Pandangan akan supremasi pribumi sepertinya masih akan terus menemukan ruang hidupnya di Indonesia. Hanya memerlukan momen yang tepat, sentimen terhadap kalangan yang dilabeli sebagai ‘asing’ atau ‘pendatang’ dapat sewaktu-waktu menyeruak dan menimbulkan keresahan.

Modernitas dengan segala kecanggihan media informasinya justru kemudian menjadi alat daur ulang provokasi pribumi vs. non-pribumi. Sebuah paradoks terpampang di sini. Perkembangan teknologi sebagai bagian dari globalisasi digunakan untuk menista keniscayaan globalisasi itu sendiri, perbauran multikultur. 

Arus migrasi global telah berlangsung sejak lama, tetapi pandangan keberagaman tidak sungguh-sungguh tecipta. Negara tidak dilihat sebagai rumah besar bersama melainkan tanah asal-usul sebagian golongan sementara golongan lainnya dipandang sebagai pendatang.

Ada satu hal mendasar yang terlewat dari perhatian kita dalam menjalani kehidupan bernegara dengan kemajemukan lokalitas yang ada. Promosi tentang paham kebhinnekaan kita selama ini masih menyimpan akar penguatan primordialisme yang sektarian. 

Pengungkapan identitas lokal tidak jarang menjadi semacam ajang unjuk orisinalitas identitas kesukuan dan kedaerahan yang kaku dan mengarah pada klaim ‘pemilik sah wilayah’.

Hal ini tidak terlepas dari dampak penetrasi nilai-nilai otoritarianisme Orde Baru yang paternalistik dan hegemonik. Ia mewariskan imajinasi akan ragam identitas kesukuan yang tersimplifikasi menjadi simbol-simbol kedaerahan yang cenderung saklek dan stagnan. 

Taman Mini Indonesia Indah, salah satunya, telah menjadi semacam proyek mercusuar yang mereduksi dinamika keberagaman kultural di Indonesia. Tampak memberi rasa kebanggaan akan keberagaman identitas kebangsaan, tetapi juga menjadi alat kontrol dinamika keberagaman lokalitas itu sendiri, yang merupakan salah satu momok bagi penguasa saat itu.

Bersama dengan itu, tumbuh keyakinan di tengah masyarakat bahwa keberagaman yang ada itu murni. Setiap suku melahirkan sendiri budayanya masing-masing, tanpa campur tangan siapa pun. Bahwa kita, sebagai bagian dari keberagaman itu, adalah ‘pribumi’, dan ‘murni’ pula.

Hal ini membawa kepada pertanyaan krusial, apakah keberagaman identitas lokal atau kesukuan yang kita dengungkan selama ini bersifat terbuka atau tertutup? Apakah konsep kebhinnekaan kita selama ini bersifat inklusif atau mengekslusi kelompok-kelompok etnis atau minoritas yang dipandang tidak masuk dalam daftar ‘pribumi’?

Keberagaman Indonesia serupa mozaik besar yang oleh Benedict Anderson (1987) disebut komunitas terbayang (imagined community). Terdiri dari ribuan suku dan sub-suku lokal maupun kelompok-kelompok etnik yang dianggap pendatang yang, meskipun tak semua saling mengenal, berupaya menumbuhkan rasa keterikatan sebagai satu negara-bangsa.   

Jauh sebelum ada Indonesia, kerberagaman lokal tersebut telah mengalami persinggungan dengan dan merupakan bagian dari proses migrasi global yang berlangsung sejak lama. Kesadaran kebhinnekaan yang terpisah dari kesadaran sejarah dunia inilah yang selama ini disodorkan di tengah masyarakat kita. Kebhinnekaan yang terkurung dalam tempurung.

Epos sejarah nasional yang terlalu hitam putih telah terlanjur terwariskan turun-temurun melalui narasi rezim otoritarian. Ruang-ruang hibriditas identitas dan kompleksitas kisah kolonialisasi dan dekolonialisasi Hindia-Belanda hingga menjadi Indonesia seperti terabaikan begitu saja. 

Tersajilah Indonesia sebagai sebuah paket yang sudah jadi dengan ragam isinya, seolah telah ada sejak awal bumi ini tercipta. Menyisakan hanya kisah heroik para pahlawan suku-suku pribumi melawan penjajah asing, yang sebagian besar dari personelnya berasal dari kalangan inlander itu sendiri (Anderson, 1983). 

