Kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Pernyataan ini sejalan dengan penggolongan oleh Sutan Rajasa dalam "Kamus Ilmiyah Poluler" yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia, selain akan adanya kebutuhan pokok manusia lainnya, seperti sandang, papan, dan pangan.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus-menerus sejak manusia dalam kandungan sampai kembali dalam liang lahat, sehingga pendidikan sering kali disebutkan sebagai pendidikan seumur hidup atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan sebutan long life education.

Dari pengertian di atas, tentu pendidikan memiliki kontribusi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka pendidikan memiliki tujuan dan fungsinya sehingga pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu yang tidak boleh tidak terlepas dari kehidupan manusia.

Berbagai tokoh yang memiliki perhatian dalam bidang pendidikan telah memberikan spekulasi tentang tujuan dari pendidikan, yang pada intinya memiliki suatu tujuan yang fundamental ialah sebagai alat untuk memanusiakan manusia atau mencapai manusia seutuh maupun seharusnya.

Keterasingan manusia pada dirinya sendiri, tepatnya mengenai kehidupan manusia yang begitu kompleks. Maka pendidikan tidak lain merupakan konstruksi untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dan meminimalisasi konflik horizontal yang dapat berakibat ketiadaannya kedamaian dalam kehidupan manusia.

Pada umumnya, pendidikan dibedakan dalam beberapa tingkatan bila dilihat dari hierarkisnya, mislanya tingkat TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga Universitas atau Perguruan Tinggi. Sedangkan dilihat dari bentuknya, pendidikan dibedakan menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal.

Sedangkan dalam bernegara, pendidikan diberikan pada rakyat agar kualitas sember daya manusianya meningkat. Adapun pendidikan dilaksanakan oleh kelompok atau inisiatif individu rakyat itu sendiri dalam memberikan kontribusi sesama manusia dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompleksnya wajah pendidikan dalam upaya mewujudkan manusia seutuhnya tidak lain merupakan kait-keterkaitan dalam suatu tujuan. Baik itu pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, maupun pendidikan dalam bentuk nonformal seperti organisasi, kelompok diskusi, kajian rutinan dan lain sebagainya.

Melihat berbagai macamnya alat untuk mencapai manusia yang seutuhnya atau manusia yang manusiawi tersebut menunjukan bahwa bukan merupakan suatu alasan lagi bahwa ada manusia yang tidak mendapatkan pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan dirinya agar menjadi manusia yang seutuhnya.

Ditandai dengan kewajiban negara dalam memberikan fasilitas pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka pendidikan mestinya diberikan pada seluruh rakyatnya, dengan tanpa adanya diskriminasi terhadap individu, golongan, etnis, dan agama maupun strata sosial, budaya, dan ekonomi maupun politik tertentu.

Pemerataan pendidikan dalam negara merupakan keharusan suatu negara, bila negara memang memiliki kemauan untuk meningkatkan kualitas manusianya. Keseriusan untuk memfasilitasi pendidikan ini tidak lain dapat kita lihat dari kemampuan rakyatnya dalam menghadapi perubahan dalam segala lini kehidupannya. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan zaman selalu meninggalkan berbagai tantangan dan problemnya sendiri.

Begitu juga bukti kehadiran negara dalam memberikan pendidikan untuk warganya. Sudah seharusnya kita tidak lagi melihat anak-anak yang putus sekolah. Apa lagi dengan alasan karena tidak mampu memiliki biaya untuk menikmati fasilitas pendidikan dari negara.

Di Indonesia, fasilitas negara untuk memberikan pendidikan pada warganya merupakan penjabaran dari amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu roh dari Pancasila, sebagaimana secara tidak langsung menyebutkan dalam pembukaan bahwa kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tugas dan amanat konstitusi itu menggambarkan wajah pendidikan utuh Indonesia yang semestinya atau dengan kata lain pendidikan memiliki tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dirumuskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah beberapa kali diubah sebagai bentuk menyesuaikan pendidikan dalam konteks dan situasi atau zamannya.

Saat ini, dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dalam UU SPN Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan berupaya agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwah pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan menjadi warga negara dan demokratis serta bertanggung jawab.

Dari tujuan tersebut menjadi gamblang bahwa dengan terwujudnya manusia yang terdidik berarti terwujudnya manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang bertanggung jawab serta beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengembangkan dirinya melalui pendidikan, yang tidak lain adalah kewajiban negara pada rakyat atau bangsanya.

Kehadiran negara dalam mencerdaskan bangsanya tentu kita harapkan menjadi jawaban atas ketidakmampuan dan ketentuan warga antara memilih untuk membiayai kehidupan sandang, papan, pangan dan kebutuhan pokok lainnya berupa pendidikan atau memilih salah satunya dan mengesampingkan salah satunya.

Hal ini menjadi kenyataan sebagai keputusan yang harus diambil bila pada satu sisi pengangguran manusia terdidik meluas, bersamaan dengan ketidak-tersedianya lapangan pekerjaan. Hal ini tertu menunjukan bahwa pendidikan kita belum berhasil mewujudkan manusia kreatif yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dibandingkan dengan masih mayoritasnya pengangguran manusia yang terdidik.

Pada sisi yang lain, ketidakmampuan negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan tidak lain menunjukkan bahwa tujuan pendidikan yang diharapkan masih jauh dari tujuannya. Hal ini sangat mungkin, jika fasilitas dari pendidikan tidak diberikan secara merata, sehingga kenyataan menunjukan bahwa kesenjangan juga akan makin meningkat jika tidak segera diselesaikan.

Bagaimana mungkin menyelesaikan kesenjangan dalam masyarakat kita kalau pendidikan tidak diberikan secara merata baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Sangat terlihat bila masih ada kesulitan suatu daerah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dibandingkan daerah lain. Maka tentu berbeda dengan yang dikatakan bahwa kualitas pendidikan menentukan kualitas manusia yang dihasilkan dari proses pendidikan.

Kehadiran negara dalam pendidikan menjadi keharusan bila kesenjangan meningkat bersamaan dengan pengangguran yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Alasan utama adalah sudah seharusnya pendidikan menjadi prioritas pembangunan negara.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengaruhnya dalam segala lini kehidupan menjadikan negara memiliki kealpaan dalam menyadari bahwa hal pertama-tama dalam mewujudkan kesejahteraan negara juga merupakan pengaruh dari kualitas manusianya. Dengan kata lain, manusia yang berkualitas berbanding lurus dengan kesejahteraan negara.