Berbicara tentang persoalan moral, kita cenderung mengedepankan nurani. Namun dalam beberapa kasus, nurani tidak memberikan langkah-langkah praktis dalam pemecahan dilema moral. Lalu, bagaimana dengan akal? Mampukah penalaran menengahi perdebatan kita terhadap persoalan moral?

Moralitas adalah persoalan etis; tentang apa yang pantas dan apa yang tidak. Mengingat persoalan moral melibatkan isu sensitif, ia sangat rentan memicu perdebatan. Analisis terhadap nalar argumentasi yang melandasi perdebatan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah pertikaian. Tentu, kita mesti merujuk pada data dan kondisi faktual yang ada.

Charles L. Stevenson, melalui The Nature of Ethical Disagreement menyebutkan dua bentuk perbedaan tentang bagaimana kita memahami persoalan moral; yang melibatkan keyakinan dan yang melibatkan pilihan sikap. Stevenson meyakini perbedaan yang melibatkan keyakinan lah yang paling rentan memicu pertikaian.

Beda keyakinan melibatkan prinsip yang sulit didamaikan sebab terbelenggu nilai dan norma dibaliknya. Keduanya berupaya mengatur apa yang pantas dan apa yang tidak. Sehingga tolok ukurnya adalah antara benar dan salah. Hal ini dapat memicu kehendak untuk memaksakan yang dianggap benar. Bahkan dengan kekerasan sekalipun.

Di sisi lain, beda sikap justru lebih lunak. Dalam beberapa kasus, sikap diukur sesuai tindakan yang disandarkan atasnya. Sehingga tolok ukurnya adalah konsekuensi. Dalam hal ini, satu pihak tidak ingin terlibat lebih jauh dalam urusan pihak lainnya. Mereka sadar bahwa setiap orang bertanggungjawab atas pilihannya masing-masing.

Mengapa banyak yang tersulut emosi ketika Merah Putih terhempas jatuh ke tanah sedangkan bersikap maklum ketika koruptor melecehkan Pancasila? Mengapa di antara Muslim meluapkan amarah saat ayat Al-Qur'an dilafalkan oleh Non-Muslim tetapi mereka sendiri banyak yang belum mampu membaca Al-Qur'an? Mengapa mural dianggap hina saat pelacur moral justru diberi panggung?

Karena baik Merah Putih, Ayat Al-Qur'an, dan Mural dianggap sebagai simbol yang merepresentasi sebuah keyakinan. Keyakinan yang menjadi harga mati karena taruhannya adalah status simbol itu sebagai sesuatu yang benar. Pelecehan dan pembiaran terhadap penghinaan atasnya menjadi celah bagi pihak lain untuk merebut status kebenaran yang disandangnya.


Shared Value vs Shared Experience

Panggilan untuk merespon bentuk-bentuk pelecehan terhadap keyakinan secara frontal dan rusuh lahir dari shared value; nilai yang dianggap suci sebagai buah dari keyakinan. Sedangkan keyakinan memeroleh kekuatan dari massa yang menganutnya. Bila massa tersebut gagal membela nilai dari keyakinannya, dianggap tak ada lagi kesucian yang tersisa darinya.

Sebaliknya, koruptor dan pelaku pelecehan tidak punya sokongan massa yang mau membelanya. Tak ada komunitas yang ingin dikatakan berafiliasi dengan pelaku korupsi meskipun mungkin turut menikmati hasil korupsinya. Tak ada pula kelompok yang sudi membela pelaku pelecehan seksual meskipun mungkin mereka sendiri senang berbuat mesum. Pelaku-pelaku tersebut tidak memiliki representasi formal di masyarakat.

Perbuatan mereka dianggap sebagai sebuah tabiat pribadi. Lahir dari sikap yang dianggap individualistik atau kasuistik. Sehingga mereka yang berbeda sikap memang mencaci perbuatan mereka tetapi tidak meresponnya dengan kekerasan seperti yang kita saksikan pada mereka yang berbeda keyakinan. Mereka akan selalu dimaklumi karena perbuatan mereka dipersepsi sebagai sebuah shared experience.

Berbeda dari shared value yang mampu memicu pertengkaran beda keyakinan, shared experience mengakar pada tabiat manusia itu sendiri. Meski pelanggaran sumpah amanah jabatan dan pelecehan seksual adalah tindakan tercela, sikap tersebut malah dipersepsi sebagai dosa yang suatu saat nanti pelakunya akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya. Sebab mereka yang berbeda sikap dari pendosa tersebut menganggap bahwa mereka sendiri bisa terjerumus pada dosa yang sama.

Itulah mengapa peristiwa penyerangan antar kelompok yang melibatkan isu SARA akan terus terpatri pada ingatan kolektif lintas generasi. Namun kasus korupsi yang menyengsarakan rakyat lintas rezim akan begitu mudah dilupakan. Masih ingat dengan kasus Century, kasus Hambalang, hingga kasus E-KTP? Demikian pula dengan pelaku pelecehan seksual. Padahal trauma korbannya menjadi derita sepanjang usia.