Narasi yang telah tereduksi ini pun terus dilanggengkan hingga membentuk watak dari keberagaman lokalitas yang cenderung sektarian. Keberagaman yang membatasi diri, mengalami fiksasi dan cenderung curiga pada yang dianggap liyan.

Imajinasi ketertindasan sebagai pribumi oleh penjajah asing tertanam sedemikian dalam hingga lintas generasi. Maka unjuk identitas dan kuasa kepribumian menjadi begitu penting. Hingga bahkan ada kesan satu sama lain saling berlomba menjadi yang paling pribumi, mendudukkan diri sebagai ‘leitkultur’, acuan budaya bagi yang lain. 

Maka tidak heran bahwa di antara hiruk-pikuk klaim kepribumian, di dalamnya muncul pula klaim-klaim superioritas sebagian atas yang lainnya. Bukan saja terhadap kelompok yang dianggap pendatang, tapi juga komunitas-komunitas lokal yang berdiam di pedalaman, yang dipandang terbelakang.

Yang terakhir ini serupa dengan konteks supremasi ras Melayu di Malaysia. Selepas dari penjajahan, kalangan etnik Melayu merasa menjadi yang berhak sebagai pemilik tahta di negeri mereka, meletakkan komunitas-komunitas Orang Asli sebagai liyan. 

Perlu dipahami bahwa pada ranah institusional yang luas, seperti negara, konsepsi ‘pribumi’ sesungguhnya hanya bagian dari rangkaian imajinasi utopis nasionalisme yang ditumbuhsuburkan untuk ikut menopang bangunan kekuasaan. Di dalamnya selalu kental aroma politisasi. 

Pada ranah lokal, seperti wilayah adat yang bukan bagian teritori administratif negara, konsepsi pribumi sangat mungkin bersifat dinamis dan terbuka. Di sini, identitas kultural yang diidentikkan dengan kepribumian berada pada sifat alamiahnya, bertransformasi tanpa henti seiring interaksinya dengan identitas-identitas kultural lainnya.

Jika dalam perkembangannya di ranah lokal pun terjadi kekakuan identitas kultural dan mengarah kepada pribumisasi sektarian, bisa diduga kuat telah terjadi kontaminasi politisasi identitas dari ranah institusional yang melingkupinya.

Konsep pribumi pada awalnya harus diakui menjadi salah satu pemantik perlawanan terhadap kolonialisasi di Nusantara. Pemaknaannya mengalami pergeseran dari julukan warisan kolonial yang berkonotasi negatif menjadi pernyataan identitas kebangsaan yang dilandasi kebanggaan, hingga kemudian mengarah kepada perasaan superioritas. 

Kepribumian menjadi bagian dari proses pencarian identitas kultural di masa-masa awal kelahiran Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, kompleksitas konsep pribumi yang batas-batasnya sering kali subtil membuatnya mudah “diaduk-aduk” untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama politik.

Dalam perkembangan saat ini, konsepsi pribumi lebih melebur dalam arak-arakan yang beraroma kepentingan politik dari kelompok-kelompok yang sesungguhnya tak memiliki urusan dengan autentisitas kesukuan atau lokalitas. Bahkan sebagiannya adalah kelompok yang justru memiliki kecenderungan memberangus tradisi-tradisi lokal.

Provokasi supremasi pribumi muncul melalui cara-cara lama politik identitas namun sesungguhnya menyasar melampaui identitas-identitas kepribumian itu sendiri. Salah satu cara yang tengah mengemuka saat ini adalah mengombinasikan isu primordialisme rasial dengan isu identitas agama.  Apa yang lebih bisa membangkitkan patriotisme berapi-api melebihi dua hal ini?

Pada akhirnya, kepribumian hanyalah satu dari sekian banyak baju identitas yang kita kenakan. Sudah terlalu usang dan sempit melekat di badan kita. Sudah sejak lama seharusnya kita tanggalkan. Masih banyak baju-baju identitas lainnya yang lebih laik untuk kita kenakan sehingga bisa hidup bersama dengan damai di rumah besar kita.