Peneliti
2 bulan lalu · 64 view · 4 menit baca · Politik 63725_32401.jpg

Menanggulangi Konflik Komunal, Pelajaran dari Bima-NTB

Seringkali saya ditanya oleh kawan-kawan dari luar Bima, “mengapa orang Bima gemar tawuran antar kampung”? Bagi sebagian (besar) orang Bima, barangkali menghadapi juga pertanyaan yang sama, walaupun mungkin dengan jawaban yang berbeda. Saya merekam beberapa suara dari banyak pihak di Bima ketika mengadakan beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak Polri, TNI dan masyarakat.

Kadang bermula dari persoalan remeh-temeh. Ada anak muda dari desa A yang dipukul oleh orang dari desa B, lalu memancing reaksi bernada dendam dari desa A. Atas nama solidaritas ‘membela’ identitas kampung atau desanya, mereka pun menyerang desa B.

Kurangnya fungsi kontrol sosial membuat sebagian warga gampang terprovokasi, lalu dimobilisasi oleh aktor-aktor konflik. Belum lagi hilangnya kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum. Akhirnya mereka menempuh pengadilan jalanan.

Terjadilah tawuran. Kadang disebut perang. Mereka memang serius saling menembak dengan senjata api (rakitan), saling memanah, dan saling menghunuskan parang. Bahkan tanaman para petani di areal persawahan yang biasa dijadikan arena perang, ikut rusak pula. 

Bahwa antar kedua desa itu punya hubungan kekeluargaan lewat kawin silang, itu perkara lain. Rupanya identitas spasial desa lebih diutamakan daripada ikatan kekerabatan. Generalisasi yang membabi-buta dari sekadar masalah individu, orang per orang, lalu mengarah ke konflik dan kekerasan komunal.

Tentu tidak seluruh kedua warga desa itu ikut berperang. Bahwa tetap waspada, iya. Siapa tahu ada peluru nyasar. Menjaga diri dari hal-hal buruk akibat kekacauan yang ada. Sebab tidak semua masyarakat di pedesaan berpikir sejernih embun.

Konflik antar desa di daerah Bima sudah sering terjadi sebelum-sebelumnya. Terutama antar Desa Ngali dengan Desa Renda di kecamatan Belo. Namun belakangan Ngali-Renda semakin kondusif, bahkan tak terdengar lagi tawuran disana.

Ironisnya, wilayah Woha sebagai ibukota Kabupaten Bima, yang semula cukup stabil, justru tersulut pertikaian antar desa. Sebut saja, Desa Samili-Kalampa vs Desa Dadibou-Godo, Desa Palipena vs Desa Dadibou, Desa Risa vs Desa Dadibou, dan lainnya.

Senen, 1 Oktober 2012, orang Samili yang berdomisili di dusun Godo (Desa Dadibou) dibunuh oleh beberapa oknum warga setempat karena korban dituding sebagai dukun santet. Selasa, 2 Oktober 2012, warga Samili dan Kalampa (desa tetangga) yang berjumlah sekitar ribuan orang, kemudian membumihanguskan puluhan rumah di dusun Godo.

Pada bulan Oktober 2012 itulah, tawuran antar Samili-Kalampa dengan Godo-Dadibou berkecamuk. Habis itu, muncul lagi tawuran antar sekelompok warga Risa dengan Dadibou yang lumayan kompeks.

Bentrokan mulai pecah sekitar November 2016. Dalam catatan Polda NTB, sekitar 172 konflik sosial terjadi pada tahun 2016. Daerah Bima menjadi pusat perhatian saat itu karena gejala tawuran antar kampung yang terus berulang.

Situasi sempat mereda sesaat. Tapi, pertikaian kembali menyala pertengahan Januari 2017. Beberapa bulan sempat berhenti, namun Oktober 2017 berperang lagi. Tepat pada hari Rabu, 25 Oktober 2017, pihak pemerintah daerah memfasilitasi islah antara pihak yang bertikai di tapal batas kedua desa.

Terjadilah pertemuan akbar yang dihadiri kedua kepala desa (Dadibou-Risa) beserta ratusan warganya masing-masing, termasuk Wakil Bupati Bima, Kapolres Bima, Ketua MUI Bima, Danramil Woha, Danki Brimob, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Meskipun sudah berkali-kali islah, konflik antar kedua kelompok warga kembali bergejolak, 26 November 2017, dan beberapa hari setelahnya. Seakan tiada henti. Puncaknya, di penghujung Desember 2017, kedua kubu akhirnya memprasastikan perdamaian.

