Tiap tahunnya, penduduk desa pindah ke kota dengan alasan untuk bekerja. Arus tenaga kerja yang terus membanjiri kota-kota besar akan menimbulkan efek sosio-kultural. Pada tahun 2025, atau kurang dari 10 tahun lagi, diperkirakan 68% penduduk Indonesia adalah warga kota.[1]  Masalahnya, urbanisasi di Indonesia dinilai belum menyejahterakan rakyat.[2] Dengan kata lain, urbanisasi bisa  berakhir menjadi masalah sosial baik bagi kota (penduduk ilegal, permukiman kumuh, pengangguran, dst) maupun desa (kekurangan tenaga kerja, angka tingkat ketergantungan tinggi, kemiskinan, dst) itu sendiri jika urbanisasi tidak dikelola dengan cermat. 

Mengelola urbanisasi sendiri bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, membangun perkotaan yang adaptif dan fleksibel dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di berbagai sektor yang diimbangi dengan pentaan ruang secara berkelanjutan. Kedua, membangun desa agar nyaman dan ramah bagi kegiatan sosial, ekonomi dan budaya). Di dalam tulisan ini akan mengulas sedikit poin nomor dua diatas.

Saya lebih suka mengulas nomor dua karena ada sekitar 74.910 desa yang ada di Indonesia. Dengan kata lain wilayah di Indonesia masih didominasi oleh areal perdesaan. Dengan sendirinya membangun Indonesia secara esensial berarti membangun desa. Kemudian, jumlah penduduk miskin di desa pada bulan Maret 2016 tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 17,67 juta orang. Sementara di perkotaan berjumlah 10,34 juta orang.

Desa masih menjadi kontributor tingginya jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Dengan kata lain, terdapat banyak penduduk miskin yang ada di perdesaan. Dalam pada itu, membangun desa menjadi misi suci tidak hanya bagi pemerintah, tetapi bagi kita semua sebagai warganegara, kalangan akademisi dan sektor swasta sekalipun.

Melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014 model pembangunan yang dulunya bersistem Government Driven Development sekarang bersistem Village Driven Development. Dengan kata lain pemerintah desa kini menjadi lebih mandiri dalam memprakarsai kebutuhan lokal, pemerintahan lokal serta merumsukan solusi isu-isu lokal secara cepat dan independen melalui peraturan desa.

Bertepatan dengan, itu dukungan pemerintah pusat terhadap desa saat ini juga sangat baik. Tidak hanya melalui otonomi desa, alokasi anggaran besar juga dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Hal itu dapat dilihat dari proyeksi alokasi anggaran Dana Desa (DD)  yang akan terus meningkat tiap tahun anggaran.

Musyawarah Desa (Musdes) sebagai instrumen legitimasi penggunaan Dana Desa (DD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara lokal. Mengenal Desa Sendiri yang diadaptasi dari pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan solusi bagi desa yang belum mampu merencanakan program secara baik.

Pendekatan ini melihat bahwa masyarakat desa harus dijadikan peneliti yang mampu secara mandiri menyediakan informasi yang dimiliki, memberikan pengalaman-pengalaman dan meningkatkan pengetahuan tentang desa sendiri dengan bantuan fasilitator. Artinya, warga desa harus mampu merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan kegiatan dan aksi-aksi sebagai solusi yang tepat atas persoalan yang ada, sekaligus sebagai pelaksana dan pengawas program secara partisipatif.

Mengapa pendekatan ini menjadi penting? Sebab, mendorong desa agar lebih mandiri tidak cukup dengan hanya memeberikan kewenangan otonomi dan sumberdaya. Hal ini dikarenakan masih banyak desa yang elemen sosialnya didominasi oleh elit tertentu sehingga perumusan kepentingan desa sangat potensial untuk bias (ormas); diferensiasi sosial yang cenderung homogen mendorong gaya atau konfigurasi berpikir yang sama, sehingga menghambat proses lahirnya inovasi; pesimisme terhadap program-program pemberdayaan selain yang bersifat distributif (bantuan); budaya fatalistik (menyerah dan menerima pada nasib) dan tingkat pendidikan warga desa relatif masih rendah.

