45619_98801.jpg
pelajaransekolahonline.com
Pendidikan · 4 menit baca

Menangkal Isu SARA dengan Membangun Subjek Multikultural

Dalam laporan yang dirilis oleh Setara Institut, pada tahun 2016 jumlah pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan terangkum dalam data mencapai angka 270 kasus. Angka tersebut adalah paling tinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sebagaian besar kasus tersebut terjadi di Jawa, sebanyak 94 kasus.

Lebih jauh lagi, Bonar Tigor Naipospos, wakil ketua lembaga tersebut menyebutkan kasus-kasus itu sebagian besar bertebaran di lingkungan perkotaan yang notabene banyak dihuni oleh kaum terdidik. Kaum ini menjelma dalam struktur kelas menengah yang reaktif-provokatif. Sentimen individu bisa dijadikan olehnya isu kelompok dengan kompleksitas kepentingan di belakangnya.

Ini tentunya menjadi persoalan tersendiri dalam upaya merawat kebhinekaan yang telah lama mengejawantahkan dirinya di bumi Indonesia. Hal ini tercermin dari munculnya fenomena hoax di awal babak tahun ini.

Mereka yang berdiri di balik layar barang-barang elektronik tentunya adalah mereka yang pernah mengenyam bangku sekolah, bahkan sampai bangku kuliah. Informasi yang dimunculkan olehnya banyak menjadi sumbu pendek untuk meledakkan bom intoleransi, etnosentrisme, radikalisme, serta fundamentalisme.

Lebih parahnya lagi, untuk tahun yang baru separuh jalan ini, bom intoleransi yang bertumpu pada sikap yang fundamentalis sudah hadir meluluh lantahkan kerukunan di bumi Jakarta. Politik menjadi aktor yang mendalangi. Isu SARA dijadikan kendaraan politik untuk memobilisir massa.

Ranah agama dibawa ke dalam ranah pertarungan partai guna mendongkrak suara melawan petahana. Sungguh jadi ironi tersendiri untuk mewarnai kebhinekaan yang menjadi identitas bangsa.

SARA menjadi tren ampuh bagi partai politik menerabas belantara kungkungan parpol lain di beberapa wilayah yang terdominasi. Persoalan yang sedang merebak di Jakarta mulai meluber ke beberapa daerah. Beberapa isu mulai diluncurkan sebelum perang pemilu dimulai. Bandung menjadi sassaran yang sempat digadang.

Tentu, kalau melihat yang telah terjadi di Jakarta, kita perlu mewaspadai di mana strategi ini ternyata dirasa ampuh. Masyarakat dari berbagai kelas banyak yang tertarik hatinya hingga buta mata.

Tentunya kita juga tahu kalau mereka bukanlah kaum kosong yang tidak terdidik. Banyak potensi potensitif yang melekat padanya. Kesemuanya bisa dimanfaatkan secara produktif nan berkelanjutan. Penangkalan atas isu yang beredar dengan mengedepankan perolehan manfaat secara penuh dan merata harus menjadi penekanan.

Pendidikan mengambil perannya untuk konteks ini. Ini dikarenakan pendidikan menjadi prasyarat tersendiri kelas ini terbentuk. Kualitas pendidik, kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan, serta konsep dari pendidikan itu sendiri harus direproduksi ulang. Bukannya malah mengganti-ganti kurikulum dengan konsep yang belum matang dikarenakan perihal akar rumput yang tidak dilihat secara berkeadilan. 

UNESCO, sebagai lembaga internasional yang konsen terhadap dunia pendidikan di bawah PBB, menyebutkan bahwa dalam pendidikan terdapat 4 hakikat pokok yang menjadi pilar. Yaitu, belajar mengetahui (learning to know), belajar berbuat (learning to do), belajar menjadi seseorang (learning to be), serta belajar hidup bersama (learning to live together) (Sindhunata:2001).

Dari sini dapat kita lihat bahwa dalam proses pendidikan yang dituju adalah bagaimana membentuk subjek yang kuat secara karakter serta mampu berkontribusi secara positif, masif, dan berkelanjutan untuk waktu serta ruang yang berbeda nantinya.

Muncul pertanyaan tentang bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan konteks Indonesia yang multikulkural dengan pemersatu sikap nasionalistik yang bersandar pada konsep bangsa-negara ini?

