Ada dua hal yang bertolak belakang dan akan terus mengalami diskursus, gesekan keilmuan, dan perebutan kekuasaan. Dua hal ini yang akan terus mewarnai atmosfer publik, khususnya beberapa bulan ke depan karena Indonesia akan memasuki babak demokrasi prosedural yang baru.

Kesemuanya menjadi variabel penting dalam demokrasi, namun sifatnya sangat kontras. Poin pertama merupakan poin yang berusaha menjernihkan persolan yang ditinggalkan oleh pesta demokrasi serentak yang telah diselenggarakan. 

Sedangkan poin kedua menjadi penyumbat dari semangat penyelesaian persoalan, karena diskusi yang ditampilkan hanya sebatas pengisian kursi menteri dan upaya rekonsiliasi, yang itu pun memiliki kesalahpahaman dalam pemaknaannya.

Visi Politik dan Desain Hukum

Polemik demokrasi tahun ini mengkristal menjadi gugusan permasalahan teknis dan persoalan etis. Bila diruntut, keributan ini sejatinya timbul akibat dari kurang komprehensifnya sudut pandang para konseptor hukum, dan jelas ini juga sangat dipengaruhi oleh visi politik setiap fraksi di parlemen.

Determinasi politik atas hukum bisa dilihat dengan mata telanjang, khususnya pada peraturan yang mengatur tentang rotasi kepemimpinan. Setiap periode, undang-undang pemilu selalu masuk dalam prolegnas dan pembahasannya selalu alot. Masalah pembahasan selalu berkutat pada persoalan ambang batas dan pemakaian sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Sedangkan bila melihat peraturan lainnya, Undang-Undang Pokok Agraria, misalnya, sejak UU tersebut diterbitkan hingga saat ini, perevisian hanya menjadi isu dan tidak kunjung diselesaikan. Wajar, karena UU ini tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan politik sang legislator.

Contoh sederhana tersebut memperlihatkan bahwasanya hukum berada di posisinya sebagai subsistem kemasyarakatan yang sangat ditentukan oleh politik. Das Sein-nya begitu. 

Mahfud MD (2017) juga menyebutkan bahwa hukum merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak politik yang saling bersaingan, baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi kekuatan politik yang terbesar.

Meskipun ada pandangan yang berusaha menempatkan posisi hukum dan politik yang interdeterminan dengan mengatakan “politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh”, namun sejarah hukum Indonesia selalu menampilkan kepentingan politik yang paling dominan dalam menentukan wajah hukum.

Keadilan vs Kepastian

Dalam tataran konseptual, hukum merupakan alat yang dilahirkan oleh resultante beberapa ide. Dari resultante itulah lahir mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Sedangkan tolok ukur dari tercapainya cita-cita tersebut adalah, sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqi (2006), tercapainya cita kedamaian hidup.

Sebelumnya, Gustav Radbruch mendudukkan secara hierarkis tiga tujuan hukum, keadilan, kemudian disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian. Keadilan menjadi nilai yang mendasari terwujudnya rust (ketenteraman dan ketenangan). Sedangkan kemanfaatan dan kepastian merupakan nilai yang melahirkan orde (ketertiban dan keamanan).

Cita kedamaian hidup yang diungkapkan Jimly tercermin dari produk hukum yang menampilkan wajah keadilan. Sebab keadilan menyentuh aspek batiniah dan tidak bisa ditukar tambah oleh kepentingan apa pun. 

Sedangkan kemanfaatan dan kepastian berkaitan dengan dimensi lahiriah dan hanya mampu menyentuh pada aspek teknis, sehingga bagian ini yang bisa di-“utak-atik” dengan alasan mewujudkan efektifitas dan efisiensi.

Alasan yang disebutkan terakhir selalu mendominasi kerangka berpikir pembentuk hukum, dan tanpa sadar, nilai keadilan ikut terkesampingkan. Contoh konkretnya adalah penyelenggaran pemilu serentak yang diasumsikan akan menghemat anggaran, justru menyeleweng jauh dari harapan. 

Begitu pun upaya untuk menyederhanakan pilihan presiden yang malah melahirkan garis demarkasi yang membelah masyarakat. Adagium yang berbau penghinaan yang menurunkan tingkat peradaban Indonesia pun bermunculan.

Ternyata upaya mengefisienkan dan mengefektifkan upaya perebutan kekuasaan malah melahirkan konsekuensi destruktif yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan kata lain, pembuatan hukum yang hanya dibasiskan kepada kepentingan jangka pendek hanya akan mereduksi tujuan utama dari hukum.

Kemungkinan Perubahan

Masyarakat sebagai tuan dari demokrasi berhak bahkan berwenang mengevaluasi hukum. Kewenangan ini menjadi konsekuensi logis dari diadposinya demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. 

Langkah evaluatif ini telah diakomodasi oleh hukum positif dan bisa diperjuangkan melalui berbagai cara. Cara yang paling umum digunakan adalah judicial review atau constitutional review.

Namun kekurangan dari langkah ini adalah diharuskannya pihak Penggugat (pada Pengadilan Tata Usaha Negara) atau Pemohon (pada Mahkamah Konstitusi) mengalami kerugian atau potensi kerugian secara langsung. Agak pelik bila harus menjadikan langkah ini sebagai langkah andalan dalam mengevaluasi hukum karena sifatnya yang ultimum remidium.

Maka, langkah yang semestinya diberikan perhatian lebih adalah saat pembuatan peraturan. Besar harapan masyarakat Indonesia kepada mereka, yang notabenenya juga masyarakat, yang saat ini mengenakan jubah parlemen untuk tidak hanya menjadi pihak pembuat hukum, namun sekaligus pihak yang benar-benar mengevaluasi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Gesekan keilmuan telah melahirkan berbagai argumen korektif dan evaluatif. Banyak pihak yang berdebat tak kenal ruang dan waktu, bahkan keluhan masyarakat kelas bawah yang sekadar “srawung” di Pos-Pos Ronda pun telah terlontar. Kondisi sosiologis inilah yang semestinya menjadi penggerak hati legislator hukum untuk mereformasi tatanan politik dan hukum di Indonesia.

Pada titik ini, inovasi dari Pemerintah, tentunya Pemerintah dalam arti luas, benar-benar dibutuhkan. Kepekaan pada kondisi di tingkat akar rumput pun perlu ditumbuhkan. 

Keluhan yang disampaikan masyarakat saat reses ataupun saat berkampanye perlu ditampung dan diperjuangkan. Pendapat politik perlu dicocokkan frekuensinya dengan pendapat para ahli, karena gambaran sosiologis telah divalidasi dengan legal philosophy yang tajam.

Tujuannya tak lain agar kebijakan yang muncul adalah kebijakan yang responsif. Sebab, tidak ada gunanya mengejar legalitas bila kebijakannya minim legitimasi. Kebijakan yang responsif dengan sendirinya akan mendapat legitimasi.

Selain itu, setiap fraksi yang duduk di Parlemen diharapkan bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan ideologi, visi, dan platform politik jangka panjang. Akan sia-sia diskusi siang malam yang dilakukan oleh “tuan demokrasi” (rakyat) bila political will dari pemerintah hanya sebatas perebutan kursi menteri dan upaya rekonsiliasi palsu yang hanya bertujuan menambal legitimasi.