Pekan lalu, Presiden Jokowi baru saja mengumumkan tujuh staf khusus (Stafsus) kepresidenan yang berasal dari generasi milenial. Datang dari beragam keahlian dan latar belakang, para pejabat milenial yang baru ini berusia sekitar 23-36 tahun. Hal ini tentu saja adalah sebuah berkah bagi generasi milenial Indonesia.

Tujuh Stafsus milenial tersebut adalah CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra (32). Perumus Gerakan Sabang Merauke, Ayu Kartika Dewi (36). Pendiri Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara (29). Peraih Beasiswa Kuliah di Oxford, Billy Gracia Yosaphat Mambrasar (31). CEO dan Founder Creativepreneur, Putri Indahsari Tanjung (23). Pendiri Thisable Enterprise, Angkie Yudistia (32). Serta Ketua Umum PB PMII periode 2014-2017, Aminuddin Ma'ruf (33).

Untuk sebagian orang, keputusan Presiden Jokowi adalah langkah yang baik dalam rangka mengakomodasi kepentingan serta upaya regenerasi kepemimpinan berdasarkan prestasi dan kompetensi.

Sedangkan sebagian orang yang lain memilih pesimis. Di samping pemborosan anggaran negara, hadirnya ketujuh milenial tersebut dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih tugas dengan jabatan lainnya di kabinet Jokowi.

Terlepas dari kontroversi yang ada, keputusan Presiden Jokowi memilih tujuh staf khusus dari kalangan milenial tentu bukan tanpa alasan. Jokowi ingin membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong ketika mengumbar janji kampanye yang menyasar kepentingan milenial. 

Namun demikian, apakah pemilihan generasi milenial untuk menduduki kursi bergengsi di sekitar Istana benar-benar menjadi solusi atas permasalahan kebangsaan saat ini?

Bersaing dalam Birokrasi

Di tengah derap perubahan dan laju informasi yang bergerak begitu cepat, partisipasi politik generasi milenial akhir-akhir ini patut diapresiasi. Selain di lingkaran Istana, kaum milenial juga tampak di kursi parlemen (DPR) sebagai wakil rakyat, baik di level pusat maupun daerah. Paling tidak, mereka menjadi harapan baru dalam mengelola kebijakan (government policy) dan merespons tantangan demografi yang kini sudah di depan mata.

Menurut studi internasional yang dilakukan oleh “Canadian Center of Science and Education" (2018), disebutkan bahwa “generasi millenial sangat menguasai teknologi dan dapat mengakses informasi dari berbagai sumber. Sehingga, mereka bisa belajar dengan cepat dan akses mereka terhadap dunia luar membuat mereka berlomba-lomba dalam memperbanyak prestasi dan memiliki daya saing tinggi.

Kendati demikian, runyamnya sistem politik dan kultur birokrasi feodal yang sudah mengurat akar di Indonesia membuat optimisme terhadap milenial ini sedikit bias. Stafsus milenial ini sudah barang tentu akan bersaing dengan kelompok kepentingan lain yang sudah lama berada dilingkaran Jokowi. 

Apabila mereka tak punya daya tekan, mereka akan kalah oleh elite politik senior dan hanya menjadi etalase (pajangan) politik. Karena elite politik senior ini punya partai, punya bargaining, dan sudah terbiasa melakukan kompromi politik dengan Jokowi.

Mannheim (1952:78) menyebutkan bahwa generasi yang lebih muda tidak dapat bersosialisasi dengan sempurna karena adanya gap antara nilai-nilai ideal yang diajarkan oleh generasi yang lebih tua dengan realitas yang dihadapi oleh generasi muda tersebut, lebih lanjut dikatakan bahwa lokasi sosial memiliki efek yang besar terhadap terbentuknya kesadaran individu.

Kuatnya kompromi politik dalam sebuah pemerintahan, seringkali menyebabkan pejabat kita terjebak dalam “pragmatisme politik” untung dan rugi. Kekuasaan (power) hanya dimaknai sebatas cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya pada titik tertentu, mereka senantiasa membuat kebijakan publik sesuka hati tanpa mempertimbangkan dampak bagi publik sebagai penguasa sah kedaulatan.

Padahal UUD NRI Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (2), dengan tegas menyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Itu artinya, sejatinya dasar teoritis demokrasi adalah kekuasaan (kratos) berada di tangan rakyat (demos). Di dalam segala aspek pembuatan peraturan maupun kebijakan publik, rakyat, dan kepentingannya, adalah starting point (titik pijak) yang paling utama.

Selain kompromi politik, stafsus milenial juga akan dihadapkan dengan budaya birokrasi yang bersifat “paternalisme-feodalistik”. Paternalisme adalah suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan dan harus dihormati oleh bawahannya. Konsekuensi dari mentalitas feodal tersebut menjadikan birokrasi sangat lemah untuk berinsiatif dan berimprovisasi saat memberikan pelayanan.

Kondisi birokrasi seperti ini persis dengan apa yang digambarkan oleh Karl Max hanya berorientasi untuk mempertahankan “privilage” dan “status quo” kepentingan kelas penguasa. Lebih jauh lagi, Mas’oed (1994) menyatakan terdapat ketimpangan antara birokrat dan rakyat dalam hal status, pendidikan, dan kepemilikan informasi yang pada akhirnya memunculkan kemacetan dan bahkan kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Budaya birokrasi yang “paternalisme-feodalistik” juga mengakibatkan munculnya raja-raja kecil (little kings) di daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kebijakan raja-raja kecil ini sulit dikontrol, sehingga terjadi disfungsional birokrasi seperti penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pendelegasian dan pembentukan partner kerja.

Di sinilah peran pejabat milenial dibutuhkan dalam penyelenggaraan birokrasi. Karakteristik anak muda yang anti kemapanan, memiliki idealisme besar, kreatif serta berani, diharapkan mampu menjadi pembawa perubahan (agent of change) dalam mendorong lahirnya reformasi birokrasi. Berbagai terobosan dan keberanian perlu dilakukan oleh birokrat muda guna mempercepat laju perubahan seperti yang dicita-citakan.

Tumpuan Harapan Bersama

Setidaknya, ada tiga hal penting yang harus dilakukan pemerintah (Jokowi) agar relasi milenial di dalam pemerintahan bisa berjalan sinergis. Pertama, perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi (Tupoksi) dari Stafsus milenial, sehingga tidak terjadi tumpang tindih jabatan.

Kedua, senantiasa mensuport mereka dalam melakukan inovasi kebijakan. Ketiga, pemerintah perlu menjamin manfaat bagi mereka melalui program yang dijalankan. Apabila ketiganya mendapat perhatian pemerintah, perekrutan staf khusus akan menjadi efektif.

Selain tiga hal penting di atas, tantangan terbesar Stafsus Milenial Jokowi saat ini adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan posisi dan kreatifitas mereka di bidang teknologi, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment).

Dalam hal ini, pejabat milenial harus senantiasa berusaha melakukan peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang strategis, berkeadilan, efektifdan profesional, serta akuntabel.

Dengan demikian, hadirnya generasi milenial pada pemerintahan saat ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan kebangsaan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Segala bentuk perbedaan pandangan kita tentang ‘generasi milenial’ bukan menjadi alasan untuk kita semua tetap mendukung mereka melakukan hal terbaik untuk tanah kelahirannya.