Siang itu, notifikasi WhatsApp di telepon genggam saya berbunyi secara beruntun. Sebuah pesan telah diterima dari seorang sohib yang memang jarang berjumpa. Setelah dibuka, isinya ternyata video dua anak manusia yang sedang menyaksikan pertunjukan seni budaya. 

Dengan tampan yang lugu serta mengenakan pakaian yang kumuh, keduanya saling menyapa (red: bersorak) menyaksikan tiap penampilan yang sedang mentas. 

Selanjutnya, sahabat saya itu juga menyisipkan sebuah pertanyaan yang cukup mengagetkan, “Dit, apa masih ada pertunjukan seni budaya semacam itu di kampungmu?” Dengan enteng saya menjawab, “Sejak kapan kau menggeluti profesi itu?”

Rupa-rupanya sohibku itu gelisah akan kondisi kebudayaan di daerahnya. Bahkan kampungnya lebih parah dari kampung halamanku, Mamuju.

Memang tak heran jika kondisinya demikian. Kampungnya kini telah menjelma menjadi kota metropolitan. Baginya, itu tak keren, karena gedung dan teknologi serta modernisme telah merenggut kebudayaannya. 

Kawanku ini memang kritis, terlebih ia mencintai segenap kearifan lokal daerahnya. Suatu waktu kami bertemu di warkop tempat kami selalu bersua ketika tiba di perantauan. Kataku, “Ngopi dulu, cuk.”

Memang tampaknya kering, bukan, ketika pembangunan yang jauh dari napas budaya kemudian tidak memiliki dampak ekonomi yang merata? Bahkan lebih dari itu, pembangunan semacam itu nyaris tak manusiawi lagi tak terarah. Kira-kira itu makna dari video yang sohibku kirim ke WhatsApp saya. 

Lantas seperti apa idealnya kita membangun? Minimal menyentuh dua aspek tadi, yakni kebudayaan dan kesejahteraan.

Baik, saya coba sajikan dari perspektif antropologi terlebih dahulu, berikut penjelasannya.

Relevansi Kebudayaan, Pembangunan, dan Kesejahteraan: Perspektif Antropologi

Salah satu bidang yang menjadi fokus kajian antropologi adalah pembangunan. Dalam perspektif antropologi, pembangunan adalah bagian dari kebudayaan. Pembangunan adalah eksistensi dari sejumlah tindakan manusia. 

Sementara, kebudayaan merupakan pedoman bagi tindakan manusia. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman antropologi, pembangunan berorientasi dan bertujuan untuk membangun masyarakat dan peradaban umat manusia.

Pembangunan berisi suatu kompleks tindakan manusia yang cukup rumit yang melibatkan sejumlah pranata dalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1980) bahwa hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. 

Dalam pembangunan, masyarakat menjadi pelaku dan sekaligus objek dari aktivitas pembangunan. Keterkaitan atau korelasi antara masyarakat dan pembangunan akan terjadi melalui pengendalian dari kebudayaan. 

Di dalam kebudayaan, tatanan nilai menjadi inti dan basis bagi tindakan manusia. Fungsi elemen nilai (cultural value) bagi pembangunan adalah untuk mengevaluasi proses pembangunan agar tetap sesuai dengan standar dan kadar manusia.

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses menata dan mengembangkan pranata-pranata dalam masyarakat, yang di dalam pranata tersebut berisi nilai-nilai dan norma-norma untuk mengatur dan memberi pedoman bagi eksistensi tindakan masyarakat. 

Sejumlah pranata tersebut, antara lain pendidikan, agama, ekonomi, politik, ekologi, akan membentuk suatu keterkaitan fungsional guna mendukung, melegitimasi, dan mengevaluasi kompleksitas tindakan manusia tersebut. Dengan kata lain, pembangunan akan menyinggung isu pemeliharaan nilai dan norma masyarakat, namun sekaligus membuka ruang bagi isu perubahan sosial.

Dewasa ini, praktik pengembangan masyarakat telah bergeser paradigmanya, yang awalnya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berparadigma berkelanjutan (sustainable development). Community development dibuat dan diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai kondisi masyarakat di mana transformasi sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan. 

