3 minggu lalu · 467 view · 7 menit baca · Politik 43587_89104.jpg
Pavel Reisenauer

Mendeteksi Demagog, Menjaga Gerbang Demokrasi

Pada tahun-tahun politik sebelum pemilu 2014, panggung politik kita didominasi oleh para jenderal purnawirawan. Mereka menguasai panggung, di mana sebelumnya otoritarianisme Soeharto melahirkan kekerasan demi kekerasan kepada warga sipil dan para kritikus.

Memori publik masih merekam apa yang terjadi di Orde Baru dengan sangat kuat.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa tak ada sipil yang berkontestasi secara serius pada kisaran 1999 sampai 2014. Namun publik tak melihat pembeda, karena sipilnya berwatak dan bergaya sama dengan para militer yang demokratis itu.

Tahun 2014, orang baru yang tak disangka-sangka muncul ke permukaan. Sebelumnya ia berkontestasi di pertarungan Pilgub DKI dan menampilkan kesan apa adanya, lebih orisinal dan dalam bahasa yang lebih informal, ia tampak "sipil banget". 

Jokowi namanya. Ia menampilkan wajah kelas menengah yang terjepit di antara kemewahan kaum atas dan penderitaan masyarakat bawah. Tahun-tahun itu, wibawa bukan lagi hal penting di dalam politik nasional—citra kerakyatan adalah segalanya.

Jokowi memenangkan pertarungan dan pihak yang kalah menjadi oposisi yang melakukan kritik serta protes intensif kepada pemerintahan. Tapi istana masih kuat dan konsolidasi politik makin menarik partai-partai politik yang sebelumnya kalah di 2014, menjadi bagian dari koalisi istana. 

Memang, politik Indonesia tak menginginkan keberadaan personal kuat yang bahkan tak memiliki maupun memimpin partai. 2016, ia digempur dengan kekuatan besar masyarakat mayoritas. Gempuran itu sebenarnya tidak langsung diarahkan kepada Jokowi, namun kepada Gubernur pengganti yang sebelumnya adalah wakil Joko Widodo pada saat memimpin DKI.

Tapi protes itu terus berlanjut dengan judul reuni, namun masih dengan tema yang sama, yakni mendengungkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, penguatan solidaritas keagamaan masyarakat mayoritas, dan mengingatkan kembali tentang penindasan pemodal kepada grassroots secara ekonomi maupun politik.

Para kritikus lahir dan pemerintah nyaris tak mampu membendung arus besar massa aksi yang datang terus-menerus dan dukungan kepada oposisi akhirnya menguat. Ditandai dengan menangnya Anies Baswedan atas Ahok, Prabowo akhirnya kembali percaya diri untuk maju dalam kontestasi politik di 2019.

Apa yang ingin saya tulis di sini adalah seputar para demagog yang menunjukkan wajah di tahun-tahun pascareformasi yang sebenarnya bukan hanya ada di tengah-tengah kritikus, tapi juga di dalam badan kekuasaan.

Demikianlah demokrasi yang kita kenal; dihidupkan dengan semangat dialog atau mati dalam pembungkaman militer. Tapi kematian demokrasi hari-hari ini, seperti kata Levitzky dan Ziblat, bisa juga dibunuh melalui kotak suara dan monopoli kursi parlemen.


***

Italia, German, dan Venezuela pernah digempur oleh para demagog dan tak cukup kuat mempertahankan negaranya dari konsekuensi fasisme dan otoritarianisme. Watak demagog adalah menutup ruang dialog, meski ia terpilih melalui pemilu dan cara-cara yang dipandang sah, konstitusional, bahkan demokratis. 

Kita mengenal Hitler yang kalah dalam pemilu, melakukan perlawanan bersenjata dan memonopoli popularitasnya setelah diberi kesempatan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan oleh elite-elite yang hendak memonopoli populisme demi politik elektoral. 

Tapi partai penguasa tumbang dengan sekejap setelah Hitler memopulerkan retorikanya yang nyaris tak pernah merasa kalah. Hitler terpilih tapi kemudian demokrasi mati dan fasisme bahkan rasisme menjadi arus utama kesadaran dari sebuah negara yang sebelumnya baik-baik saja.

