Meneropong Indonesia dua puluh tahun mendatang masih jauh di pelupuk mata. Bayangan imajiner kondisi sosial, politik, dan pendidikan tanah air hanya bisa diterka secara asumtif. Manusia mustahil memprediksi esok hari tanpa analisis kritis fenomena kekinian.

Akalnya mendahului realitas masa depan dengan dua kata tanya apa dan bagaimana. Konsekuensi logis atas sikap itu niscaya mendorong manusia mempersiapkan perencanaan konstruktif. Hari depan, dengan kata lain, hasil kausalitas dari tindakan hari ini yang konsisten dan matang.

Teori bonus demografi acapkali didengungkan para futuristik dengan melibatkan pemuda berusia 20-an tahun sebagai agen perubahan. Ia digadang-gadang menggantikan generasi mendatang yang kian meredup seiring bertambahnya usia.

Namun, di satu sisi, bonus demografi itu bisa menuai bumerang bagi negara bila kualitas manusianya rendah. Karena itu, disiplin ilmu yang sesuai untuk menyiapkan mereka ialah pendidikan, baik dalam konteks formal, informal, maupun nonformal.

Percepatan studi hingga jenjang teratas mulai dihela pemerintah Indonesia. Beasiswa dalam dan luar negeri disajikan dengan prasyarat tertentu. Generasi muda berbondong-bondong berkompetisi satu-sama lain untuk memantaskan diri meraihnya.

Berbekal keyakinan memperkaya wawasan intelektual melalui proses pendidikan formal, para pemuda itu mengikuti alur seleksi secara sportif. LPDP, BUDI, DIKTI, dan pelbagai beasiswa pemerintah lain menjadi incaran strategis.

Jika dua dekade lampau tak banyak orang melanjutkan studi ke pendidikan tinggi (S-2 dan S-3) karena faktor ekonomi, kini pelajar dari lapisan sosial memiliki kesempatan yang sama secara demokratis. Pembeda di antaranya bukan lagi seberapa banyak finansial yang dipunyai, melainkan seberapa besar motivasi belajar.

Faktor terakhir itu menjadi poros utama kenapa jumlah pendaftar beasiswa kian melejit selama lima tahun terakhir. Realitas demikian didorong oleh pemantasan diri sebelum memasuki gerbang Indonesia emas tahun 2050.

Konsolidasi Strategi

Proses seleksi beasiswa yang terpenting tak sekadar pengumpulan syarat administrasi, tetapi juga tahap substansi. Sebagaimana beasiswa LPDP di bawah Kemenkeu, syarat pokok diterimanya seseorang adalah modal integritas yang telah melekat kuat.

Nilai tersebut dianggap modal mayor sebelum memasuki tahap belajar ke universitas tujuan. Ia juga dianggap sebagai titik tolak sang subyek dalam menjalin relasi antarindividu.

Tanpa hubungan resiprokal di antara manusia, intelektualitas hanya sebatas identitas semu. Oleh sebab itu, etika rendah hati dan saling bekerja sama antarmanusia hendak membawa mereka kepada nilai paling luhur, yakni gotong-royong.

Dengan kata lain, dalam konteks penerima beasiswa, mereka sudah barang tentu didorong dan harus memiliki semangat kolegialitas. Karenanya, membangun Indonesia diperlukan identitas ke-kita-an.

Sebagai contoh, tahap akhir seleksi LPDP ialah Persiapan Keberangkatan (PK). Sebelum memasuki masa studi di kampus sasaran, para calon penerima beasiswa akan dikumpulkan dalam satu forum selama satu minggu.

Mereka diberi pembekalan materi dari para tokoh nasional sebagai penguat batin. Perjumpaan antara sesepuh yang telah mengabdi untuk Indonesia dan para calon cendekiawan masa depan itu membangun ikatan nasionalisme.

Pada wilayah horizontal, mereka bersemuka secara interaktif dengan tak memandang suku, agama, dan latar sosial lain. Yang terjadi justru sebaliknya: penyatuan visi-misi lintas disiplin ilmu, meskipun sebatas wacana konseptual.

Momentum ini sedemikian krusial mengingat Indonesia di hari depan ditentukan oleh seberapa banyak dan serius para pemuda memikirkan nasib bumi pertiwi. Peneguhan pandangan kolektif itu setidaknya telah masuk pada fase pertama sebelum berkolaborasi dalam sektor pembangunan Indonesia.

Pergi untuk Kembali

Kuantitas doktor di Indonesia relatif memprihatinkan ketimbang negara-negara di dunia. OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) menyebutkan pada tahun 2014 terdapat empat negara besar pemeroleh doktor terbanyak: 67.449 (USA), 28.147 (Jerman), 25.020 (Inggris), dan 24.300 (India).

Sementara itu, Indonesia hanya memiliki 25.000 doktor di tahun 2012. Kenyataan demikian menambah daftar ketertinggalan Indonesia dalam bidang akademik. Akan tetapi, ia tak lantas menciutkan harapan karena melalui pendidikan semua itu bisa dikejar.

Meskipun demikian, pendidikan merupakan proses panjang yang mustahil diketahui hasilnya secara instan. Ia membutuhkan dua hingga lima tahun setelah masa studi. Selama itu, para pembelajar akan meneroka ilmu pengetahuan yang digelutinya. Dalam konteks tersebut, pelbagai riset terapan diharapkan mampu menjawab persoalan nasional.

Ini tantangan berat mereka sebelum mengimplementasikan hasil pemikirannya untuk Indonesia. Karena itu, selain tugas akademik, mereka mempunyai misi jangka panjang yang berkaitan dengan penelitian empirisnya.

Catatan lain yang menarik diuraikan ialah komitmen penerima beasiswa. Tatkala  mendapatkan kesempatan emas studi melalui dana pemerintah, ia seyogianya teguh pada prinsip mengabdi untuk negeri—segala sesuatu diorientasikan sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sikap ini penting mengingat jamak diketahui para anak bangsa berpaling ke negara lain hanya karena lebih prestisius. Dengan demikian, pulang berbakti untuk negeri adalah bentuk tanggung jawab moral.