Sebagai usulan, untuk mewujudkan Mamuju keren dengan program community development yang memiliki tiga karakter ini, perlu dicermati yang kesemuanya sangat bersifat adaptif terhadap masyarakat serta memiliki daya dukung untuk pembangunan berbasis budaya: community based, local resources based, dan sustainable

Dari tiga macam pendekatan tersebut, ada dua sasaran yang ingin dicapai, yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. 

Sasaran kapasitas masyarakat berbasis kebudayaan yang dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerement) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity), dengan tidak membedakan status dan keahlian, kemananan (security), keberlanjutan (sustainability) dan kerja sama (cooperation). 

Semuanya mesti berjalan dengan simultan. Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut, maka sasaran kedua dapat dicapai, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan di atas, kita dapat terhindar dari pembangunan yang tak memiliki napas budaya sebagaimana makna video yang sohibku kirim ke WhatshApp saya. Sebab, hemat saya, pembangunan yang keren itu adalah pembangunan yang mengadaptasi nilai-nilai budaya serta memiliki efek ekonomi yang merata.

Kira-kira itu rumusan saya menuju Mamuju keren tahun 2020 hingga tahun 2025. Namun tak cukup sampai di situ, kita juga mesti merancang program berbasis budaya yang memiliki efek ekonomi serta didukung oleh sumber daya manusia yang melek budaya.

Mari kita menuju sub-tema berikutnya.

Budaya dan Efek Ekonominya; Sebuah Implementasi Adaptif

Melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan dapat menjadi hal yang efektif dalam mendorong ekonomi, sebagaimana dibuktikan oleh Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam lima tahun terakhir, Banyuwangi telah berhasil mendorong perekonomiannya dengan memanfaatkan kebudayaan, melalui berbagai acara dan perayaan. 

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyelenggarakan 12 acara kebudayaan. Sedangkan di tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 70 acara kebudayaan kepada turis lokal dan asing. 

Peningkatan pariwisata itu telah membuat pendapatan asli daerah Banyuwangi melonjak, sehingga meningkatkan perekonomian setempat, dari salah satu PDB per kapita terendah di Jawa Timur menjadi tiga teratas hanya dalam lima tahun. 

Contoh lain bagaimana kebudayaan dapat mendongkrak perekonomian ke arah yang lebih baik dapat dilihat di Bali, yang sudah sangat terkenal di dunia, kebudayaan batik Jawa, dan Karnaval Busana Jember atau Jember Fashion Carnival (JFC), yang telah menularkan puluhan karnaval lain di seluruh negeri. 

Kisah keberhasilan Banyuwangi dan Jember dapat diadaptasi dan direplikasi di daerah lain di Indonesia, dalam rangka membantu mewujudkan pembangunan nasional lewat kebudayaan. Karena setiap daerah memiliki kebudayaan uniknya masing-masing.

Replikasi ini sebaiknya difokuskan pada metodenya, seperti penggunaan teknologi informasi. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak memperbolehkan pengembang untuk membangun pusat perbelanjaan modern dalam Kabupaten. 

Sebaliknya, pemerintah daerah telah membangun mall daring yang menjual berbagai produk lokal. Hal ini menarik tidak hanya pembeli domestik, tapi juga internasional.

Pendidikan Medium Pembentukan Generasi Melek Budaya

Revolusi pasif, menurut Gramsci, adalah revolusi yang disponsori oleh lapisan “elite”. Dan konsepsi revolusi tidak muncul di kalangan bawah atau dengan kata lain revolusi yang berasal dari top-down dan bukan sebaliknya.

Mengapa revolusi bisa juga timbul pada kalangan elite? Pertama adalah kondisi yang mengharuskan sistem mengalami pembaruan. Begitu pula dalam konteks pendidikan kita dalam memandang nilai-nilai kearifan lokal. 

