Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden akan segera bergulir di tahun 2019 mendatang. Mulai bertebaran analisis politik, spekulasi, adu strategi hingga mesin politik pun bergegas dipanaskan. Namun yang pastinya rakyat menunggu Presiden dan wakil rakyat yang benar-benar lahir dari rahim demokrasi dan representatif.

Berbicara mengenai Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dipastikan semua komponen bertubulensi hingga pada akhirnya, konstitusi menyatakan siapa yang berhak menjadi orang nomor satu di negeri ini. Pilpres memang masih berjarak kurang lebih dua tahun tapi atmosfernya sudah secara nyata dirasakan menasionalisasi. Semua bermanuver dan memastikan bahwa dia akan menjadi petarung ulung.

Tanpa terkecuali Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat sejak 2014 silam hingga 2019 mendatang akan sangat antusias dengan hal ini. Presiden Jokowi juga dipastikan menjadi kontestan saat itu. Apalagi ditambah dukungan penuh dari Partai Golkar serta PDI-Perjuangan yang sebelumnya meng-KTA-kan Jokowi.

Jelas Presiden Joko Widodo makin berada di atas angin karena kerja nyata dan kepiawaiannya membangun komunikasi politik meskipun kepada lawannya. Tunduknya Golkar akan mempertinggi porsi tawar bahkan jika nantinya PDI-Perjuangan tidak mengusung beliau maka Jokowi telah menyiapkan kendaraannya melalui beringin kuning.

Bisa jadi, PDI-Perjuangan akan kehilangan momentum memperpanjang kekuasaan di eksekutif sebagaimana ambisi yang terpendam selama hampir satu dekade.

Memang hingga saat ini, Jokowi masih memiliki elektabilitas dan popularitas yang cukup baik pada tataran kader terbaik di PDI-Perjuangan. Sebut saja mereka yang berhasil duduk sebagai Kepala Daerah di antaranya Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Nusa Tenggara Timur hingga Wali Kota Surabaya belum mapan dan mumpuni mengimbangi Presiden Jokowi dalam bermanuver politik di level nasional bahkan dunia sekalipun. Tentunya inilah nilai plus Jokowi di depan Bu Mega dan PDI-Perjuangan.

PDI-Perjuangan pun mempunyai harapan besar pada Jokowi untuk memastikan beliau masih berideologi sama dan siap ditugaskan kembali untuk memenangkan perhelatan politik lima tahunan tersebut. Akan tetapi Jokowi akan sangat hebat ketika mampu menyatukan PDI-Perjuangan dan Golkar dalam satu gerbong. Bisa jadi Jokowi mengincar kesuksesan dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dengan menyatukan Banteng dan Beringin dalam ritmenya.

Wajar saja harapan ini bisa muncul sebagai antitesa atas ketidakharmonisan PDI-Perjuangan dan Golkar yang telah berlangsung bertahun-tahun. Jika kalkulasi politik ini dimainkan oleh seorang Jokowi niscaya periode kedua pun makin dekat di genggaman tangan. Di tempat terpisah pun PDI-Perjuangan mengincar sebuah rekor dalam percaturan politik nasional melalui penuntasan ambisi sekaligus gengsi politis terhadap rivalnya Partai Demokrat.

Tentang kepentingan Golkar pada konstelasi tersebut adalah persoalan figur yang akan mendampingi Jokowi. Sebagai konsekuensi logis bahwa Golkar berusaha mengintervensi keputusan Jokowi dan Partai Pendukung dalam menentukan calon RI 2. Lalu siapakah tokoh yang layak tersebut? Mari kita mengulasnya sedikit.

Pertama, tentunya kita mengarah pada seseorang yang sangat cerdas dan selalu berada dibalik keputusan Jokowi selama ini. Dia adalah Luhut Panjaitan. Saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman RI di Kabinet Kerja. 

Beliau merupakan Tokoh Golkar yang sangat berperan penting dalam Kongres Luar Biasa Partai Golkar yang mengantarkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019 yang memaksa Ade Komarudin untuk mengundurkan diri sebagai kandidat kala itu.

Kemungkinan Luhut Panjaitan pun terlibat dalam pemulihan kembali posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI yang lagi-lagi menjungkalkan Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI meskipun secara terhormat. Padahal publik mengenal Setya Novanto sebagai tokoh di balik pencatutan nama presiden pada perpanjangan kontrak PT.Freeport Indonesia, meskipun tudingan ini telah dianulir Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Kedua, ya siapa lagi kalau bukan Setya Novanto. Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI ini adalah salah satu tokoh oposisi pada awal Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo diselenggarakan. Kita dapat melihat bahwa begitu mudahnya Setya Novanto inkonsistensi dalam setiap kebijakannya. Dulunya berada dalam barisan Koalisi Merah Putih sekarang mendukung tanpa syarat Pemerintahan Jokowi.

Hal ini menandakan begitu hebatnya gravitasi politik Jokowi terhadap Setya Novanto. Tapi pastinya meskipun Setya Novanto tidak diusung mendampingi Jokowi beberapa jabatan politik seperti Menteri Koordinator, Menteri atau bahkan Ketua MPR akan diberikan kepadanya.

Ketiga, Ahok sapaan Basuki Tjahja Purnama. Dekat dengan Setya Novanto. Mantan Bupati Belitung Timur ini akan menjadi target man mendampingi Jokowi. Disamping pengalaman di DPR RI dan pernah menjadi Pasangan Jokowi pada tampuk DKI 1, tentunya akan menjadi pertimbangan krusial dan fundamen ketika Ahok dipasangkan dengan Jokowi. Begitu hebatnya mereka dalam menjalankan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

Program dan aksi nyata dibuktikan dengan realita perubahan yang sangat nampak di DKI Jakarta. Sehingga penilaian ini pun tidak berlebihan kepada mereka. Apa lagi sinyal ketertarikan Ahok pada pilpres 2019 tampak ketika Debat Pilkada DKI Jakarta tahap pertama, moderator bertanya tentang konsistensi tidak melibatkan diri pada agenda nasional tersebut.

Ahok hanya diwakilkan oleh Djarot dan membalas pertanyaan tersebut dengan senyuman hangat pertanda bahwa kemungkinan petahana akan berkompetisi. Ekspetasi ini pun bergulir berhubung karena beliau juga mantan kader Golkar.

Semuanya ini hanya spekulasi politik semata bisa jadi beberapa tahun kedepan, pemetaan politik akan berubah ketika ada tokoh yang mampu mengimbangi elektabilitas ketiga tokoh di atas. Begitulah kira-kira.