Apakah kita akan memakai pendidikan dengan konsep penanaman jiwa nasionalistik yang berakar pada kontraktual anggotanya dengan menjadikannya secara sukarela menyerahkan diri seperti yang oleh Hans Kohn dianamakan sebagai nasionalisme konsep politik (Kohn:1986). Tentunya hal tersebut tidak akan sampai kepada menjadikan bangsa Indonesia lebih maju di zaman yang kekinian.

Ketika berbicara tentang nasionalisme, ia adalah sistem kebudayaan besar yang dianut oleh banyak negara di abad ke-21 ini. Sistem kebudayaan ini lahir setelah dua sistem kebudayaan besar lain yang lebih mendahuluinya, yaitu komunitas religius dan ranah dinastik (Anderson:2001). Dua sistem kebudayaan tersebut telah lama hadir di Indonesia. Sampai saat ini pun kita masih bisa merasakannya. Dalam bentuk yang sudah tereproduksi ulang tentunya.

Untuk nasionalisme yang hadir paling buncit, perlu dipadu-padankan dengan dua sistem kebudayaan besar yang lebih mendahului. Caranya sendiri dengan mencari perihal material yang membangunnya untuk nanti dipertemukan (Anderson:2001). Sifatnya bukan mendeterministik di antara salah satu. Akan tetapi lebih terarah kepada pengharmonisasian ketiganya untuk proses produksi reproduksi sejarah yang lebih humanis.

Pendidikan dengan begitu harus diarahkan kepada proses pendialektikaan sistem kebudayaan tadi untuk membentuk subjek bermartabat secara konsep dan praktik. Pembangunan karakter individu tidak boleh dilepaskan dari budaya asli tanah kelahiran. Sistem kebudayaan lokal yang telah lama melekat di setiap lini kehidupan masyarakat harus diikut sertakan untuk pembangunan pendidikan nasional.

Penyekutuan kebudayaan dalam hal ini akan mewujudkan dirinya secara relevan terhadap penyesuaian di zaman yang terus bergerak. Dengan begitu, sikap nasionalis akan tercermin oleh subjek terdidik tidak hanya dalam ruang kelas dan lembar jawab ujian saja. Akan tetapi, lebih dari itu sikap nasionalis akan terpancar dalam setiap perilaku subjek di kehidupan berbangsa ini dengan pemahaman akan perihal nasionalitas yang matang serta produktif.

Wujud dari sikap nasionalistik itu sendiri akan mengambil bentuk yang lebih berkeadilan. Penyekutuan yang dimunculkan tidak hanya sampai kepada yang telah lalu ada. Perihal yang baru munculpun harus diberikan ruang selebar-lebarnya untuk hadir berdialektika. Pengusiran, pemberangusan, bahkan pemusnahan masal bukanlah sikap buntu yang menjadi satu-satunya jalan.

Persoalan kemanusianlah patokan utama dalam melahirkan sikap serta tindakan praksisnya. Manusia lain di luar diri tidak dibenarkan jika diposisikan sebagai objek. Manusia lain harus ditempatkan sebagai subjek yang berdiri kuat di bumi ini dengan pondasi yang bermacam-macam. Pemahaman mendasar serta menyeluruh atas pondasi-pondasi itu tadi harus terupayakan adanya.

Dengan begitu, sesama manusia akan saling menghargai satu sama lainnya dengan penghargaan yang memanusiakan. Bukan malah menyamakan manusia dengan benda, seperti batu misalnya.

Pendidikan di sini bertugas menghadirkan ruang yang luas bagi proses belajar-mengajar. Semua manusia yang hadir dalam institusi pendidikan sejatinya sama-sama menjadi subjek pengetahuan. Objeknya sendiri yaitu permasalahan yang dibawa ke dalam kelas sebagai upaya pengembangan pengetahuan.

Pembangunan karakter juga menjadi tugas dari institusi pendidikan. Ki Hajar Dewantara sendiri memberikan penekanan serius soal hal tersebut. Sebagai bapak pendidikan bangsa Indonesia, beliau mengkonsepkan pendidikan yang bertumpu pada budi pekerti yang terintegrasi dengan budaya lokal yang berkembang.

Dengan begitu persoalan akar rumput perihal identitas diri akan terselesaikan dengan watak yang mengglobal. Diperlukan usaha lebih serta keseriusan untuk kesemuanya.