Belum lama ini, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Badan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan saat ini ada 13 bahasa daerah yang telah punah dan 23 bahasa daerah yang nyaris punah. Dari 23 bahasa daerah yang nyaris punah tersebut, salah-satu di antaranya adalah Bahasa Mandar (termasuk bahasa Mamuju di dalamnya). 

Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan punahnya bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Antara lain karena faktor dominasi kebudayaan, faktor politik (kebijakan), dan faktor stigmatisasi bahasa. 

Dalam konteks Bahasa Mandar (termasuk bahasa Mamuju di dalamnya) yang hampir punah, ketiga faktor tersebut adalah faktor-faktor yang relevan untuk menggambarkan kondisi Bahasa kita dewasa ini.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh pemerintah Kabupaten di sini gagal menjaga dan meremuskan sosio-kultural masyarakatnya—terutama dalam aspek bahasa—ke dalam bentuk kebijakan. Kegagalan tersebut adalah konsekuensi logis dari ketidakpedulian dan ketidak-inovatifan pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan.

Hari ini, bahasa tidak lebih hanya sebatas media komunikasi saja. Ia,kini tanpa reaksi terhadap realitas sosial. Akibatnya, desentralisasi pendidikan belum mampu menciptakan kebijakan yang sesuai dengan basis sosio-kultur masyarakat Sulawesi Barat. 

Hingga saat ini, pemerintah Sulawesi Barat dan seluruh pemerintah Kabupaten nyaris tidak sedikit pun merespons dalam bentuk kebijakan khusus perihal Bahasa kita ini yang hampir punah.

Derasnya arus globalisasi, tanpa disertai dengan daya filter yang kuat akibat ketidakmampuan pemerintah setempat dalam merumuskan kebijakan untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan bahasa daerah, menyebabkan akulturasi kebudayaan yang makin menyingkirkan Kebudayaan kita. 

Salah satunya bisa dilihat pada nasib Bahasa kita di Sulawesi Barat secara umum dan Kabupaten Mamuju secara khusus. Sebagai akibatnya, terjadilah stigmatisasi bahasa—yang menganggap bahwa bahasa daerah adalah sesuatu yang kolot dan tidak sesuai dengan kondisi kekinian dan harus ditinggalkan.

Di era digitalisasi ini, generasi muda terjebak dalam modernisme. Kearifan lokal bukan lagi suatu hal yang tak dianggap luhur. Dan bahasa daerah sebagai bahasa ibu tidak lagi dianggap sebagai bagian kebudayaan yang harus dipertahankan untuk mewariskan nilai kearifan lokal kita. Begitulah hegemoni kebudayaan menyerang kesadaran generasi muda secara halus tanpa  disadari.

Berdasarkan analisis di atas, generasi muda tak sepenuhnya bersalah. Mereka adalah akibat dari gagalnya kebijakan pemerintah dan generasi tua mewarisi situasi dan kondisi yang ideal bagi tumbuh-kembangnya generasi muda, yang berkesadaran kritis namun tetap berpijak pada lokalitasnya. 

Sebagai orang Mamuju (khusus) dan Mandar (umum) yang turut prihatin atas Bahasa kita yang hampir punah, penulis percaya bahwa salah-satu langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan riset secara mendalam dengan menggunakan paradigma dan metodelogi yang tepat, serta membingkainya dengan teori-teori yang relevan kemudian mengimplementasikan dalam dunia pendidikan kita. 

Hal tersebut bisa dilakukan dengan memasukkan bahasa daerah sebagai bahan ajar di sekolah menengah. Selain itu, literasi kritis yang tidak terjebak dalam pemaknaan sempit bahwa gerakan literasi hanya sebatas gerakan distribusi. Program literasi kritis adalah program untuk membangkitkan kesadaran kritis masyarakat untuk memberikan reaksi berupa karya dan karsa terhadap kondisi sosio-kulturalnya. 

Tentu saja, hal tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari pemerintah setempat. Tapi, apakah mereka (pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten) peduli? Jika tak terjadi revolusi pasif sebagaimana narasi pembuka saya dalam sub-tema ini, maka yang terjadi ialah revolusi aktif, yakni revolusi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (Bottom Up).