Jika Berbeda, Siapa yang Benar?

Perbedaan pandangan terhadap persoalan moral mau tidak mau akan menyeret kita pada perdebatan tentang persoalan etis normatif. Ketika dua pihak berdebat tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik, apakah perdebatan itu didasari perbedaan keyakinan atau perbedaan sikap? Argumen etis biasanya menyerempet ke perbedaan keyakinan. Namun tidak jarang pula melibatkan perbedaan sikap.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai contoh. Pihak yang mendukung berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat miskin wajib dibantu. Oleh karena itu, Pemerintah harus memastikan BLT tetap tersalurkan karena sudah menjadi kewajiban. BLT memang menyelamatkan masyarakat miskin untuk bertahan hidup hingga esok hari. Program ini efektif pada kondisi mendesak.

Di lain pihak, BLT diyakini tidak efektif menyelesaikan persoalan kemiskinan. Selain membebani anggaran, BLT hanya akan melanggengkan kemiskinan dan menjadikannya komoditas politik. Dalam jangka panjang, BLT membuat masyarakat miskin semakin bergantung pada bantuan Pemerintah. Toh, apapun kondisi mereka, ada Pemerintah yang harus bertanggungjawab.

Perdebatan kedua pihak jelas menunjukkan beda sikap terhadap penyaluran BLT. Meski di satu kondisi, keduanya punya keyakinan yang sama tentang perlunya membantu masyarakat miskin. Perbedaan sikap itu menentukan prinsip yang relevan terhadap argumen yang diberikan. Saat pendukung BLT beralasan bahwa masyarakat miskin harus ditanggung Pemerintah, penolak BLT beranggapan hal itu hanya pada kondisi mendesak seperti saat lockdown atau pasca musibah.

Pemerintah menanggung kebutuhan hidup masyarakat miskin, kedua pihak meyakini prinsip itu. Hanya saja, penolak BLT menerapkan suatu syarat ketentuan yaitu dibatasi pada saat mendesak saja. Dari sini dapat dipahami bahwa suatu prinsip dianggap relevan sebagai basis argumen jika prinsip itu mampu membuat lawan debat mengubah pandangan dan sikapnya.

Sehingga mesti dipahami bahwa perdebatan tidak menyasar penyatuan prinsip atau malah memaksakan suatu keyakinan kepada pihak lainnya. Mengenai prinsip, dicari nilai yang tidak dapat disangkal keduanya. Sebab yang menjadi pokok dari perdebatan atau adu argumentasi adalah bagaimana menentukan sikap yang tidak merugikan masing-masing pihak.

Sederhananya, perdebatan tidak terjadi pada tataran prinsip atau nilai. Dengan demikian, pertimbangannya bukan tentang benar atau salah. Perdebatan justru meregulasi perbedaan sikap yang diambil akibat menganut prinsip atau kepercayaan tertentu. Tujuannya adalah meminimalisir konsekuensi yang bisa ditimbulkan akibat dari sikap dan putusan yang kita pilih.

Penolak BLT tentu tidak ingin menyaksikan konsekuensi dihapusnya BLT yang menyebabkan masyarakat miskin semakin dikesampingkan Pemerintah. Begitu pula dengan pendukung BLT tentu tak akan lagi bersikeras memaksakan sikap jika ternyata penyaluran BLT secara reguler memang membebani anggaran belanja negara. Dengan begini, perdebatan bisa bermuara pada pencarian solusi praktis.


Mari Berbeda Asal Saling Jaga Sikap

Dua pihak yang berdebat tentang persoalan etis umumnya tidak memperpanjang perdebatan saat keduanya sepakat pada satu sikap meski masih ada prinsip-prinsip yang belum menemui titik temu. Menunda perdebatan menjadi keharusan saat sikap yang menentukan tindakan terhadap perdebatan itu dianggap mampu menuntaskan masalah yang sedang dihadapi.

Sebagai ilustrasi, perbedaan pandangan tentang upah antara perusahaan dan serikat pekerja. Keduanya punya sudut pandang dan data berbeda mengenai taraf hidup. Namun keduanya sepakat bahwa biaya kebutuhan yang semakin meningkat hanya dapat diselesaikan dengan menyesuaikan tingkat upah minimum. Terlepas dari perdebatan yang ada, diputuskan bahwa upah harus dinaikkan.

Bayangkan saja jika keduanya justru sepakat bahwa taraf hidup pekerja mesti diperhatikan. Namun keduanya punya sikap berbeda dalam menentukan ukuran upah minimum yang layak. Tentu keduanya tidak akan merasa puas dari perdebatannya karena masalah praktis akibat perbedaan pandangan keduanya tidak menemui solusi.

