Mahasiswa
3 minggu lalu · 92 view · 3 min baca · Politik 84836_15994.jpg
Republika.co.id

Mencermati Perburuan Kursi

Kubu koalisi tampak seperti kebakaran jenggot ketika kemenangan Capres yang diusungnya, Joko Widodo, menyisakan kegalauan, ketenangan dan, kepastian mereka terhadap jatah kursi kabinet yang terusik oleh fenomena kedekatan Presiden RI dengan mantan rivalnya Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo juga telah menjalin kedekatan pula dengan ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan antara Megawati dan Prabowo juga berlangsung akrab dan dikenal sebagai diplomasi nasi goreng. Karena dalam kesempatan tersebut, Megawati membuat nasi goreng racikannya yang juga menjadi favorit Gus Dur.

Kedekatan antara keduanya tentu tidak harus membuat kita merasa kaget. Karena faktanya, Megawati pernah berpasangan dengan Prabowo ketika Pilpres 2019. Hal ini menunjukkan bahwa politik merupakan sesuatu yang dinamis, di mana terkadang lawan bisa menjadi kawan.

Meski begitu, pertemuan tersebut mengindikasikan tidak tertutup akan adanya “koalisi plus-plus” dalam susunan kabinet periode 2019 - 2024.

Di lain pihak, kubu koalisi minus PDI-P juga sudah pasang kuda-kuda dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris masing-masing di markas Partai Nasdem. Partai koalisi tersebut seakan menyiratkan keberatan dengan penambahan peserta koalisi, kecuali partai Nasdem yang terang-terangan menyatakan bahwa penambahan partai koalisi tidak diperlukan.

Menurut Nasdem, kekuatan koalisi sudah lebih dari cukup. Sangat terlihat tidak sepahamnya Partai Nasdem, yang terlihat juga dari dua kali markasnya dijadikan tuan rumah pertemuan. Anehnya, pertemuan yang kedua justru dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi lawan politik ketika Pilgub DKI.


Dari pertemuan tersebut, sangat terlihat kecemburuan Partai Nasdem terhadap partai Gerindra yang makin mendekat pada Jokowi dan PDIP. Sebenarnya peta politik yang berubah itu suatu keniscayaan, yang tadinya lawan bisa menjadi kawan, dan hal itu lumrah terjadi.

Misalnya dalam konteks Pilkada, baik bupati atau gubernur, dukungan partai tentu tidak linier dengan koalisi pusat. Semua tergantung kesepakatan parpol tingkat daerah. Bahkan koalisi itu pun tidaklah permanen. Karena setiap 5 tahun akan ada pemilu kembali, sehingga sangat dimungkinkan peta politik akan berubah.

Contohnya Gubernur Banten Wahidin. Ketika Pilgub, lawannya adalah Ratu Atut. Pada pilkada tahun lalu, mereka bersatu berkoalisi dengan Andika Hazrumy (anaknya Ratu Atut) melawan Rano Karno dari PDI-P.

Demikianlah politik. Oleh karena itu, tidak perlu adanya kecemburuan atau bahkan show of force kepada mitra koalisi yang lain, termasuk kepada Presiden terpilih.

Yang kita khawatirkan, kecemburuan yang sudah telanjur diperlihatkan secara eksplisit ternyata tidak diikuti oleh kawan koalisi yang lain. Bagaimanapun kepentingan masing-masing partai akan dikedepankan, yaitu kepentingan meraih kursi, kesetiakawanan akan menjadi ‘usang’ tatkala kekuasaan yang menjadi incaran para politisi.

Tentu alangkah lebih baik juga tetap solid mendukung Presiden terpilih sekaligus menjadi koalisi yang solid dan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang akan berjalan 5 tahun ke depan.

Daripada ditinggalkan teman, kemudian tidak mendapat kursi di kabinet, justru kursinya dialihkan kepada lawan dan berubah jadi oposisi? Tentu hal tersebut akan sangat disayangkan.

Partai koalisi tentunya harus sadar bahwa pemilihan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden sepenuhnya. Meski demikian, bukan tidak mungkin Presiden akan meminta saran kepada partai pengusungnya, siapa yang kelak akan membantunya dalam kabinet Indonesia Kerja.


Meski nantinya sudah masuk dalam kabinet, bukan berarti posisi tersebut membuatnya bisa duduk dengan nyaman. Karena reshuffle kabinet juga sangat mungkin terjadi, seperti ketika Anies Baswedan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan,

Para politisi harus sadar bahwa tidak ada lawan atau kawan abadi dalam ranah politik; yang ada adalah kepentingan yang abadi. Dalam ranah Pilpres 2019, PAN dan PKS merupakan partai koalisi pengusung Prabowo. Namun akan berbeda jika nantinya ada Pilbup atau Pilgub.

Contohnya, Ganjar Pranowo tidak mendapatkan dukungan dari PAN dan PKB. Namun dalam ranah Pilpres, PKB seakan getol mendukung Jokowi karena adanya ulama karismatik yang mendampingi Jokowi, yaitu KH Ma’ruf Amin. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi politisi tidak boleh kaku.

Partai koalisi tentu memiliki tugas yang lebih besar daripada harap-harap cemas mendapatkan kursi, yaitu tetap mendukung dan mengawal arah kebijakan presiden.

Artikel Terkait