Kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membuat sebuah janji fiskal kepada masyarakat. Beliau menyatakan bahwa dana bantuan sosial (bansos) akan dicairkan lebih cepat, lebih tepatnya bulan ini.

"Presiden sudah meminta kepada menteri untuk memanfaatkan semaksimal mungkin instrumen fiskal, terutama pada Januari untuk mendukung ekonomi termasuk bansos," tandas Menkeu.

Dari pernyataan ini, kita dapat menyuling beberapa fakta tentang percepatan ini.

Pertama, bansos adalah sebuah instrumen fiskal pemerintah. Dengan kata lain, bansos adalah sebuah item pengeluaran pemerintah yang dibiayai melalui APBN. Pembiayaan itu sendiri datang dari berbagai sumber. Ada yang dari pajak penghasilan, pajak tidak langsung, penerimaan SDA, dividen BUMN, dan lain sebagainya. Sehingga, bansos bisa diadakan karena adanya #UangKita.

Kedua, bansos dapat digunakan sebagai alat dalam counter-cyclical fiscal policy. Artinya, pemerintah dapat menggunakan bansos untuk mendorong performa ekonomi.

Orang Barat sering mengistilahkannya sebagai cushioning the blow atau fine-tuning the economy. Hal seperti ini dilakukan agar stabilitas perekonomian terjaga. Dengan stabilitas, masyarakat tidak jatuh terlalu dalam ketika resesi terjadi dan menerima gradual recovery saat ekonomi tumbuh kembali.

Dalam konteks ini, Menkeu mempercepat pencairan bansos untuk mencegah dampak resesi 2020. Penurunan ini diprediksi akan melanda seluruh dunia di tahun ini.

Maka dari itu, percepatan ini dilakukan agar masyarakat memiliki bantalan ketika menghadapi penurunan ekonomi. Sehingga, pemerintah mampu meminimalisasi dampak resesi 2020 secara makro. Lantas, apa saja program bansos yang dipercepat?

Bansos yang dipercepat adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Dana Desa. PKH adalah bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dalam bentuk conditional cash transfer

Sementara, BPNT adalah bantuan pangan yang diberikan kepada keluarga miskin melalui mekanisme kartu elektronik. Lantas, kartu ini hanya dapat digunakan di pedagang/warung yang bekerja sama dengan bank (kemsos.go.id, 2019). Terakhir, Dana Desa adalah transfer dari pusat ke daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (djpk.kemenkeu.go.id, 2019).

Ketiga program ini ditargetkan kepada masyarakat menengah ke bawah dan terpinggirkan. Dengan mempercepat pencairan ini, pemerintah tidak saja melaksanakan rasionalitas makroekonomi.

Ia juga ikut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menengah ke bawah. Kepedulian ini didasari pada sebuah premis bahwa, "Makin banyak dan cepat bantuan pemerintah keluar, makin besar pula kemakmuran rakyat yang menerimanya." Nah, di sinilah perdebatan dimulai.

Perdebatan apa itu? Perdebatan tersebut adalah mengenai efektivitas bansos dalam membantu masyarakat menengah ke bawah. Dari perdebatan ini, muncul dua pendapat yang berbeda. Perbedaan ini cukup hebat dan menimbulkan diskursus yang dinamis.

Pendapat pertama menyatakan bahwa bansos membantu masyarakat menengah ke bawah. Bantuan tersebut terjadi karena masyarakat menerima social safety net dari bansos. Sehingga, mereka memiliki penghasilan yang sebelumnya tidak mereka miliki. 

Dampaknya, masyarakat menengah ke bawah mengalami peningkatan daya beli dan standar hidup yang layak. Singkatnya, bansos memberikan safety net dan income supplement yang membantu masyarakat menengah ke bawah. Inilah yang membuat banyak negara-negara Barat membangun welfare state pasca Perang Dunia 2.

Sementara, pendapat kedua menyatakan sebaliknya. Bansos tidak membantu masyarakat menengah ke bawah. Justru, adanya bansos mematikan inisiatif dan kemandirian masyarakat menengah ke bawah.

Lebih jauh lagi, penganut pandangan ini menganggap skema bansos patronizing dan menggerogoti mobilitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Bahkan, seorang Lee Kuan Yew secara eksplisit menyatakan demikian:

Through Hong Kong watching, I concluded that state welfare and subsidies blunted the individual's drive to succeed. I watched with amazement the ease with which Hong Kong workers adjusted their salaries upwards in boom times and downwards in recessions. I resolved to reverse course on the welfare policies which my party had inherited or copied from British Labour Party policies.

Dampaknya, keberadaan bansos menghalangi pembentukan perekonomian yang kompetitif, dinamis, dan adaptif terhadap kondisi global. Padahal, inilah kunci kesuksesan dari berbagai miracle economies seperti Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, dan lain sebagainya.

Menurut para penganut pandangan kedua, filantropi jauh lebih efisien dalam menolong masyarakat menengah ke bawah. Mengapa? Sebab dalam filantropi, manusia memberikan uangnya sendiri untuk orang lain. 

Sementara, bansos adalah sebuah situasi di mana pemerintah membelanjakan uang orang lain untuk orang lain. Berikut adalah ilustrasi yang diberikan Milton Friedman (dalam actioneconomics.com.au, 2016).

Sumber: https://www.actioneconomics.com.au/tag/friedman/

Filantropi terjadi pada kotak nomor 3. Hasilnya memunculkan biaya yang lebih tinggi, namun dengan nilai penerimaan yang tinggi pula.

Sementara, bansos terjadi pada kotak nomor 4. Ujung-ujungnya, muncul biaya yang tinggi dan nilai penerimaan yang rendah. Dengan kata lain, masyarakat menengah ke bawah menerima nilai (value) yang lebih tinggi dari filantropi dibanding bansos.

Inilah alasan penulis condong terhadap pendapat kedua. Adanya bantuan sosial memiskinkan insentif individu untuk mencapai kesuksesan. Hal ini terjadi karena safety net membuat banyak anggota masyarakat merasa entitled to be helped. Rasa kepatutan yang muncul pun mematikan keinginan mereka untuk bekerja keras dan mencapai strata sosial yang lebih tinggi. 

Jadi, mending bansos atau filantropi? Filantropi tentunya. Akan tetapi, pemerintah wajib mengadakan minimum safety net bagi golongan masyarakat yang sangat miskin. Sehingga, dari pada memperbanyak program bansos, pemerintah lebih baik memberikan insentif pajak bagi charitable giving dengan memasukkannya sebagai item penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Akhirnya, inisiatif individu untuk menolong sesama yang kesulitan menjadi lebih besar. Inilah bentuk sebenarnya dari gotong royong dan keadilan sosial.