Masyarakat kawasan perbatasan di Indonesia adalah tameng dan pedang terdepan negara kita. Bagaimana stabilnya kedaulatan negara seringkali dinilai dari kondisi yang ada di kawasan perbatasan. Semenjak referendum di tahun 1999, Timor Leste yang secara kewilayahan terpisah dari Indonesia melahirkan dinamika bagi masyarakat yang tinggal di sisi terluar kawasan perbatasan baru tersebut.

Mereka yang biasanya berinteraksi secara cair harus berhadapan dengan peraturan yang akhirnya membatasi arus interaksi. Tembok baru yang dipancangkan secara kokoh oleh negara, melalui tangan militer tepatnya, ternyata tidak secara otomatis mengakhiri arus interaksi tadi.

Persamaan etnis selaku faktor pendorong membuat keberlangsungan interaksi masyarakat yang ada di wilayah Indonesia dengan Timor Leste tetap terjadi. Lantas hal tersebut menimbulkan sebuah fenomena yang khas. Disebabkan oleh bias yang hadir pada status masyarakat di kawasan perbatasan sebagai warga negara Indonesia.

Identitas kultural orang di bagian barat hingga tengah Pulau Timor sebagai etnis Dawan begitu mengikat, karena formasi sosial itu telah terbentuk sejak lama. Bahkan keberadaannya eksis jauh sebelum negara Indonesia lahir. Tata cara berkehidupan berbasiskan adat sudah terlembaga di setiap individu, mengatur mereka untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.

Proses perangkaian masyarakat oleh negara di kawasan perbatasan dengan Timor Leste selanjutnya mendapat tantangan secara alami. Sebab orang-orang disana sudah memiliki identitasnya sendiri, yaitu sebagai bagian dari kultur. Seperti etnis Dawan yang merupakan identitas orang di bagian barat hingga tengah Pulau Timor tadi. Sayangnya pertentangan ini masih belum diinsafi urgensinya oleh negara.

Kita coba refleksikan sedikit soal status dan identitas dahulu. Merujuk kepada Migdal, status diartikan sebagai sebuah hubungan formal yang melekat pada seseorang. Warga negara adalah model dari konsep status yang bisa kita pahami.

Sedangkan, identitas dimaknai sebagai relasi yang ikatannya bersifat informal dan lebih melibatkan emosi. Contohnya seperti perasaan terikat seseorang sebagai bagian dari suatu bangsa, suku ataupun etnis. Sehingga sebenarnya terdapat perbedaan yang nyata diantara status dan identitas. Hanya saja lagi-lagi negara belum menginsafi hal ini.

Mengapa kemudian perbedaan antara status dan identitas yang dijelaskan bernilai penting berkaitan dengan kedaulatan negara?

Dalam merespon fenomena yang terjadi di kawasan perbatasan, negara selalu memposisikan dirinya sebagai pihak dominan yang memiliki kebenaran mutlak. Munculnya singgungan yang mengarah kepada negara selalu dipahami sebagai ancaman. Pemberantasan terhadap singgungan menjadi satu-satunya solusi yang akhirnya dilakukan.

Kasus penyelundupan yang paling sering terjadi misalnya, memiliki kenyataan lain ketika kita mencoba menelisik lebih dalam. Lingkaran aktor yang melaksanakan transaksi ilegal di kawasan perbatasan  Indonesia  - Timor Leste ternyata dilandasi oleh dorongan ekonomi yang berbalut dengan faktor kultural.

Distribusi barang di wilayah Indonesia yang lebih baik dari Timor Leste adalah peluang yang tidak disia-siakan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, warga negara Timor Leste yang kesulitan mengakses barang masih memiliki hubungan darah dengan orang Indonesia di sekitaran wilayah pulau Timor. Interaksi kemudian menjadi aktivitas pemenuhan kebutuhan bagi diri sendiri dan juga keluarga yang tinggal di Timor Leste.

Faktor lain yang juga mendorong berjalannya aktivitas penyelundupan adalah kesenjangan nilai jual barang. Bahan bakar minyak yang setiap liternya berharga kisaran Rp 8.000,- di Indonesia, mampu mencapai harga Rp 15.000,- ketika dijual ke wilayah Timor Leste. Peluang yang demikian tentunya adalah pilihan yang paling rasional bagi masyarakat yang tinggal di dekat garis batas.

