Peneliti
2 tahun lalu · 141 view · 5 menit baca · Politik 2043196desktop1135780x390.jpg

Menanti Angin Segar dari Vajiralongkorn

Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa tulisan ini awalnya merupakan tugas presentasi mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara saat saya kuliah di Pasca IAIN “SMH” Banten tahun 2013, dan kebetulan saya mendapatkan Negara Thailand sebagai objek kajiannya.

Kedua, tema ini sangat pas sekali dengan konteks suksesi kepemimpinan di Thailand yang masih hangat. Bulan kemarin, negeri ini kehilangan Raja Bumibhol Adulyadej sebagai raja mulia yang dicintai rakyat Thailand dan diganti oleh putranya, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn. Jadi, saya kira cocoklah untuk menjadi bahan refleksi singkat.

Salah satu negara tetangga Indonesia yang sering dikunjungi manusia dari seluruh penjuru dunia karena keindahan pantai, kenikmatan makanan dan ketenaran buah-buahannya adalah Negara Gajah Putih, Thailand. Negara tersebut seolah menjadi surga dunia bagi para wisatawan domestik maupun Internasional saat ini.

Sekitar dua bulan yang lalu, tepatnya  hari Kamis, 13 Oktober 2016,  rakyat Thailand berduka sekali karena kehilangan raja yang sangat mereka hormati dan cintai, Raja Bhumibol Adulyadej. Beliau meninggal pada usia 88 tahun setelah beberapa tahun mengalami sakit.

Menurut catatan sejarah dunia, Raja Bhumibol adalah raja yang paling lama berkuasa, hingga mencapai 70 tahun. Ia mulai berkuasa pada tanggal  9 Juni 1946 pasca-kematian Raja King Ananda Mahidol yang ditembak di Istana Kerajaannya di Ibukota Thailand, Bangkok.

Thailand dikenal pula, politik  dalam negerinya, sebagai negara yang menyandang prediket paling banyak melakukan kudeta militer  di dunia. Mulai 1932, insiden kudeta militer sebanyak dua belas (12) kali, ditambah tujuh (7) kali percobaan kudeta. Seandainya insiden kudeta tahun 1912 dan 1917 dimasukkan, maka Thailand sudah mengenyam dua puluh (20) kali kudeta. 

Tahun 1932 adalah saksi sejarah bagaimana saat itu pemerintah absolut Thailand di bawah Kerajaan Prajadhipok digulingkan oleh sekelompok perwira militer yang mendapat julukan “Four Musketeers” melalui  revolusi. Revolusi tersebut yang dikenal sebagai Revolusi Siam.

Pasca-kudeta tersebut wajah baru Thailand dimulai. Tapi soal “tradisi” kudeta militer, terus berlangsung silih berganti. Ada yang sukses juga sebaliknya, gagal. Kita sebut saja misalnya, tahun 2006 saat PM Thaksin Shinawatra sukses dikudeta oleh militer.

Sebagai pengganti Raja Bhumibol, maka ditetapkanlah Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn (64 tahun), pada tanggal  1 Desember 2016, yang sebelumnya meminta waktu untuk berduka sebelum ia diangkat menjadi raja.

Muslim Minoritas dan Krisis Thailand Selatan

Kaum  muslim di belahan Asia Tenggara, seperti Singapura, Filipina dan Thailand termasuk kategori minoritas. Untuk konteks Thailand, agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya adalah Budhisme

Mereka hidup, berkembang serta bertempat tinggal di  empat (4) wilayah selatan Thailand, yaitu: Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Kaum Muslim sendiri di sana dibagi menjadi dua (2) kelompok;  Muslim Melayu, sekitar 80% dan Muslim non-Melayu, sekitar 20% (Al-Habib Alwi, 2001).

Ada hal menarik soal sebutan bagi minoritas Muslim di Thailand. Pada tahun 1940-an, kaum Muslim dipanggil “Thai-Islam” namun istilah tersebut terdengar sangatlah kontradiktif. “Thai” adalah sinonim untuk kata “Budha” sedangkan “Islam” adalah sebuah keyakinan bagi kaum Muslim. Bagaimana seseorang itu menganut agama Budha sedangkan ia adalah seorang Muslim? Oleh karena itu, mereka lebih senang dipanggil dengan sebutan “Malay-Islam” (Thanet Aphornsuvan, 2003)           

Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM RI, dalam catatannya pernah menyinggung persoalan kekerasan terhadap  penganut Islam di Thailand Selatan. Kekerasan yang sangat menyentuh rasa kemanusiaan. Peristiwa besar mutakhir yang masih saya ingat adalah 3 Maret 2012, yaitu insiden  pengeboman yang terjadi di Thailand Selatan. Insiden tersebut menewaskan puluhan orang tak berdosa dan melukai puluhan orang lainnya (Opini Kompas, 4 April 2012)

Kondisi di atas  menunjukkan bahwa kehidupan harmonis di dalam negara yang mayoritas beragama Budha tersebut, sangat mahalnya harganya. Rangkaian kerusuhan dan pengeboman yang semakin dahsyat menegaskan bahwa persoalan Thailand Selatan adalah persoalan yang sangat fundamental.

Perjuangan bersenjata di Thailand Selatan adalah sebuah upaya  untuk memerdekakan diri dari Thailand. Mereka adalah penduduk minoritas Muslim yang jumlah penduduknya kurang lebih 2,2 juta jiwa. Menurut Hamid, pada paragraf ke-5 tulisannya, bahwa perjuangan mereka bukan perjuangan untuk menegakkan negara Islam, melainkan untuk memisahkan diri dari Thailand karena merasa diperlakukan tidak adil.

Kondisi tersebut hampir mirip dengan wilayah Indonesia bagian timur yang kurang tersentuh pembangunan, sehingga rakyatnya wajar ingin lepas dari NKRI.  

Wilayah yang mereka diami jauh lebih tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lain di Thailand. Tentu, paragraf ini memunculkan perdebatan, apakah murni soal pembangunan infrastuktur  yang tak adil sehingga mereka menempuh cara separatis atau soal ideologi yang mereka anut berbeda dengan ideologi Pemerintah Thailand sekarang.

Dialog dan perundingan adalah cara yang paling jitu untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan. Selama ini, cara-cara militer yang biasanya dikedepankan Pemerintah Thailand dalam menyelesaikan masalah internal tersebut tak jua membuahkan hasil yang konkret. Salah satu solusi yang harus diwujudkan pemerintah adalah memberi otonomi luas dan khusus pada wilayah-wilayah para penunut kemerdekaan tersebut.

Solusi lainnya adalah pemerintah Thailand memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi mereka untuk menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi sebagai pemersatu mereka, bukan bahasa thai.

Di samping itu, pemerintah Thailand harus memberi pengakuan kepada mereka, bahwa Islam juga adalah agama resmi yang diakui pemerintah. Karena  bahasa dan agama merupakan simbol harkat dan martabat mereka sebagai entitas dan harga diri yang dijamin HAM.                                                                                                            

Solusi berikutnya adalah Pemerintah Thailand harus mengakui sistem pendidikan mereka yaitu sistem madrasah dan pesantren, mirip sistem pendidikan kultural di Indonesia. Sampai detik ini pemerintah terkesan ogah-ogahan mengakui sistem pendidikan yang mereka terapkan. Kebijakan yang diberlakukan terasa sangat diskriminatif terhadap mereka, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara diberangus oleh negara.                             

Jika persoalan di atas sudah selesai diatasi, Pemerintah Thailand harus segera membangun infrastruktur di wilayah Thailand Selatan sebagai wilayah mereka yang selama ini tertinggal dan termarjinalkan. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Thailand Selatan adalah pemicu utama mereka angkat senjata. Ketertinggalan pembangunan  juga bisa juga sebagai faktor dominan untuk segera melepaskan diri dari Thailand.

Ada beberapa faktor yang sangat rumit dalam menyelesaikan perdamaian di Thailand Selatan. Menurut Hamid, dalam tubuh Pemerintah Thailand ada 3 (tiga) lembaga yang secara politis memiliki pengaruh besar dalam setiap keputusan politik Thailand, yaitu: pihak kerajaan, pihak pemerintah sipil dan pihak militer.

Sampai detik ini, ketiganya belum akur untuk menyelesaikan persoalan Thailand Selatan tersebut secara damai. Tarik ulur di antara mereka masih sangat alot dan kuat, di samping faktor egois dan arogansi masing-masing lembaga.

Kita berharap dengan adanya suksesi kepemimpinan di negara tersebut memberikan angin segar terhadap iklim politik pemerintah Thailand. Termasuk politik dalam negerinya, sehingga kebijakan yang dibuat berpihak terhadap kaum minoritas Muslim di wilayah Thailand Selatan, di mana mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Thailand. Hidup Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn !                        

Artikel Terkait