1 tahun lalu · 188 view · 6 menit baca · Budaya 80321.jpg
fresh-lookout.blogspot.co.id

Menampilkan Progresivitas Kebudayaan di Ruang Publik

Membincang kebudayaan memang tiada ada habisnya; dan mestinya tak harus terhenti. Sebab ia adalah proses bukan hasil, maka diskursus tentangnya harus terus berjalan, sejalan dengan sifatnya yang memang dinamis.

Secara prinsip, kebudayaan mesti ditempatkan sebagai entitas terakhir yang memungkinkan lahirnya peradaban. Sekali lagi, sebab ia adalah proses bukan hasil, maka dinamika tentangnya sudah pasti dan seharusnya ada—meminjam penggalan Marx, dinamikalah yang lahirkan sejarah manusia dan kemanusiaan.

Itulah yang jadi alasan mengapa soal kebudayaan patut terus digaungkan. Mengingat maraknya persepsi yang justru berakhir pada pendangkalan makna dan tujuannya, maka mendorongnya untuk terus terpikirkan di ruang publik, menjadi hal krusial yang patut terus diemban.

Apa Itu Kebudayaan?

Dalam bahasa Sanskerta, kebudayaan adalah buddhayah. Kata ini merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti “budi” atau “akal”.

Di istilah Inggrisnya, kebudayaan disebut culture. Ia berasal dari kata Latin colere, yang berarti “mengolah” atau “mengerjakan”—culture kadang juga diterjemahkan sebagai “kultur” dalam pengucapan Indonesia.

Melalui Pidato Kebudayaannya di Dewan Kesenin Jakarta, 10 November 2014, Hilmar Farid mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup manusia, baik pemikiran maupun praktiknya. Ia tidak dapat sekaligus tidak boleh direduksi menjadi sederet ciri yang seolah esensial.

Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis. Kebudayaan lahir dari perjalanan sejarah yang dinamis. Ini, bagi Farid, mesti berjalan dalam ruang sosial-kultural yang konkrit.

Jadi, kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki bersama oleh sekelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Pun ini senada dengan pandangan Herskovits, yang kemudian mengistilahkannya sebagai superorganic.

Chairil Anwar dkk juga pernah mendefinisikan kebudayaan sebagai cara suatu bangsa mengatasi masalah yang lahir di zamannya. Melalui Surat Kepercayaan Gelanggang, 22 Oktober 1950, pernyataan sikap hidup berbudaya Angkatan 45 yang dipelopori, salah satunya pelantun “binatang jalang” itu, berusaha mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpikir, bertindak, dan menilai secara realistis.

Bahwa di abad kita hari ini, tantangan yang dihadapi generasi kita adalah tantangan abad 21. Bukan tantangan abad-abad sebelumnya; bukan tantangan abad Majapahit atau Sriwijaya; bukan tantangan Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker; bukan tantangan Bung Karno, Hatta, dan Syahrir; atau pun tantangan Chairil Anwar dkk sendiri.

Bahkan, bukan lagi tantangan Amien Rais, Akbar Tandjung, atau pun Megawati yang meskipun masih ada hingga hari ini.

Definisi yang lain yang mungkin dapat memberi gambaran pada kita terhadap apa itu kebudayaan adalah naskah pernyataan sikap sekaligus sanggahan para intelektual terhadap gerakan revolusioner yang direstui penguasa di zaman Soekarno. Pernyataan sikap tersebut terkenal dengan nama Manifes Kebudayaan (Manikebu), yang berbunyi:

Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan yang merupakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami.

Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha mencipta dengan sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa.

Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami.

Manifes Kebudayaan yang ditandatangani oleh sejumlah intelektual seperti H.B Jassin dan Wiratmo Soekito, serta para seniman muda seperti Goenawan Mohamad dan Arief Budiman, berusaha mengajak semua unsur masyarakat bangsa Indonesia agar belajar bersikap “sepakat untuk tidak sepakat”—semacam konsep Agree in Disagreement-nya Mukti Ali.

Mereka mengimbau semua pihak untuk turut memperjuangkan hak-hak berpendapat semua orang tanpa kecuali, sebagaimana yang juga pernah diajarkan oleh pemikir Perancis Voltaire:

“Mungkin saya tidak setuju dengan pendapat kalian, tetapi saya akan berjuang sampai mati untuk membela hak-hak kalian untuk menyatakan pendapat.”

Terakhir, Denny JA juga pernah menegaskan bahwa kebudayaan bukanlah sebatas kesenian. Kebudayaan mencakup semua sektor kehidupan bangsa dalam arah, gerak, dan dinamikanya.

Mungkin sebab itulah mengapa Denny menghadirkan puisi esainya berjudul Atas Nama Cinta, yang tak lain adalah manifes atau gerakan kebudayaan yang ia anut—dalam hal gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi.

Ya, seperti John Lennon, Denny pun berusaha mengungkap perasaan publik yang selama ini tak terwakili, tanpa ada kecenderungan sikap untuk menggurui.

Sampai di sini, sederat makna atau pendefinisiannya di atas, kiranya dapat memberi kita gambaran tentang apa sebenarnya kebudayaan itu. Kita dapat memperoleh pengertian mengenainya sebagai sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, meliputi sistem ide atau gagasan yang terbenam dalam alam pikir.

