Dalam pelbagai lini kehidupan kebangsaan, kehadiran HMI melalui kader dan alumninya memberikan sumbangsih bagi kehidupan keumatan dan kebangsaan.

Indonesia tanpa HMI, tidak terbayangkan. Dimana masa-masa revolusilah yang menjadi Rahim dari kelahiran HMI.

Mereka diantaranya menjadi tentara pelajar. Turut memperjuangkan tegaknya Republik Indonesia dari garda terdepan.

Tidak itu saja, sepindahnya ibukota negara ke Jakarta Kembali, HMI-pun turut menempatkan kantornya di Jakarta. Sebelum ini, berada di Jl. Diponegoro. Akhirnya pasca Kongres XVI di Padang 1986, penamaan HMI Dipo yang mengacu kepada sekretariat HMI di Jl. Diponegoro.

Ini sebagai distingsi terhadap HMI yang melanjutkan aktivitas kongres di Yogyakarta, kemudian disebut dengan MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).

Keberuntungannya, KAHMI sebagai wadah berhimpun alumni HMI tetaplah satu. Walau kepengurusan ganda pernah juga menderanya. Baik alumni Dipo maupun MPO tetap saja bersama-sama di KAHMI.

Saleh (1996) sepuluh tahun setelah terbentuknya dua HMI mengemukakan terkait kondisi sosiologis sehingga HMI kemudian memiliki dua gerakan dengan posisi yang berbeda.

Dalam rekayasa asas tunggal inilah kemudian HMI memiliki pandangan yang berbeda, sehingga kemudian wujud dua kelompok yang memandang perlu untuk mempertahankan kelembagaan yang ada.

Masing-masing HMI berupaya menjadi penerus HMI yang diinisiasi Lafran Pane dkk 1947. Namun, sering pula dijadikan sebagai unjuk kerja. Sehingga kadang untuk menegaskan semangat revolusi dan pendirian HMI, ada yang mempercakapkan bahwa HMI MPO-lah yang merupakan HMI 47.

HMI dalam dua rumah tersebut, masing-masing tetap mewujudkan idealisme keindonesiaan-keislaman. Hanya saja memang dapat dilihat bahwa HMI Dipo lebih cenderung mendahulukan keindonesiaan setelahnya itu keislaman. Sementara HMI MPO justru memilih mengarusutamakan keislaman dan menyusulkan dengan keindonesiaan pada kesempatan berikutnya.

Semata-mata pada perbedaan langkah kaki yang lebih awal. Tetapi keduanya tetap pada identitas yang sama dan juga mewarisi nilai dan ideologis yang sama sebagaimana keputusan Kongres Palembang 1971, Nilai Dasar Perjuangan (NDP).

Sebuah cara pandang HMI terhadap keislaman dalam konteks keindonesiaan yang sepenuhnya merupakan tema-tema yang dikelompokkan dari pesan-pesan Alquran. Dalam NDP, hanya ada dua hadis yang digunakan. Selebihnya merupakan sandaran hanya pada Alquran.

Baik senior maupun kader HMI selalu saja berupaya untuk menyatukan Kembali HMI yang berbeda jalan dalam mengekspresikan ke-HMI-iannya. Forum bersama dan juga aktivitas bersama selalu digagas.

Tetapi penyatuan itu masih belum tercapai. Walau selalu keduanya membentuk tim bersama untuk menyatukan kembali. Hanya saja, keduanya memang memiliki kultur yang tidak bersinggungan, kalau tidak mau dikatakan berbeda dalam kekhasan.

Sebelum itu, HMI juga berjibaku dengan pertarungan ide dimana ada keinginan partai politik dan elite yang berada di lingkungan Bung Karno untuk membubarkan HMI.

HMI pada kurun waktu 1963-1966 dianggap oleh sebagian penolaknya, kelompok kelangsungan revolusi yang digawangi Bung Karno (Alfian, 2013). Namun, perjalanan waktu yang tetap mengukuhkan keberadaan hingga kini. Bahkan bisa melalui masa-masa sulit tersebut.

HMI Abad 21

Kita memasuki tahun ke-21 setelah pergantian abad. Justru apa yang dicapai HMI pada abad sebelumnya, tidaklah memadai sebagaiamana capaiannya kini.

Yudi Latif (2013) menjelaskan terkait peran-perang inteligensia muslim di abad sebelumnya memainkan peran-peran intelektual di pemerintahan melalui segala saluran partisipasi. Termasuk di dalamnya, alumni HMI yang berkiprah dalam pelbagai profesi.

HMI tidak lagi menjadi katalisator umat. Sebagaimana peran yang sudah dilakukannya. Termasuk dimana kader dan alumni HMI menjadi bagian dari pembaruan pemikiran Islam Indonesia.

Cak Nur, Deliar Noer, Amin Rais, diantaranya untuk menyebut nama yang menjadi motor penggerakan tumbuhnya pemikiran Islam.

Tanja (1982) mengajukan disertasi di Hartford Seminary, Amerika Serikat dengan mengemukakan kedudukan HMI di tengah pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.

Walau Sitompul (1982) pada tahun yang sama perlu melengkapkannya dengan tambahan data dalam buku yang dituliskan dengan judul “HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta”.

Begitu pula kini, semangat keindonesiaan-keislaman secara luas dijadikan sebagai agenda lembaga Pendidikan. Tidak lagi secara esklusif, hanya HMI yang menyuarakannya.

Sebagai Gerakan intelektual (Afkari & Wekke, 2018) HMI telah berhasil menjadi bagian dari motor penggerak sebagai kampus tambahan. Ber-HMI juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar. Tidak saja untuk melengkapi pembelajaran di bangku kuliah, tetapi sampai pada tata kelola organisasi dan penguatan kapasitas kemahasiswaan.

HMI tetap dapat bertahan hingga kini, salah satunya karena relevansi antara pemikiran dan perjuangannya yang seiring sejalan dengan kondisi kebangsaan (Sitompul, 1986). Hanya saja, menjadi sebuah tandatanya dimana HMI kemudian kerap menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Tumbuhnya kader-kader secara liar dalam kesempatan kongres. Memaksakan kehendak dan juga menggangu ketertiban dan kepemilikan publik. Sebuah tindakan yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam etika apalagi keagamaan.

HMI yang sakit dalam bahasa Qasim Mathar (2021). Ataupun HMI yang menjadi beban bangsa (Mukhtar, 2004). Dua tahun sebelum itu, Cak Nur mengusulkan pembubaran HMI (2002). Sementara Syahid (2019) menyebutkan disorientasi HMI.

Apapun itu, HMI tetaplah menjadi harapan bangsa. Dimana melalui HMI menyemai pelbagai kemahiran yang tidak dapat dikuasai melalui bangku kuliah. Justru interaksi dalam organisasi HMI-lah yang menjadi pengalaman sekaligus penglamaan bagi kader-kader bangsa pada kesempatan berikutnya.

Kita menanti kelahiran HMI Kembali. Sabri, Wekke & Ikhsan (2017) menantikan gelombang kedua pembaruan pemikiran Islam Indonesia. Diantara harapan ini, diletakkan ke pundak HMI.

Kapanpun itu, tetap saja ada harap pada HMI. Bahkan teramat luas pengharapan yang ada.