Peran negara kian terlihat minim, karena fokus pembangunan kawasan perbatasan hanya tertuju pada perihal fisik semata. Sembilan Agenda Prioritas Nawa Cita yang menekankan pembangunan dari pinggiran diimplementasikan dalam penciptaan infrastruktur. Pelebaran jalan utama beserta penebalan aspal menjadi agenda yang umum dilakukan. Mirisnya hal itu tidak dibarengi dengan agenda peningkatan kapasitas manusianya.

Penempatan pos angkatan bersenjata juga turut menyiratkan pendekatan negara yang masih cenderung defensif dan bernuansa teritorialistik. Sehingga kesan kawasan perbatasan yang tertutup semakin kukuh. Padahal paradigma yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai wajah negara, dimana pusat-pusat pertumbuhan berada disana, sedang gencar digaungkan.

Kalau metode dan cara pandang ini terus dipertahankan oleh negara, tidak menutup kemungkinan goncangan terhadap kedaulatan negara justru akan berasal dari warga negaranya sendiri. Mereka yang dicatut eksistensinya oleh negara tanpa negara tersebut hadir dalam upaya memberi kesejahteraan hanya akan mengarahkan masyarakat untuk menguatkan identitas kulturalnya.

Titik ekstrem situasi diatas bisa berakhir pada kemunculan gerakan separatis, RMS atau Papua Merdeka seumpamanya. Setelahnya bisa diperkirakan, nilai kedaulatan lah yang pasti terkena imbasnya. Ditambah, reaksi negara dengan pendekatan militeristiknya niscaya akan semakin meninggikan eskalasi konflik.

Oleh karena itu, memahami kekhasan identitas setiap warga negara merupakan pekerjaan rumah yang sepatutnya diutamakan oleh negara. Kedaulatan tidak melulu menjaga keutuhan wilayah dari asing, akan tetapi juga menjaga kehidupan masyarakatnya dengan menyediakan akses dan pilihan. Serta membuat masyarakat lebih sadar bahwasanya negara memberikan hak-hak yang bisa menjadikan hidup mereka lebih baik.

Fenomena seperti penyelundupan, yang umum terjadi di kawasan perbatasan sebenarnya bisa dijadikan poin yang membangun. Namun pertama sekali, negara harus mencoba memahami kekhasan yang ada di setiap kawasan perbatasan. Mengartikan juga bahwa negara harus menghentikan generalisasi terhadap kawasan perbatasan, yang akan berakibat pula pada perubahan cara pengelolaannya.

Aktivitas penyelundupan kemudian dipertanyakan posisinya. Ilegalitas kegiatan tersebut bisa dipertanyakan, manakala aktor yang terlibat memiliki kesamaan identitas yang mengikat. Dan lagi, masyarakat perbatasan di Pulau Timor memilih kegiatan penyelundupan karena opsi lain tidak ada yang menyajikan kesejahteraan bagi mereka.

Sementara itu, sebagai warga suatu negara, sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan kesejahteraan di hidupnya. Namun kesejahteraan yang sulit dicapai menyudutkan mereka, dan kegiatan penyelundupan menjadi alternatif yang paling masuk akal guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Kenyataan tersebut bisa berperan sebagai titik balik kita dalam memandang persoalan di kawasan perbatasan. Bahwasanya batas tidak selalu bernuansa kewilayahan. Bahkan masyarakat adat yang interaksinya terpisahkan secara administratif pun memiliki nilai kedaulatan yang berhubungan dengan negara.  Bisa dikatakan, saat ini pemaknaan tentang batas mengalami pergeseran ke arah yang lebih imajinatif.

Identitas etnis yang mengikat masyarakat di Pulau Timor tadi bisa menjadi cerminan bagaimana pemaknaan batas negara bukanlah pemahaman yang tunggal. Untuk itu, perhatian terhadap persoalan perbatasan wajib diseimbangkan. Tidak hanya garis batas yang dilindungi keberadaannya, namun pendekatan berbasis kesejahteraan juga patut diterapkan pada masyarakat di kawasan perbatasan.

Pergeseran pemahaman terhadap batas diarahkan agar negara nantinya bisa memberlakukan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih asimetris. Dengan mempertimbangan faktor dari dimensi keberagaman masyarakat kawasan perbatasan.