57348_22742.jpg
voaindonesia.com
Politik · 6 menit baca

Menaksir Penghambat Laju Jokowi
Elektabilitas dan Kinerja Jokowi

Walau elektabilitasnya tertinggi di antara nama-nama kandidat lain yang muncul, namun bukan berarti lajunya untuk kembali berada di tampuk kekuasaan akan berjalan mulus tanpa hambatan.

Ada sejumlah faktor yang dapat menjadi penghambat laju Joko Widodo untuk kembali memimpin. Kinerja ekonomi makro dan penegakan hukum dalam tiga tahun terakhir adalah pengganjal potensial bagi Jokowi untuk kembali menjadi presiden periode mendatang.

Saat ini baru satu nama kandidat calon presiden yang tanpa keraguan akan berlaga di Pemilihan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Nama itu adalah Joko Widodo, yang saat ini telah didukung delapan partai politik: Golkar, PDI-Perjuangan, Nasdem, PPP, Perindo, PKPI, Hanura, dan PSI.

Dengan mendapat dukungan delapan partai politik, posisi Joko Widodo masih relatif kuat dibanding nama-nama lainnya. Elektabilitas Jokowi masih bertengger di posisi teratas dengan range yang cukup jauh dari beberapa rival di bawahnya.

Elektabilitas Jokowi dalam survei yang diselenggarakan lima lembaga survei mencapai angka di atas 50 persen. Survei Litbang Kompas menunjukkan angka elektabilitas Jokowi terus mengalami peningkatan selama enam bulan terakhir, yakni dari 46,3 persen melonjak menjadi 55,9 persen (April 2018). Begitu juga dengan survei Cyrus Network, Jokowi memperoleh elektabilitas tertinggi sebesar 58,5 persen.

Hasil survei lain juga menunjukkan angka yang sama. Hasil survei Populi Center menyebutkan Jokowi memperoleh angka elektabilitas sebesar 52,8 persen, survei Alvara berada di angka 56,4 persen, dan survei Poltracking mencapai angka 57,6 persen.

Semua hasil survei tersebut seakan menjadi tanda karpet merah bagi Jokowi untuk kembali melenggang menjadi presiden periode mendatang. Dan capaian elektabilitas ini juga disokong oleh tingkat kesukaan masyarakat terhadap Jokowi, juga kepuasan terhadap kinerja pemerintahannya selama tiga tahun terakhir.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, menurut data sepuluh lembaga survei, rata-rata berada di atas 50 persen. Sepuluh lembaga survei itu ialah Indo Barometer (67,2 persen sangat puas atau cukup puas), SMRC (74,3 persen sangat puas dan cukup puas), Populi Center (62 persen sangat puas dan puas).

Juga, Alvara Research Center (sangat puas dan puas 77,3 persen), survei Litbang Kompas (72,2 persen sangat puas dan cukup puas), Poltracking (68,9 persen sangat puas dan cukup puas), PolMark (75,8 persen puas), Indikator Politik (68,34 persen sangat puas dan puas), dan dua data lembaga survei lainnya: CSIS (68,3 persen puas) dan KedaiKopi (55,7 persen puas).

Titik Pengganjal Laju Jokowi

Walau sejumlah data lembaga survei menyatakan elektabilitas dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masing-masing di atas 50 persen, namun ada beberapa faktor yang menurut sejumlah survei belum memuaskan masyarakat dan berpotensi menjadi batu pengganjal Jokowi untuk kembali duduk menjadi presiden pada periode mendatang.

Survei Litbang Kompas menyebutkan bidang ekonomi menjadi titik terlemah dengan capaian tingkat kepuasan terendah. Indikator penyediaan lapangan kerja menjadi yang terburuk (44,5 persen), disusul harga barang (48,4 persen) dan nilai tukar (51,0 persen).

Begitu juga dengan survei Median, CSIS, dan Alvara Research Center. Dalam survei Alvara Research Center, tingkat kepuasan masyarakat terkait penyediaan lapangan kerja hanya 59,8 persen. Sementara itu, pengentasan kemiskinan hanya 58,1 persen dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi yang terendah, yaitu sebesar 55,7 persen.

Survei CSIS menyebutkan, sebanyak 27,9 persen responden menganggap tingginya harga sembako sebagai kesulitan utama yang dialami masyarakat di masa pemerintahan Jokowi. Urutan kedua jawaban responden yang menyebabkan ketidakpuasan publik adalah persoalan keterbatasan lapangan pekerjaan (20 persen).

Kesulitan selanjutnya mengenai tingginya angka kemiskinan (14,1 persen). Bahkan, dalam survei ini, sebagian besar responden, yakni 42,2 persen menyatakan kondisi perekonomian keluarga saat ini tak mengalami perubahan dibanding lima tahun yang lalu dan 20,3 persen menyatakan memburuk dibanding lima tahun lalu.

Sedangkan survei Median menyimpulkan bahwa 83 persen responden menyebutkan ada masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Dari jumlah tersebut, 43 persen publik menyatakan terdapat permasalahan akibat tekanan ekonomi, terutama masalah kebutuhan ekonomi dan kemiskinan serta harga kebutuhan pokok dan listrik.

