Pada usianya yang mencapai ke-16 (enam belas) tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mampu mengupayakan pelbagai macam langkah progresif mengoptimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di suatu negara hukum ini.

Wajah KPK terlihat segar apabila tugas dan tanggung jawabnya telah selesai. Meskipun agendanya usai, tentu persoalan korupsi sampai kapan pun pasti ada. Terbukti banyak melibatkan korupsi pejabat negara, kepala daerah, dan pegawai swasta, baik itu di tingkat pusat hingga daerah.

Sejauh berdirinya KPK, Kejaksaan, dan Polri, justru korupsi tidak kunjung tuntas. Bahkan, institusi penegak hukum yang diberikan suatu kepercayaan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi malah makin bertambah merusak kepercayaan akibat sebagian aparat penegak hukum juga koruptif.

Oleh karena itu, sebagian pakar hukum pidana diundang untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang sekarang lahir UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga kemudian lahirlah institusi KPK.

Institusi yang lahir dari rahim reformasi ini tampak mengundang kontradiksi. Di sisi lain, mendapat respons positif dan dukungan moral dari masyarakat. Idealnya, masyarakat kita telah mempersepsikan KPK sebagai bagian dari institusi sentral yang mampu menangani korupsi dan pemulihan aset tindak pidana.

Indriyanto Seno Adji, dkk (Public Review: Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 2016) menegaskan, “berdasarkan hasil survei CSIS tentang persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap fenomena korupsi di Indonesia, 88,2% responden percaya bahwa KPK paling bertanggung jawab dalam memberantas korupsi, dan 73,6% responden berpendapat program-program KPK efektif dalam menekan angka korupsi.”

Baca Juga: OTT KPK

Meski capaian respondennya paling tinggi tidak menutup kemungkinan KPK sudah dapat dianggap berhasil, tetapi masih banyak kasus korupsi yang tidak terselesaikan hingga detik ini yang tidak diungkap oleh KPK. Kenyataannya masih banyak yang korupsi akibat tidak profesional, independen, integritas, akuntabilitas, dan peduli pada kesadaran hukum.

Problem Pelaksanaan Teknis

Penulis bertanya, mengapa sejak berdirinya KPK sampai saat ini tidak kunjung efektif? Karena yang dilakukan hanyalah operasi tangkap tangan, OTT, yang sebenarnya cenderung pada penindakan yang membuat koruptor tidak jera. Di sisi lain, seolah-olah KPK abai terhadap legalitas wewenang lainnya.

Sebagai institusi yang dituhankan masyarakat untuk membasmi kejahatan korupsi, seharusnya kewenangan penuh KPK sama-sama dijalankan guna tegaknya efektivitas peraturan perundang-undangan yang selama ini terbukti tidak berjalan sempurna dan tidak sesuai dengan harapan.

Belajar dari pimpinan KPK sebelum-sebelumnya hingga saat ini, banyak kasus korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Di antaranya, korupsi BLBI, skandal Bank Century, dan E-KTP. Semua daftar nama tersangkanya semata-mata berlindung di balik badan KPK.

Kegagalan KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi tidak hanya terbukti pada pimpinan yang sekarang, tetapi sebelum-sebelumnya pun banyak korupsi yang terisolasi. Bahkan, tidak kunjung tuntas penanganannya. 

Lantas dengan fakta ini, apakah KPK dapat dikatakan berhasil? Tentu tidak.

Ketegasan dan keberanian KPK kembali runtuh ketika berhadapan dengan tersangka penguasa alias pejabat negara yang berasal dari kekuasaan. Entah itu kekuasaan besar maupun bersifat kecil sekali pun. Sungguh integritas kelembangaan patut dipertanyakan karena akibat tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

Selain itu, sistem sudah mendukungnya dengan baik, khususnya dari segi anggaran (budgeting). Sesungguhnya sumber daya manusia di tubuh KPK ada sebagian yang bermasalah, sehingga perlu adanya evaluasi, termasuk dalam hal menguatkan koordinasi-supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Tampaknya SDM di tubuh KPK tidak sepenuhnya menjalankan fungsi trigger mechanism ini, maka perlu membenahi dari semua problem, dan faktor-faktor yang telah menghambat tujuan awal KPK. Yaitu, melakukan pencegahan, pemberantasan korupsi, dan menyelematkan uang negara.

KPK sebagai institusi superbody harus menata ulang sistem yang ditentukan oleh undang-undang, sebab penataan itu penting guna membenahi penegakan hukum yang tidak efektif. Paling tidak, dari kegagalan itu dijadikan suatu pelajaran penting dalam upaya menuntaskan persoalan korupsi.

Saran KPK ke Depan

Transparansi Internasional merilis hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia, yakni 38 dengan skala 0-100; makin rendah nilainya maka makin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. 

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.

Indonesia adalah negara hukum memiliki ruang dan kesempatan untuk mendesain KPK ke depannya sekaligus belajar dari lembaga antikorupsi dari negara-negara luar yang berhasil mencegah dan memberantas korupsi. Di antaranya, Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya, dan Tanzania.

Dana operasional KPK cukup mendukung, kewenangan penyadapan yang disertai alat penyadap, melakukan penyelidikan-penyidikan, penuntutan, independensi, penindakan, dan menuntut laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Dari wewenang ini sungguh sangat luar biasa.

Semua fungsi itu memang harus dijalankan demi penegakan hukum tindak pidana korupsi (law enforcement of corruption) yang efektif dan efisiensi. Karena itu, dapat dimanfaatkan oleh KPK itu sendiri tanpa harus dan memenuhi syarat apa pun. 

Jadi, dengan fungsi yang dimiliki, penulis meyakini KPK potensial berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance) dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada akhirnya, menjelang final seleksi calon pimpinan KPK oleh tim Pansel terdapat 40 (empat puluh) orang, dari sekian SDM yang dipersiapkan, tentu penulis berharap kepada Pansel dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menonjolkan kualitas visi-misi ke 40 orang kandidat ini, sebab KPK itu menentukan nasib bangsa, dan negara kedepanya.