Kali ini, bukan saja pendidikan tinggi dan riset. Bahkan pendidikan dan kebudayaan-pun, juga menyatu dengan riset dan teknologi.

Mentrinya didapuk, Nadiem Makarim untuk menjadi panglima bagi empat urusan. Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Setelah sejak delapan belas bulan lalu, kementerian riset dan teknologi semasa dipisahkan dengan pendidikan tinggi belum sepenuhnya selesai distrukturisasi.

Jangan sampai ini terjadi lagi, dimana urusan SOTK yang juga tidak rampung sampai hitungan delapan belas purnama. Setidaknya akan menghambat proses kerja dan juga menjadi kendala tersendiri.

Sementara itu, juga kesibukan administratif akan berjalan di semua tingkatan. Ini akan memakan biaya tersendiri. Mengganti kertas kop, stempel, dan papan nama di setiap kantor. Mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Biayanya tak sedikit, akan sampai pada angka milyaran. Jika 4000 perguruan tinggi memerlukan biaya 1 juta saja untuk semua urusan internal, maka akan dihabiskan uang sebanyak 4 milyar.

Itu baru pada tingkat perguruan tinggi, kemudian turun ke lembaga lainnya yang juga akan turut diubah. Kerumitan tersendiri yang akan terjadi, tidak akan selesai dalam urusan sehari saja.

Irama kerja akan berubah lagi, setelah sebelumnya penyatuan pendidikan tinggi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Urusan adminsitrasi tersebut terjadi di masa-masa kita merayakan Hari Pendidikan. Untuk itu, momentum hari ini menjadi sebuah langkah dan penantian untuk akselerasi administrasi.

Saya justru membayangkan, jikalau urusan stempel itu harus dikerjakan sebuah perguruan tinggi di Bintuni. Setidaknya, urusan administratif harus diselesaikan di Manokwari. Perjalanan darat yang memerlukan waktu sampai empat jam. Pergi dan pulang, harus menuntaskan selama delapan jam. Perlu lebih dari sehari.

Keputusan yang justru akan memunculkan keperluan tersendiri di seluruh pelosok tanah air.

Itu satu kondisi. Keadaan yang lain, sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Diperlukan pula koordinasi dengan kementerian lain, diantaranya Kementerian PAN dan RB.

Sehingga ini juga tidak akan selesai dalam urusan sehari saja. Perlu menunggu fajar, atau bahkan purnama untuk dituntaskan.

Penataan kerja inilah yang akan menyita urusan lainnya yang telah diprogramkan. Sehingga tidak saja soal merampungkan program kerja tahunan yang sudah dimulai sejak awal Januari. Tetapi juga menyelaraskan kebutuhan yang menjadi pondasi kelembagaan serta komunikasi sampai ke struktur dan unit terbawah kementerian yang tersebar seentaro negeri.

Visi Pendidikan Indonesia didasarkan salah satunya pada semboyan Tut Wuri Handayani. Sementara itu, kita belum menetapkan apa yang menjadi visi riset dan teknologi. Sehingga perpaduan antara empat urusan dalam satu kementerian belum terbayang sama sekali.

Delapan belas bulan terakhir, keriuhan dan juga percakapan yang rebut terkait banyak hal jikalau itu hanya pada dua urusan, pendidikan dan kebudayaan. Diantaranya polemik yang menyita perhatian kita, organisasi penggerak, peta jalan pendidikan, dan standar nasional pendidikan.

Kegiatan-kegiatan tersebut, tidak terkelola dengan baik sehingga menimbulkan kerumitan tersendiri.

Dimana kemudian tidak wujud komunikasi antara kementerian dengan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan.

Saya mengkhawatirkan, jikalau ditambah lagi dengan dua urusan yang ada, jangan sampai muncul keributan baru lagi yang diakibatkan ketidakselarasan komunikasi kementerian dengan masyarakat. Termasuk komunikasi internal kementerian.

Protes terkait hilangnya frasa agama dalam peta jalan pendidikan. Pelibatan korporasi dalam organisasi penggerak. Begitu pula dengan tidak adanya kewajiban Pancasila dan kewarganegaraan dalam mata kuliah wajib perguruan tinggi.

Boleh jadi, bukan karena pihak eksternal yang memberikan suara-suara. Tetapi sejatinya juga diperlukan konsolidasi internal kementerian sebelum merilis ke publik untuk sebuah program.

Tidak saja pada soal visi, dimana dalam diksi saja kita tidak punya kata yang genuine dari akar kebudayaan kita. Untuk itu, ada waktu tertentu yang diperlukan untuk melakukan benchmark untuk mengintegrasikan riset ke dalam pendidikan dan kebudayaan.

Satu hal lagi, teknologi. Kemampuan kita saat ini, belum berada di tahap manapun. Untuk sepeda motor, sebuah teknologi yang sederhana sepenuhnya masih merek Jepang. Apalagi mobil, demikian juga adanya. Transfer teknologi boleh jadi menjadi urusan yang dikesampingkan.

Pada satu masa dulu, kita dihibur dengan istilah mobil nasional. Atau juga pada kesempatan yang lain adalah produksi mobil dari sekolah menengah kejuruan.

Namun, keduanya hanyalah setakat hiburan telinga saja untuk memberikan angin segar. Ternyata, itu ilusi semata.

Kemampuan teknologi tidak akan turun dari langit. Bahkan terkadang, urusan hujanpun harus dikonstruksi. Kalaulah tidak ada cetak biru teknologi, sampai kapanpun tetap akan begitu saja. Bahkan kita tidak akan punya daya sanding di percaturan global.

Padahal keberadaan empat ribu perguruan tinggi, memungkinkan untuk diakselerasi menjadi tumpuan bagi wujudnya penguasaan teknologi.

Ataukah kondisi Indonesia yang sudah mulai melupakan gotong royong. Ini akan menjadi masalah tersendiri.

Akhirnya, tidak perlu sampai ke sana. Cukup dengan menata Langkah kementerian yang baru saja diintegrasikan dalam empat urusan dalam satu lembaga. Satu hal lagi, kebersamaan yang perlu dipupuk sehingga tidak terjadi kegaduhan yang menyita waktu sehingga tidak urusan yang dapat dirampungkan.