Terpilihnya Jokowi sebagai presiden tentunya mengundang euforia sebagian masyarakat untuk menanti janji-janji kampanye yang telah diutarakannya selama masa kampanye. Salah satu janji unik yang ditawarkan oleh Jokowi, baik selama masa kampanye maupun debat pilpres, adalah Kartu Pra-Kerja.

Sebagian masyarakat tentunya sangat senang setelah mengetahui bahwa pemerintah akan memberikan sejumlah uang kepada pengangguran. Terlebih lagi para oposisi yang saat ini telah kehilangan nakhodanya. Mereka berpendapat bahwa lebih baik tidak bekerja, toh bakalan digaji pemerintah juga nantinya.

Namun, perlu diluruskan bahwa Kartu Pra-Kerja adalah suatu akses di mana pengangguran dapat mengasah keterampilan mereka di suatu perusahaan/institusi tertentu disertai dengan sejumlah bantuan berupa uang dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu, perlu digaris-bawahi bahwa tak selamanya si pemegang kartu ini akan diberikan uang, melainkan ada batasan waktu yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Batasan waktu yang dimaksud adalah waktu saat masyarakat menerima kartu hingga penerima kartu telah mendapatkan pekerjaan.

Kontroversi Kartu Pra-Kerja

Begitu banyak kacamata mengenai program yang rencananya akan dimulai pada tahun 2020 ini. Banyak yang setuju dan tak sedikit juga yang menolak. Pihak yang menolak berpendapat bahwa program ini hanya akan menghabiskan anggaran negara saja. Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk melunasi utang yang saat ini tak berkesudahan.

Akan tetapi, penulis melihat bahwa ada potensi dari Kartu Pra-Kerja yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa Kartu Pra-Kerja dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kartu Pra-Kerja dapat menurunkan angka pengangguran dengan menyediakan akses bagi pengangguran untuk mengasah kemampuan atau skill mereka. Setelah mereka mengasah kemampuannya, pemerintah dan perusahaan/institusi terkait akan menyediakan mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka asah di perusahaan/institusi sebelumnya.

Dengan demikian, jumlah pekerja di Indonesia pun meningkat. Angka pengangguran di Indonesia akan mengalami penurunan dan perekonomian di Indonesia pun akan mengalami pertumbuhan.

Untuk memperkuat opini tersebut, mari kita lihat Irlandia yang telah menerapkan hal yang hampir serupa dengan Kartu Pra-Kerja di mana pengangguran di Irlandia dapat mendaftarkan diri mereka kepada pemerintah untuk mendapatkan Jobseeker’s Benefit dan Jobseeker’s Allowance.

Jobseeker’s Benefit dan Jobseeker’s Allowance adalah suatu bantuan yang diberikan oleh pemerintah Irlandia kepada masyarakatnya yang pengangguran. Akan tetapi, mereka yang menerima bantuan ini harus bersedia untuk mencari pekerjaan.

Program ini telah berhasil dalam menurunkan angka pengangguran di Irlandia dari 8,4% di 2016 menjadi 6,7% di 2017. Tak hanya itu, perekonomian di Irlandia pun terbilang cukup tinggi di mana pada tahun 2015 mereka menempati posisi ke 5 dari 187 negara sebagai negara yang mempunyai GDP yang bisa dibilang cukup besar.

Hal tersebut menandakan bahwa Jobseeker’s Benefit dan Jobseeker’s Allowance dapat menurunkan angka pengangguran di Irlandia dan meningkatkan perekonomian di Irlandia.

Dengan demikian, jika Kartu Pra-Kerja diterapkan di Indonesia, penulis yakin bahwa angka pengangguran di Indonesia akan menurun dan perkonomian di Indonesia akan meningkat seperti yang telah dialami oleh Irlandia.

Orang di luar sana mungkin berpikir bahwa ada beberapa faktor yang bisa membuat Jobseeker’s Benefit dan Jobseeker’s Allowance sukses di Irlandia, tetapi Kartu Pra Kerja akan mengalami kegagalan di Indonesia. Faktor seperti jumlah pengangguran dan jumlah pendapatan menjadi parameter mereka untuk mengukur bahwa apa yang telah diterapkan di Irlandia tidak akan mungkin sukses di Indonesia.

Memang benar bahwa jumlah pengangguran di Irlandia jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia dengan perbandingan 1:54 dan GDP yang sempat menjadi peringkat ke-5 dari 187 negara. Sehingga membuat Jobseeker’s Benefit dan Jobseeker’s Allowance sukses di Irlandia.

Akan tetapi, suskes atau tidaknya suatu program yang dicanangkan oleh negara dilihat dari bagaimana suatu negara dapat menaikkan atau menurunkan persentase permasalahan yang ada di negaranya.

Jika dilihat dari angka pengangguran dan jumlah pendapatan, Indonesia sudah kalah telak dengan Irlandia. Namun, jika dilihat dari tingkat persentase penurunan atau kenaikan, Indonesia berada di atas Irlandia.

Berdasarkan Trading Economics, pada bulan September 2019, GDP Annual Growth Rate di Irlandia mencapai 5,00%, sementara Indonesia menyentuh angka 5,02%. Perbedaan yang terlihat kecil, hanya 0,02%. Tetapi jika perbedaan yang kecil ini konsisten dilakukan, Indonesia bisa saja menjadi salah satu negara dengan penghasilan GDP terbesar.

Dari angka pengangguran, Indonesia berhasil menurunkan jumlah pengangguran sebesar 134.000 orang dari tahun 2017 sampai 2018. Sementara Irlandia, hanya dapat menurunkan jumlah pengangguran 20.000 di tahun yang sama. Jika Indonesia tetap berupaya untuk mengurangi angka penganggurannya, perekonomian Indonesia dapat mengalami peningkatan.

Dengan demikian, Kartu Pra-Kerja yang akan diupayakan pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan tingkat perekonomian di Indonesia bisa menjadi senjata pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Maju.

Sasaran Kartu Pra-Kerja

Selain itu, dalam menjalankan program ini, pemerintah harus bijaksana untuk memilih orang yang tepat sebagai penerima kartu ini karena ada beberapa kriteria yang menyebabkan seseorang menjadi pengangguran. Pengangguran dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan dan sifat kemalasan seseorang yang membuat dirinya sendiri menjadi pengangguran.

Jika pemerintah salah langkah dalam memilih target, maka angka pengangguran tidak akan menurun dan kualitas sumber daya pun tidak akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengkaji betul sasarannya, agar peluru yang ditembakkan dapat mematikan angka pengangguran di Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang kaya akan kualitas sumber daya alam dan manusianya.