pada kasus sejenis. Misalnya saja, yang paling klasik tentu kita akrab dengan peristiwa 1965, peristiwa Talangsari, Kerusuhan 1998, Tragedi Trisakti-Semanggi satu dan dua, itu baru sebagian kecil, belum lagi sehimpun peristiwa pada kurun waktu pasca reformasi.

Jika saya lanjutkan, daftar kasus akan makin panjang dan banyak. Lebih-lebih dari janji politik yang pernah diucapkan seorang politisi.

Menegok Kembali Konteks Laporan Veronica Koman

Mungkin sebagian besar dari kita tidak lagi ingat dengan pernyataan ngawur Mahfud MD di atas, namun pada (28/02/2020) Veronica melalui diskusi online via aplikasi Zoom mengaktifkan kembali ingatan publik pada kasus pelanggaran HAM di Nduga, Papua.

Dalam diskusi itu, 3 orang Papua dihadirkan. Masing-masing adalah pengungsi di Nduga, pembela HAM Nduga, dan relawan kemanusiaan untuk pengungsi Nduga. Begitu keterangan yang terpajak pada akun Facebook Veronica.

Meski virtual diskusi yang juga ditayangkan di kanal YouTube Veronica itu terasa nyaring, dekat dan pilu, kita diperdengarkan suara getir dan rupa rupa kesedihan, perjuangan, dan penindasan yang dialami oleh orang-orang di Nduga, Papua.

Dan mari kita mengingat, melihat balik kebelakang, agar lebih terang, mengenai kasus di Nduga. Kira-kira begini awal duduk perkaranya:

Dalam rentang waktu 2015-2019, pemerintahan Jokowi tengah menggencarkan proyek pembangunan jalan Trans Papua. Jika rampung diperkirakan jalan tersebut panjangnya kurang lebih 4.330 km, melintang dan menghubungkan daerah Sorong, Papua Barat, sampai dengan Merauke, Papua.

Dari masa ke masa ambisi pemerintah untuk membangun jalan beraspal di Papua tidak juga surut-surut, sekalipun masalah yang dihadapi bertumpuk: mulai dari biaya yang tak sedikit, kondisi geografis yang menyulitkan, hingga penolakan keras orang asli Papua.

Mega proyek Trans Papua sudah mulai direncanakan semenjak era kepemimpinan Soeharto, diteruskan dan digarap oleh Bj. Habibie, berlanjut ke periode Gus Dur, kemudian zaman Megawati, lalu Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada era Jokowi ditargetkan selesai. Untuk itu jalan yang mesti dibuka adalah sepanjang 1.066 km.

Dalam prosesnya ketegangan banyak terjadi: jalan baru mandek, belum juga rampung, sementara itu jalan lama sudah lapuk. Pembangunan Trans Papua beriringan dengan darah yang tumpah, dan nyawa-nyawa yang tumpas. Dalam konteks ini, pada mulanya dipicu oleh aksi penembakan terhadap sejumlah pekerja proyek, tepatnya di Distrik Ndigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Kelompok yang mengeklaim bertanggung jawab atas kejadian itu adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kejadian itu meletus pada 2 Desember 2018 yang kemudian sempat ramai diperbincangkan. Selagi kasus penembakan tersebut bergulir, proyek yang semulanya digarap oleh PT Istaka Karya dan PT Brantas Abi Kraya, terpaksa dihentikan sementara.

Singkatnya, ketika hendak kembali dilanjutkan, alih-alih mengajak dialog, pemerintah justru merespons dengan pendekatan militer, sebuah cara yang nirkemanusiaan. Akhirnya kekerasan pun tak dapat lagi terhindarkan.

Konflik pecah dan terjadilah kontak bersenjata antara TNI-Polri dengan TPNPB-OPM, yang kemudian berimbas pada melayangnya ratusan nyawa warga sipil yang tak terlibat sama sekali. Bermula dari situ juga, menurut laporan dari Veronica Koman, pemerintah menahan beberapa warga Papua yang terindikasi mengacau.

Mahfud MD dan Omong Kosong Soal HAM

Proyek yang sebenarnya kontra-produktif dengan nilai-nilai kebudayaan lokal masyarakat setempat ini justru menghasilkan konflik yang berdarah-darah. Itu baru Nduga, belum lagi Paniai, Wamena, Biak, dan sejumlah titik pada daerah Papua lainnya. Respons pemerintah selama ini mencerminkan seolah-olah Papua tidak benar-benar dicintai sebagai sebuah entitas bangsa, Papua hanya dicintai tanah dan airnya.

Pemerintah memang meletakkan cinta yang rakus pada Papua. Bukan martabat orang-orangnya. Sekali lagi, kasus Nduga dan komentar Mahfud MD kala hari menunjukkan kebenaran itu.

Saya membayangkan keluarga korban, ratusan warga sipil yang diberondong peluru aparat itu, yang kemudian nama-namanya diserahkan dalam bentuk dokumen, oleh Veronica Koman kepada Mahfud MD, lengkap beserta foto dan identitas diri lainnya. Secara terang-terangan dan dengan nada kesal, balik berujar pada Mahfud, “Pemerintah sampah, ngurusin Papua dengan cara-cara tidak jelas.”

Seakan bangsa ini tidak pernah berdamai dengan masalah HAM, berulang kali terus-menerus terjadi, mata rantai kekerasan tak pernah putus, tahun ke tahun persoalannya kian menjadi pelik. Ada begitu banyak kasus HAM yang menimpa, tapi kabar baik mengenai penyelesaian kasus-kasus itu tak satupun atau jarang sampai ke telinga kita.

Politik memang sering kali jauh dari kata ideal, hanya pada tataran konsep, kita bisa membangga-banggakan politik--dan begitulah memang. Kita harus merelakan kenyataan bahwa pada urusan HAM, politik atau tepatnya kekuasaan, bekerja justru untuk membabat sisi-sisi kemanusiaan.

Tanpa ada niat baik, komitmen terhadap HAM seperti menegakkan benang basah, susah. Tapi niat baik saja tidak cukup, butuh keberanian lebih, semacam sikap kesatria, untuk rela dicopot jabatan fungsionalnya. Mungkinkah kesatria itu adalah Mahfud MD, ia tengah berada di jalan pedang, dan kepada siapakah ia menghunuskan senjatanya?

Meski fakta-faktanya seperti bisa terlihat dengan telanjang mata, agaknya terlalu banyak “invisible hand” yang membiarkan kasus-kasus HAM terkubur dalam-dalam. Kendatipun demikian, kita harus mempertebal percaya, bahwa dari dalam kubur, suara 243 orang atau lebih, di Nduga, Papua akan bergema dan akan terus berlipat ganda. Semoga.