Sejak reformasi, partai Islam tidak pernah menjadi pemenang pemilu. Justru terlihat bahwa partai yang mengusung isu bukan keagamaan akan meraup suara lebih banyak.

Mereka secara bergantian memenangkan pemilu. Golkar, Demokrat, dan kini PDIP yang memimpin DPR RI. Selebihnya, hanya menjadi wakil ketua DPR.

Justru kemudian pembelahan partai menjadi fenomena tersendiri. Anggota partai yang sebelumnya bergabung di PKS, selanjutnya mendirikan Partai Gelora. Anggota partai PBB memprakarsai pendirian Partai Masyumi.

Di sisi lain, PBB dipimpin kembali oleh orang yang sama. Dimana pada periode sebelumnya, sudah pernah memimpin. Jangan sampai ini tanda-tanda tidak adanya regenerasi kepemimpinan, sehingga kembali tongkat estafet dipegang orang sama lagi. Tidak ada sirkulasi kepemimpinan, disebabkan kekurangan kader.

Momentum 17 Ramadhan, dijadikan oleh Muhammad Amien Rais mendeklarasikan Partai Ummat.

Kita menanti kiprah beliau, setelah mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Kemudian ditinggalkannya. Diantara tokoh yang menjadi pendorong reformasi, ada nama Amien Rais. Bahkan kemudian menggagas poros tengah dan menempatkan Gus Dur sebagai presiden.

Kekahawatiran saya, jangan sampai ini menjadi partai UMMAT dimana Mertua, Paman, Menantu, Anak, menjadi pemegang kuasa.

Bahkan, sudah diberitakan di media bahwa Ridho Rahmadi, menantu Amien Rais yang menjadi kandidat ketua umum.

Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya apa yang dicita-citakan Amien Rais untuk mendorong reformasi semakin jauh. Salah satu perilaku Pak Harto yang dianggap “nista” adalah kolusi. Dimana Mertua, Paman, Menantu, dan Anak, ditempatkan menjadi penguasa dan pengusaha.

Itu juga jamak kini dilakukan. Bukan lagi satu atau dua orang. Tetapi justru dilakukan secara berjamaah. Dari lokal sampai nasional. Dari Merauke sampai Sabang.

Dua puluh tahun terakhir, justru sama juga. Hanafi Rais, sebelum mengundurkan diri justru Ketua Fraksi PAN di DPR periode 2019-2024. Menantu Zulkifli Hasan, Ahmad Mumtaz Rais tetap setia di PAN bersama mertuanya.

Sementara itu, Hanum Salsabiela Rais, dan juga Ahmad Baihaqy, keduanya anggota DPRD DIY dalam periode yang sementara berjalan.

Boleh jadi, ini pro dan kontra. Dimana kita menyaksikan perusahaan dan politik di Jepang juga berbasis pada keluarga. Namun, tetap saja keduanya bisa bersanding secara global dan dijalankan secara sehat.

Dalam konteks Indonesia, mengemuka percakapan politik dinasti. Jikalau saja itu juga memperhatikan meritokrasi, sejatinya dinasti juga berkembang dalam politik di negara lain. Juga terjadi di Amerika Serikat.

Presiden Clinton seusai menyelesaikan masa jabatannya, menempatkan istrinya menjadi mentri luar negeri. Bersaing dengan Trump yang akhirnya berhasil menduduki kursi kepresidenan.

Jangan sampai, justru bukan karena pertimbangan kecakapan. Tetapi di Indonesia lebih kepada hubungan darah saja. Maka, ini tak lebih dari soal putra atau putri mahkota. Dimana kekuasaan diwariskan. Bukan pada kemampuan dan juga kapabilitas.

***

Ini kecenderungan di Indonesia. Tidak saja di PAN. Kita juga menyaksikan di Demokrat. Dimana Bapak yang menjadi Majelis Tinggi. Sementara Sang Anak yang menjadi Ketua Umum partai.

Begitu pula dengan PDIP. Ibu yang menjadi ketua umum, kemudian putri yang dijadikan sebagai Ketua DPR RI.

Dalam praktik yang lain, dalam satu masa di Kota Sorong, bapak yang menjadi walikota kemudian anak yang menjadi ketua DPRD Kota Sorong.

Setelahnya, suami yang menjadi walikota. Istri duduk sebagai Ketua DPRD Kota Sorong.

Di kabupaten pulau Jawa, suami yang menjadi bupati. Setelahnya, digantikan oleh istrinya. Masih di provinsi yang sama, ketika suami bersiap meninggalkan kursi bupati, dua orang istrinya bersaing untuk mendapatkan kursi yang akan ditinggalkan suami.

Pemilihan walikota serentak nasional tahun lalu menempatkan, bapak menjadi presiden, kemudian menantu dan anak sebagai walikota.

Dalam kaitan dengan ini, kita tidak bergerak sama sekali dari amanat reformasi. Karena partai dan juga kekuasaan hanya berada di lingkaran keluarga. Boleh jadi hanya mengurusi keperluan keluarga semata. Bukannya melihat secara luas kondisi masyarakat yang perlu diurusi dan diselesaikan.

Potret politik Indonesia menjadi seperti urusan keluarga saja. Dimana urusan khalayak ramai, hanya dibicarakan oleh sekelompok kecil di ruang keluarga.

Kalaulah itu dilakukan secara tepat, maka akan membawa pada kemashlahatan. Masalah utamanya, akan terjebak pada oligarki dan perkoncoan.

Aspinall & Berenschot (2019) telah menggambarkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia disertai dengan urusan uang. Bahkan untuk meraih suara, bisa melalui proses transaksi.

Dinasti Politik dipraktikkan dalam pelbagai kawasan. Tidak hanya dalam skala nasional, juga dalam politik lokal. Fitri (2019) menunjukkan praktik itu di Lebak, Banten.

Amelia (2015) memaparkan temuan di Probolinggo. Bimantara & Harsasto (2018) menguraikan kondisi di Kediri.

Jikalau ini terjadi, akan memungkinkan wujudnya juga korupsi (Suharto & Nurhaeni, 2017).

Sisi gelap ini semakin terlihat terang. Dimana dengan ditangkapnya para pejabat publik. Bahkan suami istri ditangkap. Dapat dilihat dalam kasus Bupati Kutai Timur, sementara istrinya adalah ketua DPRD Kutai Timur.

Ketika Partai Ummat dibentuk dan selanjutnya menjadi bagian dari ekosistem politik Indonesia, maka tantangannya menjadi partai yang bersih dari kroni, nepotisme, dan juga dinasti politik.

Jangan sampai, apa yang dibencikan kepada kelakuan Soeharto justru kita yang kembali melakukannya.