Setelah beberapa negara mengklaim bakal menemukan vaksin Covid-19, apakah persoalan terkait pandemi Covid-19 akan langsung hilang? Ternyata tidak. Salah satu persoalan mendesak sudah muncul dan harus segera dicari solusinya adalah ketidakadilan akses terhadap vaksin Covid-19. 

Ada perkiraan bahwa sebagian kecil negara—khususnya negara maju dan kaya—memiliki akses luas terhadap vaksin. Sebaliknya, sebagian besar negara—negara miskin/berkembang—tidak memiliki jaminan dalam menyediakan vaksin kepada warga negaranya.

Realitas global justru lebih mengarah kepada normal baru yang mengkhawatirkan, yaitu nasionalisme vaksin. Fenomena nasionalisme vaksin itu merujuk pada kecenderungan negara-negara (termasuk Indonesia) untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional dalam 2 hal. Pertama, mereka berlomba-lomba menemukan vaksin. Kedua, berebut menjadi yang pertama untuk mendapatkan vaksin itu.

Kedua hal itu sangat berorientasi nasionalistik, yaitu demi kepentingan perlindungan terhadap warga negara sendiri ini. Pertarungan memperebutkan vaksin ini berlangsung secara tidak adil. Negara-negara maju/kaya dipastikan menang dan mendapatkan vaksin itu. Dengan kekuatan keuangannya, negara-negara kaya bahkan bisa memesan atau membayar inden kepada produsen vaksin dalam jumlah ratusan juta vaksin.

Negara-negara maju/kaya itu seperti bermata gelap dan lupa bahwa virus Corona ini berbeda dengan virus-virus sebelumnya. Karakteristik penyebaran yang masif, cepat, dan eksponensial menyebabkan pandemi Covid-19 tidak bisa hilang begitu saja dengan memberikan vaksin hanya kepada warga negaranya.

Saya melihat bahwa vaksinasi Covid-19 tidak bisa terbatas pada batas-batas nasional sebuah negara, namun vaksinasi Covid-19 harus bersifat global.

Persaingan Rusia, AS, dan China

Persaingan penemuan vaksin Covid-19 tidak dapat disangkal memang telah menandai babak baru perlombaan senjata global. Nasionalisme vaksin justru menunjukkan wajahnya dalam rivalitas geopolitik di antara China, Rusia, dan AS. 

Investasi miliaran dolar dilakukan untuk menjadi yang pertama menemukan, memproduksi, dan mendapatkan jaminan ketersediaan vaksin untuk warga negaranya. Setelah mendapatkannya, mereka kemudian menawarkannya ke negara-negara lain tanpa ada kepastian dengan atau tanpa membayar.

Apalagi persaingan itu meningkat ketika Rusia mengklaim telah menemukan vaksin Covid-19 dengan nama 'Sputnik V'. Nama ini seolah menempatkan iklim persaingan ini sebagai kelanjutan dari Perang Dingin, ketika WHO, AS, dan negara-negara Barat mengkritik vaksin temuan Rusia itu. 

Suasana kompetitif nir-kolaborasi itu juga sudah kelihatan dalam rivalitas antara China dan AS selama ini, yang berujung pada protes AS ke WHO dan keluar dari otoritas kesehatan global itu.

Persaingan ketiga negara besar itu bahkan juga memiliki dimensi geopolitik. Putin bahkan mengajak dan menawari berbagai negara untuk bekerja sama mengembangkan vaksin itu. Indonesia, Vietnam, Filipina tartarik dengan tawaran Rusia. Selain itu, Indonesia dan Filipina juga bekerja sama dengan China. Sedangkan Singapura tetap menjaga hubungan baik dengan AS.

Berbeda dengan Rusia dan AS, negeri Panda menggunakan momentum perlombaan vaksin untuk berdiplomasi ke sejumlah negara berkembang. China berjanji memastikan negara-negara berkembang memiliki akses ke vaksin China dan memberikan kontribusi finansial sebagai respon internasionalnya dalam penanganan Covid-19. 