Hal yang sama seharusnya menjadi perhatian mereka yang punya perbedaan keyakinan dan prinsip. Selama tidak merugikan salah satu pihak, baik secara materiel maupun tidak, dan kehidupan sosial masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya, perbedaan itu tidak perlu dibesar-besarkan. Justru yang perlu dibicarakan adalah bagaimana kita menyesuaikan sikap terhadap perbedaan keyakinan itu.

Artinya, meski kita punya keyakinan dan kepercayaan berbeda, entah itu didasari oleh doktrin budaya dan agama, yang perlu kita perhatikan adalah sikap peduli pada keberadaan pihak lain. Kita tidak perlu menguji keyakinan dan kepercayaan dengan perdebatan. Toh, hal itu sudah menjadi sesuatu yang secara meyakinkan kita pilih, tak peduli apa pandangan orang lain terhadapnya.

Persoalan moral dan etis menyangkut hubungan antar individu. Bukan dilema eksistensial yang dihadapi individu itu sendiri. Perbedaan dan perdebatan yang terjadi soal keyakinan dan kepercayaan dibungkus dalam nuansa akademik; untuk memperkaya khazanah pemahaman demi mendewasakan pilihan kita dalam bersikap dan menyikapi pihak lainnya.


Lalu Bagaimana Akal Dapat Membantu?

Meyakini sesuatu dapat berarti asal percaya. Entah akibat cukup bukti atau malah tidak memerdulikan bukti sama sekali. Meski demikian, yakin tidak menafikan kebutuhan untuk kepastian. Ujian terhadap keyakinan merupakan perjalanan spritual masing-masing individu. Dari situ, akal dapat memainkan peranannya.

Seperti disarankan pada dua paragraf sebelumnya, entah diterima atau tidak, akal dapat menjadi tumpuan dalam mengukuhkan doktrin dibalik keyakinan yang kita pilih. Bagi saya sendiri, perdebatan yang menyasar keyakinan seharusnya bersandar pada metode rasional dan kritis. Tujuannya, untuk mendapatkan gambaran terukur terhadap segala bentuk abstraksi kepercayaan.

Penalaran mampu menghadirkan laboratorium pikiran yang memungkinkan berbagai simulasi skenario terhadap doktrin yang kita yakini. Sekacau apapun bentuknya, konsekuensinya dibatasi hanya oleh kemampuan individu itu mengolah dialog. Simulasi itu dibutuhkan untuk menyesuaikan sikap dan tindakan yang kita pilih.

Perhatikan bagaimana penerimaan kita terhadap metode-metode penalaran mampu menuntun pada demokrasi dan toleransi. Bahwa perbedaan tidak harus diselesaikan dengan pertumpahan darah atau dengan penindasan kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Sekolah dan Universitas harus diakui berhasil membangun tonggak peradaban kita hari ini.

Oleh karena itu, sudah saatnya penerimaan 'asal percaya' itu dituntun oleh akal melalui penalaran rasiokal kritis. Agar tolok ukur yang dipakai tidak lagi berkutat pada dikotomi benar-salah. Namun lebih kepada menimbang konsekuensi dari sikap dan tindakan akibat kepercayaan itu. Terutama jika menunjukkan sesat pikir dari pemahaman terhadap keyakinan kita sendiri.

Seperti meyakini bahwa Tuhan Maha Pengasih tetapi justru firman-NYA dipakai sebagai pembenaran untuk menumpahkan darah sesama ciptaanNYA. Atau doktrin nilai-nilai warisan luhur suku dan bangsa yang terlampau dibanggakan dalam nama tapi minim implementasi. Akhirnya hanya menjadi pemicu pertikaian antar suku dan golongan.

Intinya, pendekatan rasional kritis terhadap doktrin dan nilai keyakinan atau kepercayaan dapat memandu perdebatan pada tataran akademis. Sehingga pada akhirnya menyediakan solusi praktis melalui serangkaian sikap dan perilaku yang disepakati bersama pada tataran kehidupan sosial bermasyarakat.

Tak dapat disangkali bahwa kemajuan satu tonggak peradaban dapat memicu revolusi sikap dan perangai kita yang pada akhirnya akan pula menarget sistem kepercayaan kita. Kemajuan teknologi, contohnya, hadirnya smartphone mampu merevolusi ruang fisik kelas belajar ke bentuk virtual meeting melalui Zoom atau Google Meet.

Digitalisasi pun memaksa perkantoran untuk menerapkan kebijakan paperless atas nama efisiensi dan fleksibilitas. Pada akhirnya, kita mesti menyesuaikan doktrin keyakinan terhadap konsep kehadiran dan validitas yang ternyata hanya sekadar lalu lintas data dalam rangkaian kode pemrograman.

Pengetahuan dan ilmu merupakan hal niscaya yang sistem kepercayaan pun tak dapat membendung pengaruhnya. Disadari atau tidak, akal budi lah yang sebenarnya membentuk kerangka doktrin dari keyakinan yang kita pilih. Perdebatan tentang persoalan moral dan etis tak dapat menyisihkan peran akal yang mendampingi hati untuk melahirkan nurani.