Pada acara debat calon gebernur DKI Jakarta putaran kedua yang diselenggarakan oleh program Mata Najwa dengan dipimpin oleh host Najwa Shihab di Metro TV beberapa waktu lalu, memang terlihat begitu menarik perhatian publik. Terlepas dari para komentar pendukung masing-masing calon, yang tentu saja berpihak pada calon dukungan masing-masing, namun secara umum, debat tersebut berjalan dengan seru dan menarik.

Debat antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon dengan nomor urut dua dan Anies Baswedan sebagai calon dengan nomor urut tiga ini memang terlihat sengit dan panas. Bahkan jika kita mengikuti acara tersebut dengan seksama, tak jarang Anies menyerang Ahok dengan beberapa pernyataan yang tujuannya adalah untuk memancing emosi Ahok.

Sebab, jika Ahok berhasil dibuat emosi oleh Anies, maka Anies merasa menang karena berhasil melihatkan emosi Ahok pada publik. Nanum apa yang kemudian terjadi, Ahok ternyata tidak terpancing oleh perkataan dan provokasi Anies. Bahkan Ahok malah terlihat sangat tenang dan bisa mengendalikan keadaan. Dengan demikian gagal lah usaha Anies untuk menyerang dan mempermalukan Ahok.

Pada acara tersebut Anies memang terkesan fokus menyerang Ahok, bukan menjabarkan visi misinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Ahok jelas, fokus pada kinerjanya yang nyata sebagai gubernur DKI dan persiapan untuk program selanjutnya jika ia terpilih lagi sebagai gubernur.

Sebab kinerja Ahok memang sudah terlihat nyata, berbeda dengan Anies yang masih pada wacana. Bukti nyata dari kinerja Ahok, 70 persen lebih warga Jakarta puas dengan kinerja Ahok selama dua tahun kepemimpinannya. Dan banyak permasalahan Jakarta yang sudah bisa diselesaikan oleh Ahok sedikit demi sedikit.

Maka untuk lebih maksimal lagi, tinggal diteruskan saja pada periode selanjutnya. Dua tahun saja sudah luar biasa perbaikan Jakarta, apa lagi kalau ditambah lima tahun lagi, tentu keadaan Jakarta akan jauh lebih baik lagi dari sekarang.

Debat yang diselenggarakan oleh Mata Najwa memang lebih berfokus pada pendalaman program kerja dan perbandingan antara program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Dan lihat saja, program kerja Ahok jauh lebih realistis, rasional, terukur dan berdasarkan fakta yang akan dikerjakan dilapangan. Program kerja Ahok terlihat apa adanya tanpa ada janji-janji yang membohongi rakyat Jakarta.

Sebaliknya, program kerja Anies terkesan imajiner. Ya, memang terkesan lebih kepada khayalan, tidak realistis, tidak rasional, apa lagi terukur dengan fakta dan masalah yang ada di lapangan. Program kerja yang tampak begitu manis di masa kampanye saja tanpa melihat keadaan dan masalah yang ada. Dan saya rasa, rakyat Jakarta sudah sangat cerdas dalam menilai hal ini.

Sebagai contoh, coba kita bandingkan program siapa yang lebih realistis dan masuk akal antara program yang ditawarkan oleh Ahok dan Anies. Dalam hal ini, kita akan ambil contoh program untuk perumahan rakyat.

Ahok menawarkan program perumahan untuk rakyat dengan membuat rumah susun bagi rakyat. Rakyat dibuatkan tempat tinggal berupa rumah susun yang kualitasnya hampir sama dengan apartemen. Rakyat Jakarta akan tinggal di sana, dengan biaya sewa yang tidak begitu mahal, karena sudah disubsidi oleh pemerintah DKI lebih dari 80 persen.

Program ini tentu lebih rasional dan masuk akal. Karena jika kita melihat keadaan DKI Jakarta hari ini yang semakin padat penduduknya, akan susah jika rakyat dibuatkan rumah di atas tanah. Karena jumlah penduduk Jakarta yang sangat banyak, maka akan membutuhkan tanah yang sangat luas untuk membuat rumah di atas tanah yang terbatas tersebut.

Sedangkan permasalahannya adalah tanahnya kurang jika untuk membuatkan rumah seluruh rakyat Jakarta yang tidak memiliki rumah. Maka, solusinya adalah dengan membuat rumah susun bagi rakyat. Program ini akan terasa lebih efektif, efisien dan masuk akal tentunya.

Sedangkan Anies dalam hal ini menawarkan program perumahan dengan down payment (DP) 0 (nol) persen. Program ini pada awalnya sudah di tentang oleh banyak kalangan. Karena dinilai menyalahi aturan. Sebab sesuai aturan Bank Indonesia (BI), pembeli rumah harus membayar DP 15 persen dari jumlah total harga rumah. Namun tetap saja oleh Anies dipaksakan.

Coba kita nalar program perumahan rakyat yang diusung oleh Anies ini. Pertama, terdapat 1,3 juta warga Jakarta yang belum punya rumah (Kompas, 28/03). Maka untuk membuatkan rumah sebanyak 1,3 juta penduduk Jakarta tersebut, tentu membutuhkan tanah yang sangat luas. Sedangkan kita ketahui bersama kalau tanah di Jakarta semakin sempit karena kepadatan penduduk. Tentu akan kesulitan menyediakan tanah sebanyak itu di Jakarta.

Kedua, mengenai rumah dengan DP 0 persen. Harga perumahan di Jakarta yang paling murah berkisar 350 sampai 400 juta (Survei Kompas, 28/03), itu pun dalam bentuk apartemen, bukan rumah yang dibangun di atas tanah langsung. Sedangkan peraturan dari BI, pembeli rumah harus membayar DP 15 persen dari harga rumah, atau sekitar 50 juta jika harga rumah 400 juta.

Lantas siapa yang akan membayar DP sekitar 50 juta per rumah untuk rakyat Jakarta yang belum punya rumah berjumlah 1,3 juta. Kalau memakai anggaran pemerintah DKI, tentu tidak mungkin karena akan menggerus APBD DKI sebesar RP 67,6 triliun atau atau setara 95,6 persen dari total APBD DKI tahun 2017 dari total RP 70,1 triliun. Tentu saja ini tidak mungkin dilakukan karena akan mengganggu APBD DKI selama tahun 2017.

Ketiga, dengan harga rumah sekitar 350 sampai 400 juta tersebut, tentu yang akan bisa membeli dengan kredit adalah masyarakat dengan penghasilan di atas 7,5 juta atau lebih. Jika penghasilannya kurang dari itu, maka sulit bisa membeli dengan harga sebesar itu karena biaya hidup di Jakarta sangatlah mahal. Atau mungkin jika tetap dengan DP 0 persen, angsurannya yang akan diperbanyak dengan jumlah yang labih mahal. Tentu ini sama saja.

Dengan demikian, program ini memang terkesan dipaksakan walau tak masuk akal. Dan saya rasa, rakyat Jakarta bisa menalar program yang ditawarkan Anies ini, masuk akal atau tidak!