Dalam survei Median yang dilakukan pada Oktober 2017, sebesar 36,2 persen responden meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Namun, dalam survei Median yang dilakukan pada Februari 2018, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

Jika kita menengok angka pertumbuhan ekonomi, sepanjang tahun 2017 mengalami stagnasi yang hanya tumbuh di kisaran 5 persen. Capaiannya selalu di bawah prediksi Bank Indonesia dan pemerintah. Dan level pertumbuhan ekonomi tersebut tidak cukup untuk mengurangi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan.

Melemahnya daya beli masyarakat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap stagnannya pertumbuhan ekonomi. Karena konsumsi rumah tangga menyumbang 55,18 persen terhadap total PDB nasional.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal III tahun 2017 hanya tumbuh 4,93 persen. Ini lebih rendah dibanding pertumbuhan kuartal sebelumnya (4,95 persen) dan dibanding kuartal yang sama pada 2016 yang mencapai 5,01 persen.

Melemahnya daya beli masyarakat bukan tanpa sebab. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, bahan bakar, dan barang-barang primer lainnya tanpa dibarengi kenaikan upah dan penghasilan masyarakat menjadi pemicu melambatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Tercatat, angka inflasi tahun 2017 mencapai 3,61 persen. Ini merupakan inflasi yang tertinggi sepanjang tiga tahun pemerintahan Joko Widodo.

Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mencatat inflasi terbesar dibandingkan dengan pengeluaran lainnya sepanjang 2017, yakni mencapai 5,14 persen. Kemudian diikuti kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,23 persen; lalu makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 4,1 persen, serta kelompok pengeluaran sandang sebesar 3,92 persen.

Namun, di lain sisi, nilai tukar petani sejak awal 2016 menunjukkan kecenderungan menurun. Padahal nilai tukar petani ini salah satu indeks yang mengukur kesejahteraan petani yang menghitung daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi untuk biaya produksi petani.

Dengan kata lain, harga yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima. Hal ini merupakan indikasi awal yang menunjukkan bahwa kesejahteraan petani masih relatif rendah, yang akhirnya berpengaruh pada kemampuan atau daya beli petani.

Begitu juga dengan upah riil buruh bangunan yang merosot 0,45 persen dalam kurun Januari hingga Oktober 2017. Pada kurun waktu yang sama, upah riil buruh tani hanya meningkat 2,15 persen, jauh di bawah angka inflasi.

Ketiga komponen ini: nilai tukar petani, upah riil buruh bangunan, dan upah riil buruh tani, adalah indikator untuk melihat kesejahteraan kelompok masyarakat menengah bawah, yang terindikasi mengalami tekanan akibat kenaikan komponen biaya hidup, seperti tarif listrik, makanan, dan transportasi tanpa dibarengi kenaikan penghasilan.

Salah satu faktor yang paling menekan pertumbuhan daya beli pada kelompok masyarakat bawah adalah pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA, yang berdampak bagi 19 juta konsumennya. Akibatnya, pengeluaran rata-rata kelompok bawah untuk listrik naik tajam dari Rp. 80.000 per bulan menjadi Rp170.000 per bulan.

Padahal, menurut data LSI, masyarakat kalangan kelas menengah ke bawah yang pendapatannya di bawah Rp1 juta (wong cilik) adalah basis pemilih Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Juga data Indo Barometer menyebutkan pendukung Jokowi sebagian besar berasal dari kalangan wong cilik dengan pendapatan paling besar Rp3 juta per bulan.

Untuk itu, perbaikan ekonomi yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat menengah ke bawah adalah kunci bagi Jokowi untuk dapat kembali duduk di kursi presiden pada periode mendatang tanpa batu sandungan.

Selain bidang ekonomi, bidang penegakan hukum patut menjadi perhatian karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum mengalami penurunan menjadi 61,0 persen menurut survei Litbang Kompas 26 September - 8 Oktober 2017. Indikator pemberantasan suap menjadi yang terburuk (50,9 persen), disusul keadilan aparat (57,7 persen) dan penyelesaian kasus HAM (58,4 persen).

Banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik berpengaruh besar pada penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Tercatat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2017 tidak mengalami kemajuan alias jalan di tempat. Menurut data Transparency International (TI) pada 2017, peringkat persepsi korupsi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara.

Begitu juga dengan penyelesaian kasus HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak diselesaikan selama tiga tahun pemerintahan Jokowi.

Bahkan, dalam laporan Amnesty Internasional, mengatakan jika tahun 2017 merupakan penanda berkembangnya politik kebencian di Indonesia, yang berjalan dengan mengeksploitasi sentimen moralitas agama dan nasionalisme sempit yang sering kali diarahkan pada kelompok minoritas. Dengan tuduhan-tuduhan penodaan agama, komunisme, dan rasialisme kerap melahirkan bentuk pelanggaran HAM baru.

Berkembangnya politik kebencian ini berpotensi membatasi hak kemerdekaan beragama, mengekspresikan pandangan politik, atau keyakinan secara damai. Apalagi politik kebencian ini berpotensi untuk dikapitalisasi pada Pilpres 2019. Kelompok minoritas sering kali menjadi target kebencian di tahun-tahun politik.

Untuk itu, perbaikan menuju pemerintahan yang bersih dan komitmen pemerintahan Jokowi menjaga kemerdekaan beragama, mengekspresikan pandangan politik serta keyakinan sangatlah penting untuk mengurangi potensi yang dapat mengganjal langkah Jokowi untuk kembali menuju kursi presiden pada periode mendatang.