1 tahun lalu · 212 view · 2 menit baca · Pendidikan 82812.jpg
Ilustrasi: sindonews.net

Mencipta Ruang Perubahan Sosial

Tak ada bangsa beradab tanpa mengutamakan pendidikan. Semakin terdidik suatu bangsa, semakin beradab bangsa itu. Bahwa bangsa yang beradab adalah bangsa yang terdidik, yang maju secara kualitas sumberdaya manusianya.

Berkaca pada cita-cita kemerdekaan, tepat kiranya jika Indonesia menempatkan pendidikan di posisi paling sentral, di atas segala kebijakan yang ada. Dan ini lebih sebagai satu konsekuensi logis. Mengembannya adalah keharusan, kewajiban semua warga tanpa kecuali.

Sebagai bahan refleksi, kita tentu tak boleh lupa akan sistem pendidikan di era pemerintahan sebelumnya. Di era SBY-Boediono yang paling dekat saja misalnya, sistem pendidikan dijalankan tak lebih baik dari praktik politik etis jaman kolonial. Pendidikan tak pernah terarah kepada pembentukan insan akademis, pencipta, pengabdi bagi nusa dan bangsanya.

Jikalau pun lahir beragam macam tenaga terdidik, mereka tetap saja tak mampu mengolah potensi kekayaan Indonesia itu. Sekadar meningkatkan surplus value-nya pun hampir tidak.

Sebabnya? Pendidikan diselewengkan hanya untuk kebutuhan pasar tenaga kerja. Para pelayan jasa sengaja dilahirkan guna kepentingan modal-modal tanpa tujuan yang jelas. Hematnya, semua dilakukan semata hanya untuk mengeruk kekayaan alam raya negeri ini.

Ya, banyak data menunjukkan preferensi pekerjaan diisu oleh lulusan perguruan tinggi. Mereka yang lulus justru kebanyakan minim di bidang industri pengelolaan. Tak heran ketika industri nasional mengalami kehancuran, sistem pendidikannya justru mencipta barisan pengangguran.

Tapi mengapa itu bisa terjadi? Pertama, sebagian besar lulusan perguruan tinggi hanya bermental pencari kerja (job-seeker), bukan pencipta (job-creator); dan kedua, efek dari sistem perguruan tinggi sendiri yang hanya mampu berpijak pada kebijakan dan kepentingan modal pasar.

Adalah fakta jika banyak perguruan tinggi yang cenderung mendorong para mahasiswanya untuk cepat lulus, yang kalau bisa dengan indeks predikat kumulatif (IPK) yang menjulang.

Parahnya, percepatan itu tidak ditopang dengan pemberian kompetensi serta keterampilan sebelum akhirnya dilepas sebagai “lulusan terbaik”. Alhasil, pengangguran terdidik pun merajalela. Maka masih mungkinkah bangsa ini ada harapan?

Dilantiknya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019, harapan akan perubahan pendidikan itu kembali tampak dekat. Melalui “Gerakan Revolusi Mental” yang menafasi tiap kebijakannya, tentu tak hanya patut kita dukung dan apresiasi, melainkan wajib berpatisipasi untuk realisasi. Karena tanpa peran semua untuk semua, revolusi mental hanya akan eksis sebagai simbol kering tanpa makna terlebih tujuan.

Sekadar merujuk Karlina Supelli dalam orasi ilmiahnya Mengartikan Revolusi Mental, jelas terang bagaimana Jokowi-JK hendak membangun basis kekuatan riil dari dini. Melalui lembaga-lembaga pendidikan di tanah air, revolui mental berusaha diarahkan sebagai misi utama dalam mencipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena tujuannya dari misi tersebut adalah mencetak generasi bangsa yang paham akan sifat dan karakternya sebagai warga, maka untuk itulah pendidikan kewarganegaraan bukan satu-satunya sebagai keutamaan. Pendidikan karakter pun menempati posisi yang sama, di samping pendidikan budi pekerti yang hari ini marak absen di sikap dan pola laku pejabat publik yang korup.

Karenanya, berbeda dengan era SBY-Boediono yang berusaha mengembalikan bangsa kepada kondisi yang kolonial, di era Jokowi-JK, kita patut menyambut hangat visi-misi pemerintahan ini. Ditilik dari segi esensinya, setidaknya di era ini tidak akan lagi melanggengkan kekuasaan dalam arti yang menindas. Kolonialisme tidak akan lagi mengabadikan keterbelakangan, kebodohan, serta mentalitas inlander bangsa Indonesia.

Dan sebagai pembenaran, kita bisa lihat hari ini bagaimana agenda pendidikan menjadi program yang terus-menerus dibangun sedini mungkin. Berbagai upaya pencerdasan (pendidikan) terus disinergiskan dengan capaian atau cita-cita tertinggi nasionalisme, yakni humanisasi berhilir keadilan sosial.

Jika ini mampu kita emban, maka asumsi Pramoedya Ananta Toer bisa kita patahkan. Indonesia bukan lagi negeri para budak, bukan budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain. Kan itu yang kita harapkan, bukan?