Seperti juga sistem politik lainnya, demokrasi bukan sistem politik yang tanpa kekurangan—karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi dalam ketiadaan alternatif yang lebih baik, pengalaman dari seluruh dunia meyakinkan kita bahwa struktur demokratis, dalam kemungkinannya yang tidak terhingga, dapat menawarkan sarana dengan sistem yang melalui kerangka kerja yang saling terbuka, adil, dan dapat dipercaya menjadi lebih diterima.

Sebelumnya, kiprah reformasi yang telah memberikan angin segar dengan adanya sebuah titik rintis baru terkait demokrasi di Indonesia, serta mengangkat harkat dan martabat sebagian masyarakat Indonesia dari keterpurukan kehidupan politik orde baru. Yang mana hampir dua dekade usia reformasi di Indonesia ini, sejatinya harus ada tantangan untuk menggetolkan demokrasi dan memberangus absolutisme kekuasaan seperti yang terjadi di rekam jejak orde baru.

Rezim ini membuat masyarakat Indonesia merasakan ‘puasa demokrasi’ sebelum akhirnya merasakan 'lebaran demokrasi' di era reformasi ini. Tentu jika rekam jejak orde baru terulang, trauma mendalam dialami semua elemen masyarakat juga akan tergugah kembali. 

Lalu apa kaitannya dengan kondisi di Indonesia saat ini? Apa pentingnya kita membahas hal ini? Paling tidak menjadi sedikit tahu dan jangan sampai hal yang menjadi luka lama bakal  terulang kembali.

Melihat kondisi Indonesia baru-baru ini, perlukah kita meninjau demokrasi kita? 

Pandangan saat ini menimbulkan anggapan bahwa seolah-olah negara menjadi “negara yang belum mau mendengar”. Mengapa demikian? Sudah diberitakan di banyak media, terkait penyampaian suara-suara rakyat yang terjadi di beberapa titik dan masih teruhs berlanjut, yang seakan-akan masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri para elit politik. Kemudian berujung pada represifitas dan pembatasan.

Padahal setiap warga negaranya mempunyai hak dalam hal pengambilan keputusan bersama di negaranya, dan mereka juga berhak menentukan jalan hidupnya. Tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun dalam setiap penyampaian keputusan masing-masing. 

Keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi di beberapa daerah merupakan sebuah keresahan dan kegelisahan mengenai kebijakan pemerintah. Tentu hal ini baik, dengan ini kesadaran ini masyarakat luas menjadi tahu dan teredukasi akan pentingnya demokrasi dan hak-haknya.

Kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh warga negara sering dinamakan hak alamiah atau hak asasi manusia. Tepatnya hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti hak untuk memilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan semena-mena oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan berkumpul dan berserikat. 

Pemahaman ini tidak lain merupakan wujud dari dilaksanakannya budaya demokrasi dalam masyarakat.

Asumsi pokok adanya pandangan, bahwa rakyat memiliki hak untuk membahas kebijakan negara mengenai hal-hal yang dilakukan atas nama rakyat. Dengan demikian, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan akan dipandang baik oleh rakyat, sebab mereka akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan.

Perlu untuk digarisbawahi pula, bahwa demokrasi dan solusi demokratis bukan urusan main-main. Bagaimanapun juga, institusi demokratis yang dirancang secara buruk bisa mencederai demokrasi bahkan memperkeruh keadaaan bukan menguranginya. Tentu ini sebuah koreksi. Jika dianggap sepele, maka akan menjadikan sebuah kemunduruan bagi demokrasi.

Analisis dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance menunjukkan bahwa, rata-rata, empat dimensi demokrasi (Pemerintahan Perwakilan, Hak-hak Asasi Manusia, Pengawasan Pemerintahan dan Administrasi yang Imparsial) secara komparatif menjadi stagnan atau menurun setelah peristiwa kemunduran demokrasi.

Untuk itu, konsistensi dalam memperjuangkan demokrasi dalam makna sesungguhnya perlu untuk dilaksanakan. Idealnya, demokrasi yang disajikan tidak berhenti pada sebatas prinsip yang stagnan, tapi sebagai sistem dan amalan yang dapat diterapkan bagi pegangan kehidupan yang baik.

Pemahaman seperti ini makin meyakinkan akan adanya demokrasi yang benar-benar menjadi sebuah mekanisme yang melindungi hak-hak individu. Upaya koreksi diri yang sungguh-sungguh bagi seluruh elemen bangsa dalam membenahi demokrasi agar terlepas dari perangkap pemahaman prinsip yang stagnan, menuju pemahaman yang substansial. Tentang sebuah demokrasi yang benar-benar memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap setiap pandangan, pendapat dan kepentingan seluruh rakyat.

Lantas bagaimana mengupayakan sebuah solusi? Di antara banyak alternatif, membuka ruang-ruang dialog merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh, tentu dengan sebuah dialog--yang benar-benar--sehat dengan menjunjung tinggi keharmonisan di dalamnya. 

Hal ini tidak hanya menjadi sebuah jembatan semata, akan tetapi menjadi sebuah ruang untuk saling memahami serta mengurangi prasangka negatif di antara seluruh elemen bangsa. Penekenannya adalah membuat pengelola negara makin mendekati dan mendengar kebutuhan masyarakat. Pun dalam dialog persaingan di alam demokrasi lebih dapat bermakna.

Berangkat dari sini, maka negara memenuhi kewajibannya untuk bertindak dalam beberapa tingkatan. Negara menawarkan perlindungan sosial terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hak-hak asasi dasar warganya. 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa cita-cita membentuk masyarakat madani harus menjadi cita-cita yang serius bagi bangsa Indonesia sejalan dengan berkembangnya kehidupan berdemokrasi. Bahkan ide masyarakat madani telah mulai dikembangkan sejak jaman Yunani klasik seperti Cicero.

Hikmahnya, jika terjadi kemunduran demokrasi tampaknya akan membuat warga negara menyadari bahwa demokrasi lebih baik dari jenis pemerintahan lainnya; di tempat-tempat di mana demokrasi tidak menghadapi tekanan, orang-orang mungkin menerimanya begitu saja. Karena menggambarkan penjelasan kausalitas, dan kemunduran demokrasi tidak lantas membuat adanya penurunan dukungan rakyat terhadap demokrasi, tetapi justru sebaliknya. Semakin menguatkan.