Dari sisi kuantitas, jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia boleh dibilang menunjukkan peningkatan signifikan. Dari 9% keterwakilan pada periode 1999-2004, naik menjadi 11,8% pada periode 2004-2009, lalu 18% untuk periode 2009-2014 dan akhirnya 17,32% atau setara dengan 97 orang pada periode 2014-2019.

Jumlah yang cukup menggembirakan sebenarnya, meski tidak terlalu memuaskan. Yah, setidaknya masih bolehlah kita berharap dalam hati akan tercapainya keterwakilan perempuan 30% dalam parlemen seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan:

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Penguatan peran perempuan dalam politik sebenarnya makin mendapat angin segar setelah berlakunya kebijakan afirmasi (affirmative action) di tahun-tahun berikutnya. Sebut saja dalam dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur pula tentang keterwakilan perempuan 30% dalam komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pasal perundangan lainnya, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, keterwakilan perempuan pun lagi-lagi mendapat porsi. Seperti yang tertulis pada Pasal 2 yang mengatur syarat pendirian Parpol disebutkan:

Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Kebijakan afirmasi ini bahkan juga dilakukan dalam tingkatan kepengurusan Parpol, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Dalam Pasal 20 UU Partai Politik dinyatakan : “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tigapuluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”

Kebijakan afirmasi peran perempuan dalam politik makin ditegaskan lagi setelah UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menyebutkan bahwa syarat sebuah Partai Politik untuk mengikuti Pemilu adalah bila Parpol tersebut memiliki keterwakilan 30% dalam kepengurusan pusat.

Masih dalam Undang-undang yang sama, Pasal 53 dikatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan.” Dalam Pasal 55 ayat (2) UU No 10 Tahun 2008 bahkan juga mulai diterapkan sistem yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan.    

Mengacu pada aturan tersebut, seolah tidak ada lagi ganjalan bagi perempuan Indonesia untuk aktif dalam politik praktis. Malah terbukti angka keterwakilan perempuan pun makin merangkak naik. Hingga kini, sedikitnya 97 orang perempuan duduk sebagai anggota DPR RI belum terhitung perempuan-perempuan lain yang ada di parlemen tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Harapan kita, tentu saja, dengan keterwakilan perempuan di badan legislasi, akan muncul kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kebijakan yang dibuat dengan berlandaskan kepentingan perempuan, dan solusi permasalahan dari perspektif perempuan.

Lebih dari itu meningkatnya keterlibatan perempuan, idealnya juga berbanding lurus dengan munculnya regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan. Sebut saja regulasi mengenai perlindungan perempuan dan anak, regulasi mengenai ruang menyusui, cuti melahirkan dan isu perempuan lainnya.

Namun, pertanyaan berikutnya, apakah harapan itu berbanding lurus dengan realitas lapangan?

Tidak Maksimal

Kenyataannya, kendati jumlah keterlibatan perempuan dalam politik sudah menunjukan kemajuan, peran perempuan di parlemen maupun di politik praktis dan pemerintahan masih belum optimal. Keterbatasan ruang gerak yang tercipta akibat stigma sosial dan aneka faktor penghambat lain, membuat peran perempuan tidak maksimal.

Diawali dari seleksi Parpol dalam menjaring kader perempuan. Alih-alih menyeleksi kader berdasar kemampuan organisasi dan kemampuan intelektualitasnya, sebagian besar Parpol, saya tidak bilang semua, lebih suka mencari cara praktis untuk menjaring kader perempuan. Ya, daripada repot cari kader, lebih baik istri ketua Partai saja yang dicalonkan, atau anak perempuan pengurus A, adik ipar pengurus B, atau mungkin selingkuhan politisi C?

Makanya jangan heran, kalau saat Pemilu, banyak gambar wanita-wanita cantik bergincu yang bertebaran di di sepanjang jalan, di iklan televisi, hingga menghiasi koran-koran lokal. Sebagian malah kentara betul tidak paham tentang isu yang ada di daerah yang diwakilinya.

