Era keterbukaan informasi membuat berita tentang permasalahan korupsi makin sering berseliweran di lini massa. Baik itu tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, permasalahan politik uang dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu), maupun tentang skandal korupsi besar yang hingga saat ini masih belum terungkap.

Salah satu permasalahan yang berulang terjadi adalah korupsi selama gelaran kontestasi pemilu. Hal tersebut muncul karena terdapat semacam paradigma keliru yang berkembang dalam masyarakat, bahwa dalam pelaksanaan pemilu serta dunia politik secara umum sarat dengan proses tukar-menukar jasa, atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional. 

Artinya, ada tukar-menukar jasa dan barang yang terjadi antara para politisi dengan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik. Akibatnya, makin banyaknya politisi yang terjerembab dalam skandal korupsi. Menunjukkan kepada publik dampak dari praktik politik transaksional dalam kontestasi pemilu.

Politik transaksional muncul akibat mahalnya biaya dalam mengikuti kontestasi pemilu. Sehingga ketika telah menduduki kursi yang didapatkan melalui pemilu, muncul keinginan untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah dikucurkan. Salah satu cara mudah untuk mengembalikan modal serta mendapat untuk hanya dengan melakukan praktik korupsi.

Permasalahan berikutnya berhubungan dengan integritas pemerintahan yang nantinya terpilih. Kursi-kursi pemerintahan akan diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas bermasalah. Karena hanya akan berorientasi pada bagaimana cara untuk dapat mengembalikan modal yang telah dihabiskan selama masa kampanye.

Permasalahan tersebut akan makin larut dalam diam apabila tidak terdapat regulasi konkret yang membatasi hal tersebut. Pelbagai praktik koruptif akan kembali terulang apabila tidak terdapat langkah prefentif dari pemerintah. Penjatuhan sanksi pasca terjadinya praktik politik uang tidak menjadi satu-satunya cara yang efektif untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Transaksi Kursi dan Suara

Agar dapat diusung oleh partai politik, terkadang bakal calon harus menyerahkan sejumlah uang yang biasa dikenal dengan “Mahar Politik”. Ketika pertama kali membaca kata “Mahar”, pastilah terbesit makna “Mas Kawin”. Namun, dalam praktik politik di Indonesia, istilah mahar digabungkan dengan kata yang lain, yaitu politik. 

Sehingga mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.

Perputaran uang dalam Pemilu tidak hanya dalam lingkar elite, namun juga menyasar masyarakat. Cara tersebut digunakan untuk membeli suara masyarakat agar memilih atau tidak memilih seseorang dalam Pemilu. 

Kebiasaan tersebut membuat masyarakat yang menerima uang dari peserta Pemilu menganggap bahwa hal tersebut hal yang lumrah. Tak jarang bahkan konstituen sendirilah yang secara sadar “menagih” sejumlah uang kepada individu maupun tim kampanye.

Secara sadar, praktik korupsi dilakukan dalam pelaksaan pemilu. Hal keliru yang dianggap biasa. Berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Karena pemilihan tidak lagi dilakukan dengan mempertimbangkan visi-misi yang ditawarkan oleh peserta pemilu. Namun lebih pada nominal uang yang diberikan sebelum hari pencoblosan.

Dampak yang ditimbulkan oleh politik uang akan terasa setelah pelaksanaan pemilu. Pada saat praktisi politik uang menduduki kursi di lembaga legislatif maupun eksekutif. Akan muncul upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikucurkan untuk menyiram konstituen. 

Gaji serta tunjangan bulanan tidak akan dapat menutupi kerugian tersebut. Sehingga pilihan yang paling rasional untuk mengembalikan kerugian uang pada saat kampanye serta mendapatkan untung dari posisinya secara materiil hanya dengan melakukan korupsi.

Dibutuhkan langkah strategis untuk menutup ruang kembali terjadinya praktik koruptif tersebut. Terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh. Seperti dengan memberikan pendidikan politik serta pemahaman tentang anti-korupsi. Bukan hanya kepada konstituen, namun juga kepada partai politik serta peserta pemilu. 

Pendidikan politik tentang pentingnya menyalurkan suara dengan jujur tanpa harus tergiur dengan uang harus menjadi salah satu prioritas dari penyelenggara pemilu. Meninggalkan kebiasaan sosialisasi tentang bagaimana cara datang ke TPS serta mencoblos di surat suara. Namun harus mulai beralih dengan memberikan pemahaman tentang dampak negatif apabila tetap menerima uang dari peserta Pemilu.

Tidak hanya menyasar konstituen. Memberikan pemahaman kepada partai politik serta peserta pemilu juga merupakan hal yang penting. 

Pembenahan pengelolaan keuangan partai politik agar menjadi lebih terbuka akan memiliki dampak positif dalam memerangi politik uang dalam pemilu. Dapat dilakukan pengawasan atas pemasukan mencurigakan yang diterima oleh partai politik. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghapus kebiasaan politik transaksional.

Selain menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada, langkah pencegahan juga harus didahulukan. Karena pentingnya pelaksanaan Pemilu yang berintegritas demi menempatkan orang-orang yang memang memiliki kapasitas serta memperbaiki iklim demokrasi serta tata kelola pemerintahan di Indonesia.