Tidak jarang suatu film juga digunakan sebagai alat untuk melawan. Selain berfungsi untuk mengungkap realitas, film juga berguna untuk menyuarakan keadilan dan ketimpangan yang ada.

Salah satunya melalui film Istirahatlah Kata-Kata karya milik sutradara Yosep Anggie Noen yang dirilis tahun 2017 lalu. Film bergenre drama biopik yang menceritakan kisah biografi Wiji Thukul yang seorang aktivis dan penyair ini diangkatnya menjadi film yang mengungkapkan keseharian Wiji Thukul sewaktu masa pelariannya di bawah rezim Orde Baru yang represif saat itu.

Film ini baru saja naik diputar pertama kalinya di TV nasional pada tanggal 16 Juni lalu. Sebuah pencapaian terhadap suatu film yang bersifat aktivisme dapat tembus ditayangkan oleh stasiun TV negara, mengingat riwayat pemutaran film-film terdahulu yang diputarkan oleh pemerintah relatif berbau propaganda seperti film G30S PKI. Sekalipun izin tayang diberikan hanya diperuntukkan untuk film-film yang diproduksi untuk menopang kepentingan rezim semata.  

Di periode reformasi saat ini, tentu keleluasaan untuk mengungkapkan pendapat, baik kritik dalam bentuk karya film, tulisan, seni, dan lain-lain, memang sedikit lebih terbuka daripada periode Orde Baru yang cukup otoriter waktu itu. Kebebasan berkarya maupun aktivitas publik saat itu begitu sangat dibatasi, sehingga masyarakat sangat berhati-hati dalam mengungkapkan pendapatnya di ruang publik. Sekalipun berbeda pendapat dengan pemerintah, masyarakat mendapatkan bentuk represi dari aparat.

Sebelumnya tentu sudah terdapat sederet film tanah air yang mendapatkan tekanan maupun pelarangan tayang oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Seperti film Kiri Kanan OK (1989) karya Dedy Armand; Yang Muda Yang Bercinta (1977) karya Sjuman Djaya, dan beberapa film-film yang mengangkat isu sosial-politik lainnya tidak diloloskan oleh sensor film negara.

Alasan pelarangan-pelarangan tersebut umumnya relatif dinilai karena mengemukakan paham komunis secara eksplisit dalam cerita yang tentu berbeda dengan agenda politik pemerintah saat itu.

Akan tetapi, era reformasi sementara ini juga belum menunjukkan keterbukaannya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang diidamkan. Melainkan praktik bernegara yang tercermin dalam memperlakukan publik seakan mengulangi sifat-sifat rezim Orde Baru yang juga represif.

Dalam konteks perfilman di tanah air, juga sudah bukan hal yang baru lagi bahwa film-film yang berbau aktivisme maupun perlawanan yang mengungkapkan realitas-realitas sosial-politik tidak jarang juga mendapatkan opresi.

Sebagaimana kasus yang sempat diketahui adalah film the Jagal/Act of Killing  (2014) dan Senyap/The Look of Silence karya sutradara Joshua Oppenheimer yang ditayangkan di Indonesia tahun 2014 silam juga banyak ditekan oleh organisasi-organisasi masyarakat dan aparatur untuk tidak ditayangkan di beberapa kota di Indonesia. Penolakan dikarenakan bahwa film tersebut dituduh turut menyebarkan komunisme di Indonesia.

Selain itu, beberapa karya film dokumenter garapan Watchdoc besutan sutradara Dhandy Laksono seperti Sexy Killer (2019), Jakarta Unfair (2016), dan Samin vs Semen (2015) juga sempat tidak mendapatkan izin tayang di beberapa kota di Indonesia karena memperlihatkan realitas elite nasional dalam dokumentasinya.

Optimisme

Kemunculan film Istirahatlah Kata-Kata dalam siaran TV Nasional kemarin merupakan angin segar untuk demokrasi perfilman kita yang sehat. Melalui pemutaran film tersebut, negara sejatinya perlahan membuka ruang dialog sekaligus memberikan edukasi kepada publik perihal proses sejarah kita yang pelik.

Meskipun citra negara dalam menyalurkan program siaran di televisi nasional sempat dipergunakan untuk propaganda rezim pada tahun 1965 sewaktu masa-masa eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat itu TVRI masih digunakan oleh pemerintahan Presiden Suharto untuk menyiarkan film G30S PKI secara nasional dan dikonsumsi massal oleh masyarakat.

Alhasil, pemutaran film tersebut menghasilkan citra yang begitu negatif bagi paham komunis dan gerakan perlawanan-perlawanan rakyat yang menentang pemerintahan. Akibatnya, kiranya pengaruh citra negatif tersebut juga masih dapat dirasakan hingga dewasa ini.  

Oleh karena itu, munculnya kisah Wiji Thukul dalam layar nasional melalui film Istirahatlah Kata-Kata adalah awalan yang membuka peluang-peluang pembelajaran yang baik lainnya bagi masyarakat untuk mengenal dan mengetahui proses bangsanya dari negaranya sendiri. Walaupun tentu bukan merupakan suatu hal yang mudah ke depannya, sebab masih terdapat tantangan untuk mengikiskan citra-citra negatif terhadap bentuk aktivisme juga masih kuat berkembang di tengah masyarakat dan bernegara kita. 

Dengan demikian, diputarnya film Istirahatlah Kata-Kata melalui TVRI pada dasarnya merupakan suatu terobosan di tengah situasi represif negara yang kembali menguat saat ini. Melalui pemutaran tersebut, tentunya secara perlahan membuka proses demokrasi kita ke arah yang lebih baik.

Dengan diputarnya karya-karya yang bersifat aktivisme maupun perlawanan menandakan bahwa negara bersedia untuk menjadikannya sebagai suatu proses edukasi bersama untuk menciptakan tatanan bernegara yang lebih baik ke depannya.

Di samping itu, dalam konteks ini, aktivisme tidak melulu selalu diartikan sebagai proses yang bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi, justru ia merupakan bagian dari proses itu tersendiri. Sehingga memang sepatutnya menjadi pembelajaran bersama.