Di sisi lain, perempuan-perempuan berkualitas yang berdedikasi pada Negara malah luput dari penjaringan Parpol. Kita bisa lihat jajaran menteri-menteri perempuan berkualitas dalam Kabinet Kerja Jokowi. Ada Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, dan Retno Marsudi. Mereka adalah perempuan-perempuan hebat yang entah bagaimana, bisa terlewat dari pantauan radar seleksi Parpol.

Peran Sentral Perempuan

Sepanjang perjalanan sejarah negeri ini, keberlangsungan Nusantara tidak pernah lepas dari peran aktif seorang perempuan. Persis sama seperti peran ibu dalam rumah tangga. Perannya sentral tapi tidak selalu berdiri di garda depan.

Kita berbicara tentang peran Ibu Suri Gayatri pada masa awal Majapahit. Seperti ditulis oleh Earl Drake, seorang master di bidang ilmu sejarah University of Saskatchewan yang juga mantan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, dalam bukunya Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit. Buku tersebut menarasikan peran sentral seorang Gayatri, dalam menentukan kebijakan dan mengatur jalan pemerintahan Majapahit.

Ibu kandung Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani ini memiliki peran penting dalam mengantarkan Majapahit menuju puncak kejayaan. Meski tampuk kekuasaan dipegang oleh anak dan cucunya, di tangan Ibu Suri lah roda pemerintahan dijalankan. Semua berdasar atas restu Ibu Gayatri.

Dalam konteks kekinian, kita bisa melihat peran sentral politisi perempuan ini dalam sosok Megawati. Walau ia sendiri, hanya sempat beberapa tahun menjabat sebagai presiden. Tapi kini harus kita akui kekuatan politik yang dimiliki Megawati. Terutama sejak ia, melalui partai yang dipimpinnya, berhasil “mengangkat” Jokowi sebagai Presiden.

Sekarang, suka atau tidak suka, kita harus jujur mengakui bahwa ada Megawati dibalik Jokowi. Ia, seolah punya kewenangan tak nampak dalam menentukan calon pemimpin daerah, calon menteri, bahkan mungkin juga penjabat-pejabat lainnya.

Terlepas dari faktor nama besar Ayahnya, Sang Proklamator, Soekarno, saya terpaksa mengakui bahwa eksistensi dan kekuatan Megawati saat ini didapat dari tempaan kesulitan, proses dan perjalanan hidup yang panjang serta berliku. Kalau Megawati sekarang duduk dalam deretan tokoh bangsa yang disegani dan diperhatikan petuahnya, saya rasa itu wajar sebagai buah dari konsistensinya dalam berpolitik.

Namun, Megawati tidak selamanya ada. Suatu saat ada waktu surutnya pula. Pertanyaan berikutnya, perempuan manakah yang bisa menyusul Gayatri dan Megawati, memberi warna dalam politik negeri ini?

Justru inilah tugas partai-partai politik saat ini. Mencetak perempuan-perempuan tangguh yang tidak hanya lihai berpolitik, tapi juga luwes dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan, mumpuni dalam mencari solusi permasalahan bangsa.

Bukan hanya masalah yang berkaitan dengan perempuan seperti isu gender dan dikriminasi terhadap perempuan saja. Partai juga punya tugas untuk mencetak politis perempuan yang punya visi revolusioner. Kukuh menjaga NKRI dan mengayomi berbagai keberagaman yang ada di dalamnya.

Cita-cita ini jelas akan sulit terpenuhi selama masih ada pandangan diskriminatif terhadap perempuan, baik itu yang berasal laki-laki maupun dari perempuan sendiri. Seperti misalnya perempuan tidak boleh jadi presiden.  Perempuan tidak pantas menjadi pemimpin daerah. Dan yang paling parah adalah pernyataan Bupati Aceh Barat, Ramli Mansur yang mengatakan,  bahwa perempuan yang tidak mengenakan pakaian sesuai syariah Islam, layak di perkosa.

Pernyataan diskriminatif yang keluar dari seorang pemimpin daerah semacam ini jelas merupakan ancaman tidak hanya bagi eksistensi perempuan, tetapi juga bagi keutuhan NKRI. Kalau pandangan semacam ini dilestarikan bagaimana mungkin perempuan bisa mengambil peran sejajar dengan laki-laki dalam berpolitik?

#LombaEsaiPolitik