Akar penyebab terjadinya konflik antar desa memang perlu dipetakan secara komprehensif. Hal-hal yang dapat memicu konflik perlu dicegah sejak dini. Dengan begitu, ikhtiar perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak akan menjadi model resolusi konflik yang sifatnya jangka panjang dan permanen.

Kurang piknik, dan ruang publik warga yang terbatas, kadang membuat mereka mencari ‘hiburan’ yang disalurkan melalui tawuran. Masing-masing desa merasa lebih superior dan jagoan. Dalam konteks budaya, permainan tradisional-mbojo (perang-perangan), dan tradisi ndempa (budaya tarung) menjadi katalisator. Hal ini pernah saya diskusikan bersama Julhaidin Rangga dan kawan-kawan Komunitas Babuju lainnya pada 2012 yang lalu.

Pada saat Desa Samili-Kalampa bertikai dengan Godo-Dadibou 2012, Rangga sempat berseloroh, “ente nggak nonton konser”? Konser yang dimaksud itu tawuran. Penggambaran ini penting agar kearifan lokal direvitalisasi untuk menanggulangi konflik antar desa, bukan hanya struktural, tapi juga kultural. Selanjutnya diperkaya secara konseptual, pelembagaan, aplikasinya di lapangan, dan sinergi lintas sektoral.

Dalam tesisnya di UI berjudul “Konflik Sosial dalam Kekerabatan: Kajian Antropologi terhadap Tawuran Antar Kampung di Bima-NTB” (2015), Mulyadin menemukan adanya rentetan konflik di masa lalu yang telah menjadi sebuah ‘teks/narasi’ sebagai acuan bagaimana masyarakat melanggengkan konflik, sekaligus dialektika struktur tersembunyi atas pengalaman konflik dalam kebudayaan masyarakat Bima.

Dalam resolusi konflik selama ini, ada perjanjian kesepakatan damai yang ditandatangani oleh perwakilan tokoh masing-masing desa. Tindakan penegakan hukum akan diambil manakala ada pihak-pihak yang melanggar perjanjian ini.

Ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi secara sistematis dan berkelanjutan. Generasi muda mesti dibekali dengan transformasi nilai-nilai agama yang cinta damai, dan filsafat kebijaksanaan. Sehingga etos toleran muncul, jiwa kebersamaan terbentuk, cakrawala pandangan semakin luas. Lalu, saling mengapresiasi dan melengkapi satu sama lain.

Selain itu, perlu political will dari pemerintah untuk memberdayakan kelompok-kelompok anak muda secara produktif. Misalnya, pembangunan desa wisata sesuai keunikan dan potensi wisata masing-masing. Apalagi saat ini dana desa sangat besar untuk mendukung kegiatan di pedesaan. 

Selanjutnya event festival wisata diadakan sebagai forum silaturrahmi, hiburan yang edukatif, dan perekat bagi masyarakat lintas desa. Juga memberi nilai tambah secara ekonomi.

Bagi pihak aparat Polri dan TNI, perlu optimalisasi fungsi Babhinkamtibmas (Polri) dan babinsa (TNI). Bhabinkamtibmas terus membina masyarakat, mencegah, dan menjadi mediator dalam mengatasi konflik sosial di desa-desa. Begitu pula Babinsa, bila ada konflik kecil, harus segera diredam agar tidak menjadi konflik berskala besar.

Bagi pengusaha, elite ekonomi seperti juragan bawang merah Bima dapat dijadikan mitra. Pada akhir tahun 2016, saya bersama sejumlah pengusaha bawang merah (dan pebisnis lainnya) mendiskusikan fenomena konflik komunal dan kontribusi yang diharapkan dari mereka. Intinya bagaimana menyelesaikan persoalan sosial dengan pendekatan bisnis.

Maka, terbentuklah Asosiasi Pengusaha Bima. Mereka merekrut anak-anak muda yang menganggur sebagai karyawan di bisnisnya. Bahkan beberapa acara dalam agenda perdamaian, para pengusaha bawang merah ini yang menanggung biayanya (selain dari kalangan lain). Para korban tawuran, mereka pula yang kadang membantu biaya pengobatan. Bukankah ini kabar baik?

Jadi, kerjasama antara pemerintah daerah, aparat (Polri dan TNI), pengusaha, jurnalis, tokoh agama dan adat, serta kaum muda dalam menyelesaikan konflik sosial adalah langkah yang tepat, terarah, dan total untuk mewujudkan perdamaian paripurna.