Dalam survey kecil -Tim Riset Panitia Diskusi Publik HMJ AN-  yang dilakukan pada tujuh desa di sekitaran kota Purwokerto (2017), satu desa diantaranya belum memliki profil desa. Ini merupakan hal yang ajaib. Ketika desa dituntut untuk memiliki program unggulan dan dihadapkan secara kasuistik pada desa yang belum memiliki profil desa yang memadai, maka dapat dikatakan perencanaan yag dilakukan pada level desa belum baik secara kualitas. Tentu jika desa tersebut tetap memiliki program yang diklaim sebagai program unggulan, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan program itu belum didasarkan pada potensi desa yang teruji secara empiris dalam kerangka nilai ekonomis.

Pendekatan UU Desa dalam mendorong pembangunan di desa sudah sangat memadai. Melalui otonomi desa, secara partisipatif melalui Musyawarah Desa, elemen masyarakat mampu ambil bagian dalam mengurus dan menentukan nasib bersama secara kolektif. Artinya, kedepan kualitas hidup masyarakat desa secara sosial dan ekonomi akan bergantung pada seberapa baik kualitas partisipasi masyarakat, ketepatan perencanaan dengan masalah yang dihadapi desa, profesionalitas pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan kebijakan atau program desa serta mekanisme pengawasan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Variabel-variabel tadi tentu akan bekerja dengan baik apabila elemen pemerintah desa dan masyarakat secara seimbang dan bersama-sama mampu bersinergi secara akomodatif satu sama lainnya.Demokratisasi bagi pembangunan di desa menjadi isu yang menarik sebab, Legitimasi penggunaan dana desa hanya boleh muncul dari Musyawarah Desa (Ps 80, UU Desa), kemudian Musyawarah Desa merupakan forum untuk menyusun RPJM Des dan APB Des sebagai satu-satunya dokumen perencanaan desa (Ps 79). Artinya disamping ada partisipasi sosial, pula timbul dengan sendirinya urgensi dari  kontrol sosial yang juga harus kuat dan dijunjung tinggi bagi proses pembangunan dan pemerintahan yang ada di desa.

Secara kasuistik juga (di salah satu desa amatan dalam survey kecil Tim Riset Dispub HMJ AN2017), diperoleh beberapa fenomena. Ada kecenderungan dimana; maraknya politik uang menjelang pilkades; terbelahnya - muncul isu untuk membagi dua desa - masyakarat (termasuk desa) akibat Pilkades; Kades yang dipandang sebagai orang terburuk se- desa (pra sangka pada kepala desa yang mudah untuk timbul) dan biaya politik untuk pilkades yang besar. Elektabilitas calon kades yang dapat dipengaruhi oleh isntrumen materi lewat politik uang merupakan  sebuah pertanda bahwa bencana politik yang kotor juga dapat terjadi pada skala lokal desa yang masyarakatnya saling mengenal dengan heterogenitas sosial yang minim.

Pilkades sebagai peristiwa sakral dalam kontrak politik antara desa dengan penguasa desa  yang kelak terpilih, prosesnya belum dapat dijamin dalam waktu dekat akan bersih dari praktik politik uang. Tentu politik uang yang mampu mengintervensi elektabilitas bakal calon kades merupakan salah satu indikator bahwa sejatinya kepercayaan warga desa dengan sesamanya, terutama elit politik desa, belum sepenuhnya baik jika tidak dikatakan rendah.

Sebagai informasi, tercatat (Kompas, 6 Oktober 2017) jumlah kepala desa yang disangka mengorupsi, didakwa serta dijatuhi hukuman berjumlah kurang lebih 600 orang. Sekali lagi ini membuktikan bahwa mekanisme kontrol sosial sebagai penyeimbang partisipasi sosial bagi pembangunan desa perlu ditempatkan pada posisi yang strategis dalam mendorong terciptanya kesejahteraan di desa.


Referensi 

[1] http://www.worldbank.org/in/news/feature/2016/06/14/indonesia-urban-story 

[2] http://properti.kompas.com/read/2016/11/07/210000421/urbanisasi.di.indonesia.hanya.bikin.penduduk.makin.miskin