2 tahun lalu · 1211 view · 7 menit baca · Politik money-politik_1475021954_112.215.175.145.jpg
Salah satu pilar demokrasi adalah pemilu

Menciptakan Pemilu Berintegritas Tanpa Politik Uang

Dalam alam demokrasi, pemilu menjadi salah satu tonggak dasar berdirinya suatu negara. Tidak hanya menjadi manifestasi dari ajang transisional pemimpin, pemilu juga merupakan perwujudan dari hak politik masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari doktrin politik Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sebagai salah satu tonggak berdirinya negara demokrasi, pemilu harus betul-betul dipahami sebagai sesuatu yang mendasar dan penting bagi negara ini. Kita harus mengawal terciptanya pemilu bersih, cerdas dan berintegritas. Pada hakikatnya kita pun harus mengedepankan asas pemilu LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil), asas yang menjadi basis terciptanya kondusifitas pemilu di Indonesia.

Pemilu tidak bisa kita sangkal merupakan ajang kompetisi. Ketika perhelatan pemilu digelar, maka seluruh calon akan beradu kuat dalam memenangkan hati masyarakat. Beragam cara, trik dan strategi dipergunakan setiap calon dalam mempengaruhi pilihan rakyat secara luas. Masa kampanye merupakan masa yang subur bagi setiap calon dengan mengisi beragam orasi politik baik dalam bentuk seminar, panggung rakyat dan lainnya untuk mendapatkan suara rakyat.

Kalau hal ini dilakukan dengan etika yang baik tentu kita sangat sepakat. Tapi apa jadi bila pemilu hari ini adalah pemilu tak berintegritas? Tak berintegritas karena didalamnya terdapat virus yang sungguh mematikan esensi pemilu tersebut dengan menjamurnya praktik serangan fajar atau politik uang.

Uang menjadi primadona pemantik pilihan pemilih dalam pemilu. Oleh karena uanglah kampanye bisa berjalan. Terkait hal ini tepat yang dikatakan oleh seorang pakar politik bahwa “Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it”--Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye.

Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang (Sumber: Laporan Riset KPU Bandung Barat: Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014 di Bandung Barat, hal 8). Signifikansi uang inilah membuat parpol beserta kadernya yang ikut pemilu tercebur dalam permainan hitam politik uang yang pada hakikatnya mencederai pemilu itu sendiri.

Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) di 15 provinsi terkait adanya praktik politik uang yang dilakukan caleg untuk mendulang suara pada pemilu legislatif (pileg) 9 April 2014 lalu, menyimpulkan masih maraknya praktek politik uang, dengan kasus terbanyak terjadi di provinsi Banten yaitu 36 kasus kemudian disusul Riau dan Bengkulu dengan 31 kasus, Sumatera Barat 31 kasus dan Sumatera Utara 29 kasus.

Setali tiga uang, Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak, mengaku menerima 1.000 laporan tentang politik uang dalam pilkada serentak, awal Desember 2015 lalu. Perhelatan Pilkada tahun 2015 yang kita harapkan dapat berjalan bersih, pun kembali tercoreng oleh ulah tak berintegritas yang dilakukan para kandidiat dalam mendulang secara haram suara rakyat untuk menduduki singgasana kekuasaan.

Kita semua tentunya harus mengatakan bahwa kita termasuk orang-orang yang mengetahui serangan fajar itu, entah kita menerima atau mengabaikannya, tak jadi soal, yang jelas wajah pemilu kita sungguh tercoreng dengan kasus politik uang ini. Dengan diiming-imingi uang, kita rela menggadaikan hak politik kita untuk satu suara yang bila diakumulasikan dalam jumlah besar bisa saja memenangkan calon pemberi uang tersebut.

Tercekokinya pilihan masyarakat oleh praktik politik uang tersebut berimbas kepada pilihan masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan hati nuraninya. Dengan praktik politik uang, suara rakyat digiring untuk memilih kandidat yang memberikan uang tadi. Apalagi bila kandidat tersebut memberikan uang yang terbilang lebih besar dari kandidat lain. Adalah hal yang tidat dapat kita mungkiri bahwa semakin besar uang yang disodorkan, siapa masyarakat yang menolak tergiur, apalagi saat kondisi ekonomi sedang lagi sulit-sulitnya?

Senada dengan hal itu, kondisi masyarakat Indonesia yang memang masih banyak berlabel masyarakat golongan bawah (miskin), menghendaki mereka, mau tidak mau menjadi berpikir pragmatis, idealisme pun tergadai demi uang, uang dan seterusnya. Laporan Penelitian Lembaga Survei Nasional pada Pileg 2014 lalu memberikan data bahwa masyarakat Indonesia mayoritas mau menerima uang dari partai politik dan caleg.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional, Umar S. Bakry, seperti dikutip dari Antara, sebanyak 69,1 persen responden mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dalam Pemilu 2014, dengan alasan berbeda-beda.

Padahal pada Pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol meskipun tak akan mempengaruhi pilihan mereka, singkat kata, uang ditampung, urusan memilih urusan belakang. (sumber: KPU Bandung Barat. Laporan Riset: Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014 di Bandung Barat, hal 4).

Hasil Jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah harian nasional, mengungkap praktik politik uang masih kuat dijalankan calon anggota legislatif. Dua dari tiga responden menyatakan penyelenggaraan pemilu lalu sangat diwarnai praktik politik uang. Pengalaman publik dalam menjalani pemilu membuktikan itu. Satu dari lima responden menyatakan pernah ditawari uang atau barang untuk memilih caleg ataupun partai politik tertentu dalam Pemilu Legislatif 2014.

