Pasca pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014, Pilkada DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah peristiwa politik yang cukup menyita perhatian warga di tanah air. Meskipun ada 101 daerah yang akan melaksanakan hajatan pemilihan kepala daerah pada tahun itu, magnet pilkada DKI Jakarta begitu kuat hingga pemberitaan media nasional didominasi pemberitaan tentang pemilihan Gubernur Jakarta.

Paling tidak ada 3 faktor yang membuat Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi begitu menarik. Pertama, DKI Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia yang sering dibaca sebagai representasi pergolakan politik di tingkat nasional.

Faktor yang kedua adalah figur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, yang notabene adalah minoritas dalam beberapa lapisan; China, Kristen, yang bertarung di daerah dengan jumlah pemilih mayoritas adalah Muslim.

Dan yang ketiga, munculnya gejala deparpolisasi yang mendorong Ahok digadang-gadang bertarung dari jalur perseorangan tanpa dukungan partai politik. Deparpolisasi sering dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan atau kekecewaan konstituen terhadap kinerja partai politik.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam temuan survey terkait tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Rilis survey SMRC memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai yang hanya sekitar 52,9 %. Sementara itu, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam rilis survey bulan Agustus 2016, menunjukkan hanya 22,6% publik yang mengaku masih percaya dengan partai politik.

Parpol menjadi elemen inti dalam skema politik di tingkat lokal maupun nasional. Skenario koalisi maupun oposisi menempatkan partai sebagai penentu utama dalam negosiasi politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Kandidat-kandidat yang berkompetisi pun diusung lewat partai dengan berbagai macam mekanisme intenal masing-masing partai sebagai mesin politik.

Sementara deparpolisasi harus dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan konstituen terhadap fungsi dan kinerja partai yang gagal memainkan fungsinya secara lebih efektif, selain juga karena faktor banyaknya kader partai yang terjerat kasus. Selain itu, partai dinilai kurang melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan publik. Dalam perumusan undang-undang atau peraturan partai dinilai lebih mengutamakan kepentingan kelompok (partai) dari pada kepentingan masyarakat.

Dalam sebuah sistem politik, demokrasi dalam berbagai tingkatannya membutuhkan pranata sosial yang tepat agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan tujuan bernegara.

Partai politik merupakan institusi politik yang berperan sebagai aktor politik, harus memiliki aturan yang jelas serta mekanisme internal yang transparan yang mampu menjamin kebebasan sekaligus kesetaraan aktor-aktor politik yang terlibat di dalamnya. Di sini partai politik berfungsi sebagai pintu masuk bagi kader-kader yang akan duduk di kursi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Namun kenyataan menunjukkan bagaimana partai politik terjebak dalam pola-pola instan yang lebih didasari kepentingan pragmatis dan bukan bersifat ideologis serta visi misi partai.

Banyak anggota legislatif yang terpilih lewat partai yang pada awalnya bukanlah kader partai, tetapi tetap diakomodir dalam partai karena telah memberikan “bantuan” atau “sumbangan” kepada partai demi memperoleh kesempatan dalam pencalonan. Sementara itu, banyak kader-kader yang potensial justru tidak diakomodir karena tidak “berkontribusi” secara materi kepada partai akhirnya terdepak keluar.

Begitu juga halnya dalam proses pencalonan kepala daerah, calon-calon yang mendaftar di partai harus memberikan biaya “sumbangan” kepada partai sebagai prasyarat mendapatkan kendaraan politik. Lagi-lagi kader partai harus dikorbankan demi segelintir kelompok oligarki yang mulai menguasai partai. Bahkan dalam proses pemilihan pimpinan partai pun harus melewati proses politik transaksional, dimana uang menjadi penentu dalam setiap proses politik.