Bagi Trump secara pribadi, urgensi mendapatkan vaksin adalah bagian strategis dari agenda kampanye agar bisa terpilih lagi sebagai presiden AS. Penemuan vaksin pada akhir 2021 menjadi alat kampanye yang ampuh dalam agenda politik ‘America First’. AS sangat jelas ingin menjadikan penemuan vaksin sebagai simbol kebanggaan sekaligus kepemimpinan baru dalam perang global melawan Covid-19.

Kecenderungan nasionalisme vaksin ini secara jelas sangat mengkhawatirkan. Selain kesulitan negara-negara miskin, risiko terbesar dari nasionalisme vaksin ini adalah makin sulitnya upaya pemberantasan virus Covid-19 dalam waktu cepat. Persebaran Covid-19 yang sudah mengglobal tidak bisa lagi direspons dalam batas-batas nasional semata.

Memperkuat Otoritas Kesehatan Global

Isu kesehatan telah menjadi agenda baru dan mendesak dalam forum-forum politik dan keamanan multilateral sejak virus Corona ditetapkan sebagai pandemi global. 

Dalam catatan saya, berbagai inisiatif kerja sama multilateral seakan bersaingan dengan inisiatif-inisiatif nasional yang lebih mencerminkan rivalitas antarnegara. Apalagi ketika otoritas kesehatan global tampak kurang mampu menghadapi diplomasi kesehatan yang dilancarkan China, Rusia, dan AS.

Persoalan meningkatnya potensi ketidakadilan akses terhadap vaksin Covid-19 ini juga diperburuk dengan melemahnya WHO sebagai otoritas kesehatan global. Alih-alih berdiri sebagai lembaga utama global yang otoritatif dalam penanganan pandemi global ini, WHO justru sering terlibat dalam baku pendapat dengan beberapa negara, termasuk Indonesia.

Dalam beberapa literatur, inti dari diplomasi kesehatan global adalah sharing atau berbagi, yaitu berbagi informasi, kapasitas penanganan virus, dan kapasitas penemuan vaksin. Berbagai negara perlu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan WHO agar mampu menjalankan fungsinya sebagai otoritas kesehatan global. 

Krisis global Covid-19 ini memerlukan solusi dan kerja sama dunia dalam pemulihannya. Beberapa negara dan lembaga nirlaba mulai mengambil inisiatif diplomasi vaksin.

Saya mencatat ada beberapa inisiatif global untuk méndorong keadilan akses terhadap vaksin Covid-19 ini. Misalnya, di awal Juni lalu, Global Vaccine Summit 2020 di Inggris berhasil mengumpulkan lebih dari US$ 8,8 miliar dari 31 pemerintah donor dan delapan yayasan, perusahaan dan organisasi. Dana itu akan dipakai untuk imunisasi 300 juta anak-anak di seluruh dunia sebagai bagian penting dari akses universal terhadap vaksin Covid-19.

Selain itu, lebih 150 negara bergabung dalam COVAX, yaitu kemitraan global untuk menjamin akses yang cepat, adil dan setara terhadap vaksin Covid-19 di seluruh dunia. COVAX akan menyediakan lebih dari dua miliar dosis vaksin dengan persetujuan WHO dan akan dikirim secara merata ke semua negara yang berpartisipasi.

Di tengah kecenderungan nasionalisme vaksin, kedua inisiatif global ini setidaknya menunjukkan masih adanya solidaritas global untuk menegakkan keadilan akses secara global terhadap vaksin Covid-19.

Dalam perlombaan penemuan dan perebutan akses terhadap vaksin Covid-19 ini, upaya-upaya global perlu semakin diperluas dengan melibatkan sebanyak mungkin. Tujuan utamanya bukanlah jaminan penyediaan akses vaksin kepada warganegara di wilayah nasional tertentu, namun kepada semua penduduk dunia.