Demikian pula terkait informasi apakah mereka pernah mendengar adanya pembagian uang atau barang di sekitar rumah tinggal, 2 dari 5 responden menyatakan pernah mendengar adanya pembagian uang pada pemilu lalu. (Kompas, Senin, 28 April 2014, ” Noda Politik Uang di Pemilu”).

Politik uang tumbuh bak jamur di musim penghujan. Jumlahnya tak terbendung, permainannya rapi dan masif sehingga sulit dilacak. Hal ini sungguh banyak terjadi di struktur politik terendah seperti desa, kecamatan dan kabupaten bahkan tidak menutup kemungkinan tingkat provinsi sampai nasional.

Praktik politik uang masih menjadi primadona pemikat pilihan pemilih dalam pemilu. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mau menghayati secara mendalam rekam jejak para calon untuk mengetahui sejauh mana kapabilitas dan kompetensi dari para calon yang berkompetisi. Hal inilah yang pada akhirnya menempatkan kualitas pemilu di Indonesia terbilang buruk.

Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principe (2008) mengatakan bahwa mencari mahkota kekuasaan boleh mempergunakan segala cara, asal ia bisa mendapatkan singgasana kursi kekuasaan. Tampaknya doktrin Machiavelli ini masih begitu kental hadir di Indonesia. Ketika masa Niccolo, cara mendapatkan kekuasaan dilakukan dengan cara yang cukup brutal dengan salah satu praktik yang disarankan ialah bunuh-membunuh.

Lain zaman lain caranya. Era kekinian tampaknya lebih seksi menggunakan cara-cara yang tersembunyi, seperti politik uang ini. Lihatlah begitu menjamurnya praktik politik uang merupakan cara yang cukup licik dalam mendapatkan kekuasaan yang langka itu.

Padahal bila kita berkaca pada sejarah pemilu, tampak jelas pemilu pertama (1955) di Indonesia adalah pemilu paling demokratis dan terbilang bersih serta cukup adil, ini seharusnya dilanjutkan, bukannya makin merosot seperti sekarang ini. Kala itu, pemilihan umum diselenggarakan dengan cara khidmat, karena merupakan pemilihan umum pertama pasca kemerdekaan.

Tidak ada pembatasan partai-partai, serta tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai-partai sekalipun kampanye berjalan seru, terutama antara Masyumi dan PNI. Pun pula, administrasi teknis berjalan lancar dan jujur.

Sebuah anomali bila politik pemilu kita justru mengalami defisit integritas saat ini. Alih-alih ingin membuat politik berintegritas, permasalahan kaderisasi sebagai salah satu basis melahirkan pemimpin dengan tingkat idealisme tinggi dalam berkompetisi secara sehat dalam pemilu, hancur bersama rintik-rintik politisasi yang kental.

Kesimpulan

Politik uang adalah perusak pemilu dalam negara kita. Praktik ini pada dasarnya mencekoki pilihan masyarakat kita yang tidak akan menggunakan hati nurani mereka untuk memilih sesuai dengan pilihan dan keyakinan mereka. Track record calon pada hakikatnya tidak lagi menjadi pertimbangan yang signifikan apalagi bila politik uang telah masuk begitu jauh dalam masyarakat Indonesia.

Politik uang tidak hanya menciderai pemilu kita. Politik uang adalah bentuk pembodohan publik dan upaya membentuk pola pikir pragmatis di masyarakat di satu sisi. Serta dilain sisi, masyarakat pun semakin tidak memiliki kesadaran menolak dengan tegas praktek politik uang yang semakin merajalela ini, sehingga menjadi lengkaplah kebobrokan penyelenggaraan pemilu kita.

Sun Tzu (penulis militer Cina) pernah mengatakan “perjalanan seribu mil dimulai dari satu langkah”. Hendaklah diri sendiri harus memulai untuk melakukan yang benar. Kita tahu politik uang itu salah, tapi apakah kita sadar bahwa politik uang salah? Maksud saya, yang defisit dari negeri ini sekarang adalah kesadaran. Banyak orang yang tahu politik uang itu salah, tapi sedikit orang yang mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan politik uang. Ini lah yang harus kita hancurkan, harus diubah sedemikian rupa. Sudah sepatutnyalah kita harus mengedepankan etika berpolitik secara dewasa dan adil, pemilu yang berintegritas tanpa politik uang untuk kemajuan perpolitikan di Indonesia.

Bagi pemerintah, tidak ada kata terlambat untuk berbenah, ada beberapa hal yang harus dilakukan, pertama, revitalisasi asas luberjurdil dalam pemilu dengan menggencarkan sosialisasi politik terutama ke daerah-daerah terpencil, terluar dan terdalam. Kedua, galakkan pendidikan politik (berupa seminar, dialog publik, dan lain-lain) bagi masyarakat terkhusus generasi muda sebagai bekal bagi mereka dalam menentukan pilihan calon menurut nurani mereka berdasarkan track record calon.

Ketiga, tegakkan kembali pasal 88 dan 89 Undang-Undang No.8 tahun 2012 yang memuat pidana praktek politik uang. Keempat, pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menjamin terciptanya politik bersih dengan adanya pengawasan ketat pada penyelenggaran pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Semoga ini bisa terealisasi.