Partai politik kini tidak hanya menciptakan kelompok oligarki yang mulai membajak partai dengan kepentingan kelompok jangka pendek, tapi di satu sisi juga melahirkan demokrasi borjuis, sebuah model demokrasi yang ditandai dengan munculnya kelas-kelas tertentu ataupun mereka yang tunduk pada kaum pemodal yang bisa terlibat dalam mekanisme perebutan kekuasaan lewat partai politik.

Tidak hanya itu, politik transaksional yang terjadi di tubuh partai politik telah melahirkan semangat untuk menghitung untung-rugi atas biaya politik yang telah dikeluarkan, di sisi lain mengorbankan kepentingan rakyat. Praktek politik seperti ini kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada elit dan kelompok tertentu sebagai wujud politik balas budi, sementara itu mengabaikan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Suburnya praktik politik transaksional yang mengakomodir kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya yang berlimpah serta modal yang cukup kuat, dengan sendirinya menjadi pintu masuk lahirnya korupsi baik di tubuh partai maupun lembaga-lembaga legislatif yang dilakukan oleh kader-kader partai politik.

Tidak salah jika partai dituding menjadi biang keladi maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di tanah air. Partai menjadi salah satu pintu masuk politik uang dan praktek-praktek keji lainnya. Di tengah mulai meredupnya dukungan dan kepercayaan publik, partai politik dituntut mengembalikan citra partai politik dengan memainkan kembali tugas dan fungsinya.

Ada dua langkah yang harus dilakukan oleh partai untuk mengembalikan kepercayaan publik, serta mengembalikan harga diri partai sebagai aktor politik yang penting dalam pembangunan demokrasi yang lebih baik ditengah hantaman isu-isu negatif.

Pertama, partai politik harus mengembalikan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan pengatur konflik (Miriam Budiarjo, 2000). partai politik harus lebih intens melakukan komunikasi politik dengan konstituen untuk membaca keinginan dan harapan-harapan apa yang dinginkan oleh konstituen partai.

Sosialisasi partai politik juga harus dilakukan rutin, dengan terus menanamkan ideologi partai dan tujuan-tujuan partai yang berbasis pada kepentingan rakyat secara umum. Tugas terpenting dari partai, yaitu pengkaderan. Lewat proses ini, partai bisa menjaring figur-figur potensial yang mampu membawa visi, misi serta mewujudkan program-program partai.

Langkah kedua yaitu, partai politik harus mendesain pola manajemen kepartaian yang terbuka dan profesional, yang memungkinkan lahinrya kader-kader partai berdasarkan prinsip meritokrasi.

Hanya kader partai yang mempunyai militansi, kapasitas, kapabilitas serta terpercaya yang mampu mengawal jalannya demokrasi serta kepentingan rakyat. Proses yang terbuka dan transparan paling tidak dapat mengurangi praktik politik uang yang terjadi di partai dalam sekian level. Dengan demikian, kita bisa menutup salah satu pintu masuk politik uang lewat mekanisme yang bersih di partai.

Hadirnya partai-partai politik baru, seperti Partai Solidaritas Indonesia, memunculkan harapan baru bagi publik. Di tengah-tengah kekecewaan terhadap partai-partai lama yang gagal memainkan fungsi kepartaian serta citra yang buruk akibat maraknya kasus korupsi yang melanda kader partai, keberadaan partai-partai baru harus bisa meyakinkan publik bahwa partai baru bisa menjalankan amandat rakyat dengan baik.

Salah satu modal penting partai baru adalah belum menempel citra buruk seperti korupsi dan politik uang, sehingga memiliki tawaran yang menarik minat konstituen. Partai politik baru harus menjaga ritme politik agar tidak terjebak pada pola-pola instan berorientasi pasar semata tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

Hanya partai-partai dengan komitmen yang jelas, sistem yang terbuka, transparan serta proses kaderisasi berkelanjutan yang mampu menopang dan menjaga demokrasi berjalan sesuai koridor dan mencegah naiknya kelompok oligarki dan borjuis dalam proses perebutan kepemimpinan.

#LombaEsaiPolitik