Selanjutnya, dari pemaknaan di atas pula, dapat kita nilai bahwa kebudayaan hari ini telah tereduksi. Entah dengan tujuan apa dan alasan yang bagaimana, kebudayaan benar-benar seolah mati di tengah kemelut modernitas peradaban manusia.

Adapun perwujudannya sendiri, rasanya ini merupakan “sesuatu” yang sengaja dicipta manusia sebagai mahluk yang berbudaya—sebagai sarana hasil karya, rasa, dan cipta dalam pandangan Selo Soemardjan.

Sesuatu yang dimaksud itulah yang kini kita kenal sebagai peradaban, seperti pola-pola perilaku, bahasan, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu tertuju untuk membantu manusia dalam melangsungkan hidup dan penghidupannya.

Progresivitas Kebudayaan

Kebudayaan sebagai proses ternyata punya sisi progresif yang mesti terus dikedepankan. Sisi progresivitas ini penting guna menghadirkannya, terutama sebagai pilar utama dalam pembangunan.

Dan inilah yang nanti akan menjadi nafas dari keseluruhan pemanifestasiannya. Bahwa sisi progresifnya tak boleh dilepas dari proses pengimplementasian kebijakan-kebijakan publik.

Menurut Ignas Kleden (Kompas, 2015), bangkitnya perhatian luas dan mendalam kepada kebudayaan, terjadi berkat pengaruh pertemuan tiga aliran besar dalam ilmu-ilmu social. Tiga aliran besar itu, di antaranya: pertama, menguatnya sosiologi kebudayaan di Amerika Serikat yang sebagian besar berpusat di Universitas Yale.

Kala itu, pemikiran dan metode kajian budaya di Amerika disambut hangat oleh orang-orang seperti James Scott yang khusus meneliti kelompok tertindas, seperti para petani di desa-desa yang melakukan perlawanan terhadap kelas-kelas dominan dengan mengembangkan apa yang dinamakannya hidden transcript, suatu wacana tersembunyi bagi kelompok-kelompok luar dan hanya bisa dipahami kalangan petani yang senasib.

Kedua, munculnya cultural studies di Inggris yang digerakkan pertama kali oleh Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies. Cultural studies yang diterjemahkan sebagai kajian budaya ini dimulai tahun 1960-an oleh Stuart Hall dan rekan-rekannya. Mereka memberi fokus baru dalam studi kebudayaan, berupa hubungan kebudayaan dengan kelas sosial, ras, dan gender.

Tujuannya sendiri adalah memberi perhatian lebih kepada kelompok-kelompok yang dianggap minoritas kualitatif dalam menghadapi kelas dominan. Pendekatan dalam kajian budaya ini yang kemudian melahirkan teori-teori post-kolonial dan post-modernisme.

Ketiga, berkembangnya post-strukturalisme di Perancis yang kemudian menyebar ke berbagai akademia di negara-negara lain. Penggagas awalnya adalah Michael Foucault yang merangkum pandangan alternatif tentang kekuasaan sebagai entitas sentralistik, lalu tersebar dalam berbagai bentuk yang berasal dari beragam sumber.

Gelombang ketiga inilah yang kemudian menjadi sosiologi budaya di AS yang mendapat bentuk riilnya di tahun 1980-an, meski dasar-dasarnya sudah ada dalam karya-karya Geertz.

Apa yang patut dicatat di sini adalah bahwa kebudayaan punya atau diberi peran jauh lebih luas dari fungsinya dalam mencipta integrasi sosial-budaya. Berbagai  potensi energi yang tertutup dalam pengertian integrasi sosial-budaya, disingkapkan melalui penelitian tentang perubahan-perubahannya.

Salah satu contohnya bisa ditemukan dalam buku editan John Foran, Theorizing Revolution (1997). Buku ini menekankan peran kebudayaan dalam mendukung perlawanan dan oposisi kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi menjadi minoritas kualitatif dengan hak-hak dan kesempatan hidup serba terbatas.

Demikianlah seorang sosiolog itu (Ignas Kleden) memandang kebudayaan sebagai political culture of resistance and opposition. Ini memungkinkan lahirnya solidaritas dan koalisi yang luas di antara mereka yang tengah berada dalam posisi lemah.

Kebudayaan keluar dari wataknya yang politis sebagaimana terdapat dalam etnologi dan antropologi budaya. Kebudayaan menjadi sarana politis dalam perjuangan untuk perubahan sosial guna menembus kemapanan yang banyak menyembunyikan praktik-praktik ketidakadilan.

Dan yang terpenting untuk diketahui dari kebudayaan ini adalah bahwa ia bukanlah nilai yang bersifat final, melainkan banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Kebudayaan juga tak pernah monopolitik dalam wataknya. Serta relasi kebudayaan dengan politik juga ekonomi patut diuji kembali karena penuh dengan asimetri yang mengaburkan realitas.

Dengan demikian, ke depan, kita dapat berharap banyak. Setelah kebudayaan kita maknai dari sisi dan dengan wataknya yang progresif—berupa resistensi kreatif yang menggerakkan, maka upaya menuju kemajuan benar-benar akan tercapai. Di sana, kebudayaan menjadi kerangka atau acuan berpikir, yakni sebagai politik kebudayaan di ruang-ruang publik.