Di Italia, kita mengenal Mussolini yang juga orang luar dalam politik. Ia lebih mirip kritikus dan cukup populer di tengah masyarakat menengah ke bawah. Ia memanfaatkan posisinya dan mengubah konstelasi politik Italia dan akhirnya Raja memanggilnya untuk duduk menjadi perdana menteri. Kabinet disusun, demokrasi lenyap.

Chavez di Venezuela juga tak beda. Ia memonopoli kesadaran rakyat dengan popularitasnya dalam perlawanan terhadap rezim. Seorang warga yang berasal dari negara bagian yang sama dari mana Chavez berasal mengatakan, "Demokrasi kami sedang sakit, dan hanya Chavez antibiotiknya."

Chavez mula-mula memimpin dengan sangat demokratis, kemudian pelan-pelan menyerang lembaga-lembaga demokratis dan berubah dengan menjadikan lembaga-lembaga demokrasi sebagai senjata untuk melemahkan oposisi. 

Pemanfaatan lembaga-lembaga demokrasi itu diikuti dengan pemilu-pemilu lanjutan yang mencurigakan serta perubahan batas kekuasaan Presiden oleh parlemen mayoritas yang tak lain adalah partainya dengan tujuan agar ia bisa berkuasa selamanya. Venezuela kehilangan demokrasinya demi populisme Chavez.

Mereka kini dicap sebagai demagog yang melenyapkan demokrasi dengan model yang lebih halus dari yang pernah terjadi usai perang dingin. Pakistan, Chile, Argentina, Ghana, Guatemala, Nigeria, Peru, Republik Dominika, Thailand, Turki, Uruguay, dan Yunani, seluruhnya kehilangan demokrasi di hadapan senjata para jenderal. 

Bahkan baru-baru ini, tepatnya tahun 2013, kudeta militer masih menimpa Muhammad Mursi di Mesir. Dan pada 2014 terjadi di Thailand dengan Yingluck Shinawatra sebagai korban.

Demokrasi memang rentan disusupi fasisme melalui berbagai cara. Steven Lavitsky dan Danial Ziblat dalam How Democracies Die memberikan rumusan penting tentang tanda-tanda demagog, baik yang ada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan berikut indikator-indikatornya (dikutip secara langsung melalui buku terjemahan dengan judul Bagaimana Demokrasi Mati):

1. Penolakan (atau komitmen lemah) terhadap aturan main demokratis

Apakah mereka menolak konstitusi atau menunjukkan kesediaan melanggarnya?

Apakah mereka mengusulkan cara-cara antidemokrasi seperti membatalkan pemilu, melanggar atau membatalkan konstitusi, melarang organisasi tertentu, atau membatasi hak asasi sipil atau politik?

Apakah mereka berusaha (atau menyetujui) menggunakan cara di luar konstitusi untuk mengubah pemerintahan, seperti kudeta militer, perlawanan dengan kekerasan, atau unjuk rasa besar untuk memaksakan perubahan di pemerintahan?

Apa mereka berusaha merusak legitimasi pemilu, contohnya dengan menolak menerima hasil pemilu yang kredibel?

2. Menyangkal legitimasi lawan politik

Apakah mereka menyebut lawan sebagai pelaku makar atau menentang tatanan konstitusional yang ada?

Apakah mereka menyatakan bahwa lawan adalah ancaman eksistensial, baik bagi keamanan nasional maupun cara hidup yang umum?

Apakah mereka menuduh tanpa dasar lawan partisan sebagai kriminal yang dianggap melanggar hukum (atau berpotensi begitu) dan tak memenuhi syarat ikut serta dalam arena politik?


Apakah mereka berkata tanpa dasar bahwa lawan adalah antek asing, bekerja sama diam-diam dengan (atau dipekerjakan) pemerintah asing—biasanya yang bermusuhan?

3. Toleransi atau anjuran kekerasan

Apakah mereka punya hubungan dengan geng bersenjata, pasukan para militer, milisi, gerilyawan, atau organisasi lain yang terlibat kekerasan tidak sah?

Apakah mereka atau sekutu partisan mereka mendukung atau mendorong serangan massa terhadap lawan?

Apakah mereka secara tak langsung menyetujui kekerasan yang dilakukan pendukung mereka dengan menolak mencela dan menghukumnya?

Apakah mereka pernah memuji (atau menolak mencela) tindakan kekerasan politik pada masa lalu atau di tempat lain?

4. Kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media

Apakah mereka mendukung hukum atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, seperti perluasan hukum pencemaran nama baik atau penistaan atau hukum yang membatasi protes, kritik terhadap pemerintah, atau organisasi sipil atau politis tertentu?

Apakah mereka pernah mengancam tindakan hukum atau lainnya kepada pengkritik di partai lawan, masyarakat sipil atau media?

Apakah mereka memuji tindakan represif yang dilakukan pemerintah lain pada masa lalu atau di tempat lain?

Tentu berdebat tentang tanda berikut indikator-indikator para demagog ini penting dilakukan. Apa yang lebih penting dari itu adalah melakukan deteksi dini bagi munculnya para demagog itu.

***

Bagaimana Indonesia? Pascareformasi 98, banyak aktivis yang mengeluh tentang negara yang dicita-citakan tak kunjung wujud. Kebebasan sudah diperoleh, namun adagium hukum tajam ke bawah tumpul ke atas masih sering kita dengar. 

Di pihak lain, para pembela hukum masih sering bilang bahwa hukum adalah panglima dan Indonesia adalah negara hukum. Apakah penyebabnya?

Saya ingin memberikan semacam tesis bahwa sejarah reformasi adalah sejarah mahasiswa, buruh tani, dan rakyat miskin kota.

Singkatnya, reformasi adalah sejarah perlawanan entitas-entitas yang hidup secara kolektif secara terus-menerus, menubuh di dalam entitas kolektif tersebut dan bukan sejarah personal para tokohnya. 

Aktivis 98 ternyata tak sepenuhnya para demokrat. Di tengah-tengah mereka, juga tumbuh para demagog yang senang mengingat sejarah perlawanan dan memonopoli citra personalnya sebagai figur reformasi untuk kepentingan politik elektoral. Mereka masuk ke parlemen, menjadi bagian dari kekuasaan atau bagian dari partai oposisi, tapi tak kunjung memberikan apa pun untuk demokratisasi Indonesia.

Bahkan pada pengesahan UU MD3 yang dipandang banyak pihak sebagai alarm bagi akhir dari demokrasi kita pun didukung oleh mayoritas parlemen, baik koalisi pemerintah maupun partai oposisi.

Setelah aksi-aksi yang terjadi di 2016 sampai 2019 ini, kita patut memberikan imajinasi lain; bagaimana jika para kritikus dan demonstran itu diberkan kekuasaan? Menjadi pembeda atau sama saja dengan para pendahulu mereka yang berdemonstrasi di 98 kemudian masuk ke lingkaran kuasa?

Imajinasi ini juga pantas kita letakkan kepada orang-orang yang tegak berdiri di sekitar kekuasaan, yang juga berdialog dengan lantang namun kentara ingin membungkam dialog? Saya tidak akan menyebut nama, karena mereka mungkin sudah cukup dikenal.


***

Sekarang pertanyaannya, apakah kita sedang mendengar alarm matinya demokrasi di negara ini sejelas kita mendengar sirine pertanda imsak? Atau apakah kita melihat batu nisan bagi demokrasi kita sejelas kita melihat minuman segar di lemari pendingin warung sebelah saat bulan ramadan?

Jawabannya adalah masyarakat kita nyaris tak mendengar dan melihat itu. Euforia pada wilayah kontestasi elektoral selalu menjadi antibiotik bagi mayoritas masyarakat bahkan bagi masyarakat yang terorganisasi. Pasca-pemilu, selalu ada bekas, entah suka bagi yang berkuasa maupun duka bagi yang kalah.

Bagian penting dari pilar demokrasi yang tak lain adalah civil society dan pers harus senantiasa memantau dan memperjelas alarm itu melalui peringatan dini kepada masyarakat dengan cara yang paling mungkin didengar dan dipercaya.

Tentu tugas menghambat para demagog yang berpotensi membunuh demokrasi itu juga terdapat pada partai politik, yang seharusnya lebih tajam menyaring calon-calonnya, baik di eksekutif maupun di parlemen, demi menghambat para demagog meraih kekuasaan. Sekalipun di dalam demokrasi kita diharuskan memberi kebebasan bagi setiap orang untuk mencalonkan diri, namun menyelamatkan demokrasi adalah keharusan.

Para demagog mungkin menjadi antibiotik seperti pada kasus Chavez. Tapi antibiotik tak pernah boleh dikonsumsi berlebih.

Artikel Terkait