2 bulan lalu · 128 view · 3 menit baca · Politik 72773_80354.jpg
manado.tribunnews

Mendukung Langkah KPU Soal Debat

Pemberian kisi-kisi materi debat capres/cawapres yang terjadwal pada 17 Januari 2019 nanti sedang ramai dibahas masyarakat. Saling tuding antar-pendukung Paslon, baik pendukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf dan Paslon 02 Prabowo-Sandi pun menambah polemik yang berkembang.

Padahal, antara KPU dan timses kedua calon telah berunding. Kesepakatan kemudian dibuat, oleh KPU dan kedua timses tersebut. Hingga pada pelbagai pemberitaan yang berkembang, kesepakatan ini mengkambinghitamkan KPU, lembaga yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pemilihan. 

Pun situasi teknis ini dibawa ke dalam perdebatan yang sama sekali tidak substansil. Situasi ini pula coba diarahkan oknum tertentu untuk mendelegitimasi KPU sebagai lembaga yang independen.

Situasi semacam ini rasanya wajar, sebab ini adalah kebaruan dalam debat kandidat di Indonesia. Pun sejatinya, kita tidak terbiasa tentang kebaruan yang sebenarnya tidak melanggar UU No 7 tahun tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No 23 tahun 2018 tentang teknis pelaksanaan Pemilu.

Saya membaca utuh PKPU No 23 tahun 2018 tentang Teknis pelaksanan Pemilu. Pada pasal 49 ayat 6 dijelaskan bahwa materi debat paslon adalah visi nasional sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu pada huruf D dituliskan bahwa materi debat bertujuan: Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara teknis memang tidak dijelaskan apakah materi debat itu sifatnya rahasia atau bisa dikisi-kisikan. Tapi pada bagian ini, KPU memiliki tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan pemilihan yang bebas konflik dan hasilnya kelak harus menciptakan kedamaian.

Jika kita mengamati secara saksama, ada situasi yang mengarah ke potensi kericuhan di masa kampanye ini. Pendeskripsian pendukung paslon dengan istilah binatang, yaitu cebong dan kampret, berlangsung sangat panas. 

Lebih lagi, hoax dan saling bully terhadap paslon capres dan cawapres keras terjadi. Merujuk pada argumen ketua KPU, Arif Budiman yang bilang alasan pemberian kisi-kisi untuk menjaga martabat capres dan menghindarkan ada paslon yang dipermalukan.

Anda tidak sepakat dengan pernyataan ini? Tentu boleh-boleh saja. Tapi sebelum Anda lupa pada 17 April nanti kita akan memilih simbol negara. Konstitusi kita menjelaskan presiden adalah simbol negara.

Apakah ini membela Jokowi? Tidak ada soal. Sebab, jika pada akhirnya Prabowo pun yang menang nanti, ia tetap tidak boleh dihina sebelum dan seandainya terpilih sebagai presiden. 

***

Setelah saya mengkaji secara teori, saya melihat KPU menggunakan Teori Resolusi Konflik yang pernah dituliskan Johan Galtung (1958). Galtung menulis tentang 3 (tiga) hal dalam proses konflik, yaitu Peacekeeping, Peacemaking, dan Peacebuilding.

KPU menggunakan pendekatan Peacemaking, yaitu proses penyelesaian persoalan dengan mempertemukan antara pihak 01 TKN dan pihak 02 BPN. Mereka dipertemukan KPU dengan jalan dialog; dan KPU sebagai pihak ketiga tidak berhak menentukan keputusan jika ada pihak yang merasa tidak cocok. Nyatanya, kesepakatan itu telah diambil, yang artinya kedua belah pihak sudah sepakat.

----

Saya mau katakan, pada tahun 1960, dilaksanakan debat yang unik antara JF Kennedy dan Nixon di Pilpres Amerika Serikat. Waktu itu, debat dilaksanakan dengan format yang sangat situasional. 

Formatnya adalah Kennedy di kota New York dan Nixon di California yang jaraknya 3.000 mil. Moderator dan panelis kemudian berada di antaranya, yang artinya tidak ada salaman yang canggung dan senyum paksaan antarkandidat karena mereka tidak bertemu langsung. 

Lalu apa yang Anda pikirkan jika format debat Pilpres 2019 dilaksanakan dengan Jokowi di Medan dan Prabowo di Makassar dengan panelis di Jakarta? Apakah Anda berpikir tidak demokratis atau tidak bermartabat?  

***

Selanjutnya, pada pemilihan Presiden AS tahun 1980 dilaksanakan, terdapat 3 pasangan calon, yaitu Jimmy Carter dari Partai Republik, Ronald Reagan dari Partai Demokrat, dan John Anderson dari Partai Independen. 

Carter saat itu menolak debat jika mempertemukan paslon sekaligus. Karena baginya tiga calon dalam satu panggung bukan debat tapi kerumunan. Selanjutnya, pada debat kandidat 21 september 1980, Carter benar-benar absen dan membiarkan debat antara Reagen dan Anderson berlangsung tanpa dirinya.

Uniknya seminggu sebelum pemilihan, Carter ngomong ke komisi pemilihannya Amerika Serikat. Supaya dijadwalkan debat antara dirinya dengan Reagan. Terjadi kesepakatan saat itu, debat dilaksanakan. Tentu saja tanpa masalah.

Sesungguhnya ini hanya soal teknis. Toh jika itu adalah kita yang sedang akan ujian dan diberi kisi-kisi, kita belum tentu bisa menjawab secara benar soal itu.