“Manusia tidak bisa hidup tanpa alam, tapi alam tetap bisa hidup tanpa manusia”. Sebuah kalimat sederhana yang menunjukkan pentingnya alam untuk berlangsungnya kehidupan manusia. Tanpa alam yang sehat, pelan-pelan manusia akan menuju jurang kepunahan.

Bertambahnya jumlah penduduk bumi memaksa manusia mulai mengeksploitasi alam. Manusia dengan dalih untuk berlangsungnya ekonomi mulai mengabaikan pentingnya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. “Investasi lebih penting dari lingkungan hidup” kata kaum Oligarki.

Indonesia yang dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa tak luput dari yang namanya eksploitasi lingkungan hidup. Luas hutan Indonesia terus berkurang akibat maraknya alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan properti. Greenpeace menyebutkan bahwa industri perkebunan kelapa sawit dan kertas merupakan pemicu meningkatnya laju deforestasi di Indonesia.

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di DPR RI, (14/8/2020), mengatakan “semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM”.

Namun, apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi sangat bertolak belakang dengan fakta dilapangan. Apakah Presiden Jokowi lupa dengan kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahannya?

Kebijakan Lingkungan Hidup Jokowi

Kebijakan publik pemerintah Indonesia justru banyak yang merusak lingkungan. Baru-baru ini setelah pidato Presiden Jokowi di DPR, terjadi perampasan hutan adat Kinipan di Kalimantan Tengah. Pembabatan hutan dilakukan oleh PT Sawit Mandiri Lestari untuk dijadikan perkebunan sawit.

Padahal, hutan adat Kinipan adalah salah satu hutan hujan terakhir di Kalimantan yang masih kaya akan biodiversitas. Hutan adat Kinipan telah menjadi rumah bagi komunitas adat Kinipan secara turun-temurun. Hutan tersebut juga menjadi rumah bagi satwa endemik seperti orang hutan, macan dahan, dan berbagai biodiversitas lainnya.

Di Papua, pemerintah membuat kebijakan mencetak sawah baru untuk dijadikan lumbung pangan. Pemerintah mengalihfungsikan hutan adat di Merauke, sehingga mematikan sumber pangan lokal suku Malind di Merauke, Papua. Selain itu hutan adat suku Malind juga dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.

Selain mencetak sawah baru di Papua, pemerintah juga membuat kebijakan mencetak sawah baru di Kalimantan Tengah. Lahan yang akan digunakan untuk sawah baru adalah lahan gambut. Padahal, Orde Baru sudah gagal mencetak sawah baru di lahan gambut. Peneliti  Center For Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai lahan sawah dibekas lahan gambut berisiko gagal panen dan berpotensi memperburuk iklim akibat pelepasan karbon di udara.

Banjir yang belum lama terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan terjadi akibat dampak kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap lingkungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan salah satu faktornya alibat alih fungsi hutan karena keterbutuhanh lahan sawit yang menjadi industri andalan pemerintah Indonesia. Lagi-lagi karena alih fungsi hutan, sungguh kebijakan tersebut hanya akan membawa bencana untuk masyarakat.

Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla dalam kompas.com mengatakan,”musibah banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di tanah air tidak terlepas dari berkurangnya jumlah areal hutan yang dimiliki Indonesia. Dari sekitar 150 juta hektar lahan perhutanan yang dimiliki Indonesia pada 1955, saat ini yang tersisa kurang dari 90 juta hektar”.

Menurut Jusuf Kalla, ada banyak faktor kenapa hutan kita berkurang 40 persen atau mungkin 50 persen dari 150 juta pada tahun 1950-an. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bisnis kehutanan yang menjadi faktor penentu berkurangnya jumlah areal hutan. Saat Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden 2 periode, sebenarnya ada kesempatan untuk membuat kebijakan yang pro lingkungan. lantas kenapa kebijakan pemerintahnya ikut merusak lingkungan hidup?

Kebijakan yang merusak lingkungan tidak hanya terjadi di darat, tapi juga menyasar lautan. Nelayan di kepulauan Sangkarrang, Sulawesi Selatan, dirusak wilayah tangkapnya oleh penambang pasir dari Belanda. Semuanya untuk melanggengkan proyek-proyek ekonomi ala pemerintahan Jokowi, sebuah kebijakan yang ironi dari Presiden yang mengusung visi Poros Maritim Dunia.

Jika dirangkum lebih banyak lagi, tentu saja akan lebih banyak data tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang merusak lingkungan.

Diperparah Omnibus Law

Omnibus Law adalah aturan yang mengatur beberapa hal dalam satu Undang-Undang. Dalam omnibus law mengatur tentang kemudahan investasi, salah satunya membahas RUU Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah bermaksud mendorong investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia, tapi omnibus law mendapat kritikan karena berisiko memiliki dampak perusakan lingkungan yang besar.

Pemerintah sudah menyerahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. Jika disetujui DPR, omnibus law akan mengamandemen 73 aturan. Sebelum ada omnibus law kebijakan pemerintah Indonesia sudah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Bayangkan, apa jadinya jika omnibus law resmi menjadi Undang-Undang?

Menurut Hariadi Kartodihardjo, Guru besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB, setidaknya ada 10 hal yang menjadi proteksi lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus di omnibus law RUU Cipta Kerja.

Harjadi Kartodihardjo mengidentifikasi dalam forest digest  sebagai berikut : a. Proteksi lingkungan tak ditegaskan sebagai bagian dari keputusan industri, b. Izin lingkungan untuk perusahaan dihapus, diganti persetujuan lingkungan dari pemerintah, c. Sembilan kriteria usaha berdampak penting dihapus, d. Penilaian AMDAL dimonopoli pemerintah, bukan lagi pihak ketiga yang independen, e. Aktivis/pengamat/ahli lingkungan tak lagi terlibat dalam penyusunan AMDAL,

f. Tak ada lagi komisi penilaian AMDAL, g. Tak ada lagi penegasan informasi kelayakan lingkungan hidup dalam investasi mudah diakses masyarakat, h. Pengawasan dan sanksi administratif terhadap industri menjalankan proteksi lingkungan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, i. Jenis-jenis sanksi administratif ditiadakan, j. Tertutup pintu gugatan akibat kerusakan lingkungan.

Kawal Kebijakan Pemerintah

Para pemangku kebijakan perlu menyadari bahwa pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan keadaan lingkungan, sehingga dapat meminimalisir kerugian dalam bidang kesehatan, ekonomi, maupun ekosistem.

Jangan sampai kebijakan pemerintah hanya menguntungkan segelintir oligarki, namun banyak merugikan kepentingan masyarakat Indonesia. Peran penting masyarakat adalah terus mengawal kebijakan pemerintahnya. Ayo hentikan kebijakan perusakan lingkungan dengan dalih ekonomi, lebih mudah merawat alam daripada memperbaiki alam yang sudah rusak.