Hidup manusia dalam banyak hal diatur oleh sejumlah larangan. Sebut saja dilarang merokok, dilarang menyeberang sembarangan, dilarang bersandar di pintu kereta, dilarang mengaktifkan ponsel saat salat, dilarang buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Kita hidup dengan itu. Suka tidak suka, larangan adalah bagian dari aturan.

Pada kondisi tertentu kita memahami suatu larangan dengan pemahaman melebihi apa yang tertulis/terucap. Kita kembangkan larangan itu sendiri. Misalnya di pojok tembok ada tulisan “dilarang kencing di sini”. Kita paham bahwa buang air besar juga dilarang meskipun tidak tertulis.

Contoh lain ketika Anda menyusuri jalan tol dan membaca tulisan “bahu jalan hanya untuk keadaan darurat”. Anda paham bahwa dalam keadaan normal adalah tidak boleh berkendara di bahu jalan. Dalam istilah Ushul Fiqh yang demikian disebut dengan mafhum.

Larangan dalam bahasa Arab disebut dengan nahy. Soal ini Nabi Saw bersabda : “ Apa yang aku larang untuk kalian jauhilah; dan apa yang aku perintahkan pada kalian kerjakanlah sesuai kemampuan” (H.R Bukhari dan Muslim).

Sebab munculnya hadis ini singkatnya adalah saat ada seseorang yang bertanya mengenai kewajiban haji “Apakah wajib dikerjakan setiap tahun?” Nabi merespons, "Jika aku jawab Ya, akan jadi wajib. Lantas diikuti dengan hadis di atas.

Dari hadis tersebut terlihat bahwa keterangan “sesuai kemampuan” hanya ada dalam perintah (amr). Artinya, larangan (nahy) adalah hal yang benar-benar harus dijauhi. Mampu atau tidak adalah hal yang kurang relevan. Pertanyannya, bagaimana cara menyikapi larangan secara proporsional? Apakah larangan-larangan Tuhan bisa didiskusikan?

Ada dua pembagian larangan yang barangkali bisa membantu kita soal ini. Pembagian seperti ini dapat ditemukan di buku-buku Ushul Fiqh. Secara garis besar larangan dapat dibagi menjadi dua: 1) Larangan karena adanya sifat yang tetap (An-Nahy li Wasfin Lazim), 2) Larangan karena adanya sifat yang tidak tetap (An-Nahy li Wasfin ghoiri Lazim).

Contoh jenis yang pertama dalah larangan berpuasa ketika Idul Fitri/Idul Adha. Alasannya adalah adanya sifat “hari jamuan dari Allah” pada kedua hari raya tersebut. Sifat itu terus melekat pada tiap hari raya. Berpuasa berarti menolak jamuan dari Allah. Maka, haram hukumnya.

Sedangkan jenis kedua misalnya larangan jual-beli (bagi laki-laki) saat azan Jumat berkumandang. Alasannya adalah sifat jual-beli yang menghambat atau memperlambat seseorang untuk segera ke masjid.

“Menghambat” ini sifatnya fleksibel. Artinya, jika jual-beli dapat dilakukan sambil berjalan ke masjid maka hukumnya tidak lagi haram. Sebaliknya, jika ada kegiatan nonjual-beli (katakanlah nongkrong, nonton TV, tidur-tiduran) yang dapat menghambat seseorang ke masjid maka hukumnya juga haram.

Kita dapat memasukkan larangan-larangan agama ke dalam dua pembagian di atas. Termasuk jenis pertama antara lain (dan tidak terbatas pada): larangan membunuh, mencuri, korupsi, mabuk, merusak lingkungan, membakar tempat ibadah, dsb. Sifat buruk pada perbuatan-perbuatan tersebut relatif selalu melekat.

Sedangkan larangan membuat patung, beraliansi dengan nonmuslim, memakai celana melebihi mata kaki---menurut saya---adalah termasuk jenis kedua. Sifatnya tidak lazim.

Sayangnya banyak anggapan bahwa larangan bersifat kaku seluruhnya. Seluruhnya hanya satu jenis, jenis pertama. Beberapa waktu lalu terjadi pembakaran patung ikonik di Purwakarta. Padahal hanya bersifat estetika, bukan sesembahan. Harus dipahami dulu mengapa patung (dan pembuat patung) adalah hal yang dilarang di zaman Nabi. Apakah alasan-alasan tersebut masih ada di zaman ini?

Saya menganggap larangan soal patung ini sifatnya tidak kaku. Dahulu dilarang, ya. Anda bisa bayangkan beratnya usaha Nabi menyelamatkan akidah umat dari menyembah berhala yang sudah dilakukan masyarakat Arab bertahun-tahun. Baru sebentar mereka meninggalkan berhala, apa jadinya jika pembuatan berhala kembali semarak? Bisa-bisa bangsa Arab tidak bisa move on dari kebiasan jahiliyyah.

Sekarang jika alasan itu masih ada, maka tetap haram. Namun jika patung tidak lagi bersifat sesembahan, maka tidak. Berlaku pula sebaliknya. Haram hukumnya memperlakukan benda meskipun bukan patung layaknya sesembahan. Jadi kalau Anda punya batu akik yang diperlakukan layaknya berhala di zaman jahiliyyah, itu juga masuk kategori dilarang.

Hal yang sama berlaku untuk larangan memakai celana melebih mata kaki dan larangan beraliansi dengan nonmuslim. Untuk yang terakhir banyak juga yang mempersempitnya menjadi larangan memilih pemimpin muslim. Saya tidak mau panjang lebar soal ini.

Dalam suasana menjelang Pilkada serentak, tulisan bertema Fiqih saja bisa dianggap politis. Saya hindari itu. Saya hanya berharap pembaca tulisan ini memasukkan larangan beraliansi dengan nonmuslim ke dalam larangan jenis kedua. Analoginya sama dengan larangan jual-beli saat azan sudah berkumandang dan larangan soal patung.

Secara garis besar pemaparan ini juga selaras dengan kaidah “alhukmu yaduru ma’a al-illati wujudan wa ‘adaman”. Ada dan tidaknya hukum sesuai dengan ada tidaknya sebab/alasan. Jika larangan sudah disikapi secara proporsional, rasa-rasanya agama ini terlihat lebih menyenangkan.

Sejujurnya, butuh kesabaran dalam menganalisis setiap larangan. Maka baiknya sambil terus pertajam analisis, kita jangan buru-buru main bakar dan main paksa. Berpikir sembilan kali baru bertindak, bukan bertindak sembilan kali baru berpikir.